Mutu Meningkat berkat PNBP

INFORMASI perihal terbatasnya fiskal negara bukan hal baru.

Kondisi itu otomatis menyebabkan pemerintah tidak memiliki keleluasaan gerak dalam merencanakan dan mendorong pembangunan nasional.

Keterbatasan fiskal merupakan dampak dari realisasi penerimaan negara yang tidak sebanding dengan potensi penerimaan seharusnya. Contohnya tidak tercapainya realisasi pajak tahunan.

Guna meningkatkan sisi pendapatan, pemerintah wajib meningkatkan sumber-sumber penerimaan.

Selain pajak dan sumber pemasukan negara lainnya, skema penerimaan negara bukan pajak (PNBP) menjadi salah satu alternatif pemasukan negara.

Kendati belum optimal, pemasukan dari PNBP terus meningkat setiap tahun.

Menurut Kementerian Keuangan (Kemenkeu), sumbangan PNBP terhadap APBN kini sudah mencapai 29%.

Dari hasil audit BPK 2014, realisasi PNBP sudah mencapai Rp398,4 triliun atau meningkat tiga kali lipat ketimbang realisasi pada 2005.

Sebagai salah satu institu-si pemerintah, Kementerian Kesehatan (Kemenkes) juga berperan aktif melalui berbagai satuan kerja (satker) untuk menyokong penerimaan negara melalui skema PNBP.

Sekjen Kemenkes Untung Suseno Sutarjo menjelaskan PNBP tidak hanya berkontribusi bagi pendapatan negara, tetapi juga mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik.

"Otomatis layanan kesehatan yang diberikan kepada publik pun meningkat."

Untung menjelaskan, PNBP yang ditarik dari masyarakat oleh satuan-satuan kerja Kemenkes harus disetorkan ke kas negara, tetapi boleh digunakan kembali sesuai dengan persentase yang ditentukan untuk pelayanan masyarakat.

Caranya, ujar Untung, ialah melalui peningkatan pelayanan dan sarana prasarana di rumah sakit (RS) maupun poltekkes dan satker kesehatan lainnya.

Berkat kerja keras dan sinergi semua pihak terkait, Kemenkes berhasil meraih PNBP Awards 2016 untuk kategori kementerian/lembaga pengelola PNBP terbaik dan kementerian atau lembaga dengan kontribusi PNBP terbesar, pada 6 Desember lalu.

Menurut Kepala Biro Keuangan dan Barang Milik Negara Kemenkes, Setyo Budi Hartono, kontribusi PNBP Kemenkes dinilai baik karena capaian target setiap tahun rata-rata mencapai 100% dari target.

Jenis pelayanan PNBP di lingkup Kemenkes beragam.

Di antaranya, RS yang memberikan layanan kesehatan, poltekkes untuk layanan pendidikan kesehatan, BBPK/Bapelkes dengan layanan pelatihan dan diklat, Kantor Kesehatan Pelabuhan untuk layanan kekarantinaan, dan Konsil Kedokteran Indonesia (KKI) untuk layanan registrasi dokter/dokter gigi dan farmalkes (kefarmasian dan alat kesehatan).

Berkembang

RS pemerintah dituntut mengembangkan unit-unit kerja seoptimal mungkin.

Guna mencapai tujuan itu, dibutuhkan pengembangan fasilitas dan sumber daya.

Agar itu tercapai, dibutuhkan sistem dan pengelolaan yang baik.

Rumah Sakit Jiwa (RSJ) RSJ Prof Dr Soerojo Magelang, Jateng, ialah salah satu RS pelat merah yang sukses mengembangkan unit-unit kerja.

Agar unit kerja bisa berkembang, di samping peningkatan SDM dan fasilitas, pengelola harus pintar berinovasi.

Menurut Dirut RSJ Prof Dr Soerojo Endang Widyaswati, kemarin, selain memberikan layanan kesehatan jiwa, RSJ memberikan pelayanan spesialis lain.

Lewat sejumlah inovasi RSJ, kunjungan pasien semakin ramai dan otomatis meningkatkan pendapatan RSJ.

(H-2)