Polisi juga Wajib Jaga Lingkungan Lestari

MENTERI Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Siti Nurbaya, menyatakan persoalan iklim, pangan, energi, dan air tak bisa dibantah telah menjadi isu paling sensitif saat ini.

Di tengah kondisi itu, pemerintah dituntut mampu memainkan perannya dalam menjaga stabilitas dan keteraturan, memberikan akses terhadap material untuk kemakmuran, citizenship, dan mendukung demokrasi.

Dalam menyikapi isu lingkungan belakangan ini, lanjut Siti, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan pun telah mengeluarkan kebijakan salah satunya untuk meningkatkan akses kelola hutan kepada masyarakat seluas 12,7 juta hektare.

"Kami juga mengalokasikan lahan sumber daya hutan seluas 4,1 juta hektare untuk mendukung ketahanan pangan, menunda izin dibukanya perkebunan sawit baru, serta mendukung pengembangan proyek strategis nasional," ucap Siti Nurbaya dalam Seminar Nasional Sekolah Staf dan Pimpinan Pertama (Sespimma) Polri Angkatan 56 di Jakarta, Rabu (14/12).

Ia melanjutkan, perhatian dunia terhadap pencegahan kerusakan lingkungan hidup dan sumber daya alam di masa mendatang akan semakin besar. "Sebagai salah satu paru-paru dunia, Indonesia akan menjadi perhatian dunia, khususnya dalam bidang pengelolaan lingkungan hidup," kata dia.

Terkait kerusakan alam, Siti menambahkan, pada akhir 2000-an tercatat telah terjadi kerusakan di berbagai penjuru bumi yang telah menghilangkan 17% dari nilai ekonomis alam, dengan nominal Rp2 juta/orang serta menghilangkan 50% sumber pangan.

Di kesempatan sama, Kepala Lembaga Pendidikan Polri, Komjen Pol Moechgiyarto, menyampaikan pesan Kapolri agar polisi mampu berfungsi sebagai penjaga peradaban dan lingkungan.

Caranya dengan menjalin komunikasi yang baik dengan masyarakat, mengupayakan tindakan preventif, melatih dan mengembangkan konsep keilmuan dalam mencegah kerusakan lingkungan hidup, serta mengupayakan penegakan hukum terhadap perusakan lingkungan hidup.

"Keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas) yang kondusif ialah tanggung jawab polisi, banyak masyarakat yang hilang tiap tahun bukan karena bencana tetapi karena melanggar keamanan dan ketertiban," ungkap Moechgiyarto. (RO/X-12)