Penanganan Korban Keracunan MBG Ditanggung Pemerintah

KEPALA Badan Gizi Nasional (BGN) Dadan Hindayana mengungkapkan penanganan terhadap korban keracunan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) ditanggung oleh pemerintah. Itu berarti biaya perawatan dan penanganan para korban akan dibayarkan oleh pengambil keputusan. 

"(Penanganannya) ditanggung pemerintah," kata dia saat dihubungi, Selasa (30/9). 

Adapun merujuk data Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia (JPPI), jumlah korban keracunan dalam program MBG tercatat sebanyak 8.649 orang hingga 27 September 2025. Sementara data dari BGN mencatat sebanyak 5.914 orang keracunan dalam program tersebut per 25 September 2025.

Baca juga : BGN Benahi SPPG Meminimalkan Keracunan MBG Berulang

Permasalahan dalam program MBG juga telah sampai ke telinga Presiden Prabowo Subianto. Kepala Negara menginstruksikan agar dilalukan perbaikan segera dan meminta dapur atau Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) bermasalah untuk ditutup sementara. 

Prabowo juga mendorong agar ada peningkatan mutu dalam pengolahan makanan di SPPG. Dalam instruksinya, dia meminta agar SPPG memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS) guna kualitas makanan yang diolah berkualitas baik dan sesuai standar. 

Dadan menuturkan, pemerintah bakal mempercepat proses pemilikan SLHS baik seluruh dapur atau SPPG yang menjadi mitra dalam program MBG. "SLHS (diupayakan) secepatnya," tandasnya. 

Adapun BGN juga telah membuka layanan pengaduan masyarakat sejak Kamis (25/9). Terdapat dua nomor yang dapat dihubungi, yakni Operator 1 di 088293800268 dan Operator 2 di 088293800376. Laporan yang masuk bakal diverifikasi dan ditindaklanjuti dengan mekanisme yang ada. (H-2)