Perlu Insentif Percepat Proiklim

PEMERINTAH mempertimbangkan pemberlakuan sistem insentif dan disinsentif terhadap Program Kampung Iklim (Proklim). Hal tersebut diperlukan untuk dapat mendorong kembali keterlibatan masyarakat di desa maupun kampung agar bisa melakukan perbaikan kondisi lingkungan sekitar sebagai upaya adaptasi dan mitigasi perubahan iklim.

Sebelumnya, penguatan program tersebut telah dilakukan lewat Permen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Nomor 84/2016 tentang Program Kampung Iklim untuk menentukan standar mitigasi dan adaptasi. Akan tetapi, diperlukan terobosan lain sebagai percepatan untuk dapat menyentuh seluruh desa di Indonesia.

"Saat ini baru 290-an desa yang ikut serta, sementara terdapat lebih dari 70 ribu desa di Indonesia," terang Menteri LHK Siti Nurbaya Bakar saat ditemui dalam Pekan Perubahan Iklim 2016, di Jakarta, kemarin.

Menurut Siti, sistem insentif dan disinsentif dapat menjadi alternatif dalam mengajak para kepala daerah untuk mengimplementasikan program tersebut. Dia mengatakan insentif yang diberikan dapat berupa program atau dana dari pemerintah.

"Jika program, bisa saja saya bilang ke Kementerian PU (Pekerjaan Umum) untuk membantu daerah tersebut, kalau dana, bisa kita masukkan ke program kami sendiri," imbuh dia.

Program Kampung Iklim, dinilai Siti, dapat menjadi salah satu modal bagi tiap daerah untuk dapat menjaga ketahanan terhadap dampak perubahan iklim. Pasalnya, Indonesia rentan terhadap bencana hidrometeorologi, sedangkan tingkat kebencanaan tersebut terus tumbuh dari tahun ke tahun.

Sementara itu, Dirjen Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian LHK Nur Masripatin dalam kesempatan yang sama menyatakan selain menggunakan pendanaan dari pemerintah, nantinya masyarakat atau NGO yang akan melakukan pendampingan kepada masyarakat dapat menggunakan dana donor yang saat ini dalam tahap finalisasi regulasi. "Bisa suatu hari. Itu kan untuk small-scale dan community base. Kita bisa buat kriteria dan kita sedang menyiapkan eligibility criteria." (Ric/H-2)