Regulasi Plastik Berbayar tidak ke Harga

PENERBITAN Peraturan Menteri (Permen) Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) sebagai landasan hukum kantong plastik berbayar ditargetkan rampung sebelum 2017. Dalam implementasinya nanti, peraturan tidak akan fokus pada harga plastik, tetapi pada aturan bagi pemerintah daerah dan ritel untuk secara bersama dapat mengurangi persentase sampah plastik di daerah masing-masing.

"Permen plastik berbayar sudah masuk di Biro Hukum Kementerian LHK. Kami juga terus bicarakan dengan Aprindo (Asosiasi Pengusaha Ritel Indonesia). Nanti akan dikemukakan bila sudah rampung," ungkap Direktur Pengelolaan Sampah Kementerian LHK R Sudirman selepas membuka sosialisasi dan pembinaan pemulung Jakarta dan Bekasi di Dinas Kebersihan DKI Jakarta, kemarin.

Sudirman mengatakan nantinya dalam penerapan peraturan, ketentuan harga dan jual beli plastik di ritel tidak akan menjadi hal utama. Aturan akan dijalankan dengan lebih fokus pada target yang akan diberikan kepada setiap daerah. Target itu diharapkan dapat menjadi pemicu dilakukannya upaya pengelolaan sampah dan aturan penggunaan plastik yang efektif berdasarkan karakteristik setiap daerah.

Dalam hal besaran target, hal tersebut masih belum ditentukan. Pembahasan akhir di Biro Hukum KLHK nantinya diharapkan akan dapat menghasilkan permen yang lebih jelas dan detail. Ditargetkan, Permen LHK dapat dirilis pa-da Desember.

"Jadi, kami tidak akan concern ke harga, tapi kalau kebijakan berbayar itu mau dilaksanakan daerah, kami mempersilakan," tutur Sudir-man.

Penerapan harga pada plastik sebelumnya juga telah ditolak dilanjutkan Aprindo. Aprindo sejak 1 Oktober lalu secara resmi kembali menggratiskan kantong plastik di seluruh ritel modern.

Hal tersebut dilakukan sebagai reaksi atas banyaknya pro dan kontra serta permen yang tak kunjung diterbitkan setelah melalui masa uji coba sejak 21 Februari 2016 lalu. (Pro/H-2)