Peta Jalan NDC Mesti Lebih Detail

LANGKAH pemerintah dalam meratifikasi Persetujuan Paris atas Konvensi Kerangka Kerja PBB mengenai Per­ubahan Iklim (UNFCCC) diapresiasi lembaga swadaya masyarakat yang bergerak di bidang lingkungan. Meski­pun demikian, mereka meminta pemerintah agar dapat mempersiapkan dokumen Kontribusi Nasional yang Diniatkan (NDC) dengan lebih matang dan transparan.

Berkaca pada perumusan Rencana Aksi Nasional Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (RAN-GRK) yang jadi dasar aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim periode 2011-2020, NDC yang menjadi dasar langkah Indonesia di 2020-2030 perlu dibangunkan peta jalan yang lebih detail.

“RAN-GRK hanya mencantumkan apa saja aksi pemerintah, tapi tidak ada roadmap-nya. Tidak ada aksi apa pada tahun apa. Karena itu, NDC harus bisa lebih mendetail dengan berapa target pengurangan emisi per tahun,” ucap Direktur Eksekutif Walhi Nasional Nur Hidayati saat ditemui pada media briefing pra-COP22 bertajuk Rencana Aksi dan Komitmen Indonesia dalam Perundingan COP22, di Jakarta, kemarin (Kamis, 3/11).

Hadir dalam acara itu Direktur Mitigasi Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Emma Rachmawati serta Program Manager Komunitas Konservasi Indonesia (KKI) Warsi Emmy Primadona. Emmy menyatakan pemerintah bisa mengandalkan sistem perhutanan sosial untuk membuat masyarakat menjaga kawasan hutan dari deforestasi.

“Sebelumnya tugas itu hanya dijalankan pemerintah kabupaten.” Pemerintah, kata Emma, tengah mengumpulkan inisiatif dari masyarakat dalam melakukan mitigasi perubahan iklim. Sejauh ini, berdasarkan dokumen RAN-GRK, pemerintah hanya fokus pada upaya yang dilakukan pemerintah sendiri.

“Untuk NDC, kita akan melibatkan masyarakat sehingga kita di sini kerja sama-sama antara government, private sector, dan masyarakat,” imbuh dia. (Ric/H-2)