Menristekdikti Minta Sertifikat tidak Diperdagangkan

MENTERI Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi (Menristekdikti) Muhammad Nasir memberikan peringatan keras kepada seluruh lembaga sertifikasi di Indonesia.

Menurut dia, lembaga sertifikasi jangan hanya menjadi tukang stempel tanpa melakukan uji kompetensi sesuai standar yang ditetapkan pemerintah.

"Sistem pendidikan di Indonesia ada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT). Namun, selain SNPT, promosi abal-abal juga pasti marak dan itu sudah saya temukan di lapangan," tegas Nasir dalam seminar 'Penerapan SNI/ISO 17024 untuk Memperkuat Daya Saing SDM Indonesia di Pasar Global' di Gedung BPPT, Jakarta, Selasa (4/10).

Menristekdikti mencontohkan, ada perguruan tinggi yang promosi cukup kuliah dua tahun, tetapi dapat ijazah sarjana S1. Ada juga kampus yang hanya dengan membayar, bisa memberi ijazah S1 atau S2.

"Pernah saya datang ke suatu tempat, bertemu seorang pegawai tertera di papan namanya gelar drs (dokterandes). Saya tanya bapak S1 ya, dijawab pegawainya, 'Bukan Pak Menteri, saya dokterandes'," tuturnya.

Nasir menambahkan, kejadian ini terjadi karena sertifikat diperdagangkan. Cara ini harus dihapuskan karena merusak sistem sertifikasi. Jangan sampai di era ini kompetensi tidak jelas.

"Semua‎ lembaga sertifikasi profesi jangan sampai jadi tukang stempel, sementara user dirugikan. Kalau caranya tidak diubah, lama-lama akan hilang dari peredaran," pungkas Nasir. (RO/OL-4)