Dekarbonisasi Perluas Lapangan Kerja SDM Perlu Disiapkan

DEKARBONISASI, sistem energi menuju <i>net zero emission<p> (NZE) dinilai akan menciptakan peluang kerja dan lapangan pekerjaan yang luas, khususnya bagi generasi muda. 

Kajian Institute for Essential Services Reform (IESR) berjudul 'Deep Decarbonization of Indonesia’s Energy System' memperkirakan jumlah lapangan pekerjaan yang tercipta di sektor kelistrikan saja dapat mencapai hingga 3,2 juta pada 2050. Jumlah lapangan pekerjaan ini akan bertambah jika strategi dekarbonisasi sistem energi secara komprehensif diterapkan.

IESR menilai potensi terciptanya lapangan pekerjaan baru ini memerlukan kesiapan sumber daya manusia (SDM) dengan keahlian dan keterampilan khusus. Untuk itu, perlu dukungan kebijakan yang strategis untuk mendorong pelatihan vokasi dan perguruan tinggi. Dengan itu, transisi energi mampu menciptakan peluang ekonomi yang berkelanjutan bagi seluruh masyarakat.

Baca juga : Penuhi Kebutuhan Tenaga Teknik Ketenagalistrikan, Proserat Dilanjutkan

Direktur Eksekutif IESR Fabby Tumiwa pada webinar 'Road to Indonesia Energy Transition Dialogue (IETD): Menakar Kesiapan Sumber Daya Manusia Indonesia dalam Proses Transisi Energi', Selasa (27/8), menyoroti fenomena tingginya tingkat pengangguran terbuka yang didominasi oleh Gen Z (kelompok umur 15-24 tahun).

Webinar ini dihadiri juga oleh Widyaiswara Ahli Madya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Khulaemi dan Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri, Kemendikbud-Ristek Adi Nuryanto.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah pengangguran di kelompok umur Gen Z mencapai 3,5 juta jiwa dari total 7,2 juta pengangguran terbuka per Februari 2024.

Baca juga : Lewat Aturan Baru, Biaya PLTS Atap Rumah Tangga Lebih Mahal

Ia pun menekankan, lapangan pekerjaan yang tercipta dari proses transisi energi akan membutuhkan sumber daya manusia yang berdaya saing tinggi, mempunyai keahlian, dan sertifikasi khusus.

“Untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di era transisi energi, peran lembaga pendidikan, seperti sekolah vokasi, sekolah tinggi, dan universitas, menjadi penting. Sebagai contoh, SMK dengan jurusan otomotif kendaraan ringan dapat mulai beralih untuk mempelajari industri kendaraan listrik, dan sekolah vokasi dengan jurusan teknik bangunan dapat mempelajari konsep bangunan hijau (<i>green building<p>),” kata Fabby.

Contoh lain, butuh puluhan ribu teknisi terampil untuk memasang pembangkit listrik tenaga surya (PLTS) dengan standar yang tinggi dalam beberapa tahun mendatang. “Pemerintah juga diharapkan dapat mendorong dan memfasilitasi program studi baru yang berbasis pada kebutuhan-kebutuhan keahlian untuk mendukung transisi energi, yang saat ini masih sangat terbatas di Indonesia,” imbuh Fabby.

Baca juga : Program BPBL Kembali Lampaui Target

Tingkatkan kualitas SDM
Widyaiswara Ahli Madya Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ahmad Khulaemi mengatakan pihaknya menerapkan dua strategi peningkatan kualitas SDM yaitu pelatihan dan sertifikasi. Misalnya pelatihan audit energi yang mencakup bidang ketenagalistrikan, mekanik beserta bangunan.

Pada 2023, sekitar 189 orang auditor energi telah tesertifikasi. Selain itu, adanya program Patriot dan Gerilya yang mengenalkan generasi muda terutama mahasiswa tingkat akhir, pada berbagai jenis energi terbarukan seperti energi surya, angin, dan air.

“Saat ini terdapat empat program prioritas nasional Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Ketenagalistrikan, Energi Baru, Terbarukan, dan Konservasi Energi (PPSDM KEBTKE) untuk tahun 2024 meliputi program diklat masyarakat untuk PLTS, PLTMH, Instalasi Pemanfaatan Tenaga Listrik (IPTL) dan konversi sepeda motor BBM menjadi motor listrik,” kata Ahmad.

Baca juga : Hingga Maret 2024, Pemerintah Tetapkan Tarif Listrik Tak Berubah

Kolaborasi dengan industri
Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri  Kemendikbud-Ristek Adi Nuryanto menuturkan, proses transisi energi membawa peluang besar sekaligus tantangan karena kesenjangan antara kebutuhan industri dan kurikulum pendidikan.

Untuk itu, kolaborasi dengan industri menjadi sangat penting, mencakup program magang, penyusunan kurikulum bersama, pengajaran oleh praktisi industri, pembelajaran berbasis proyek, sertifikasi kompetensi, riset terapan, serta komitmen penyerapan tenaga kerja.

“Pendidikan vokasi juga harus mendapat pembaruan dari dunia industri agar tetap relevan. Saat ini, pendidikan vokasi telah menunjukkan kemajuan yang signifikan dengan melibatkan 508 mahasiswa dan 3.031 SMK dalam program terkait energi terbarukan. Namun, pendidikan vokasi masih memerlukan pendampingan dari Kementerian ESDM dan industri agar mahasiswa memiliki pengalaman praktik di industri dan pemahaman mendalam tentang proses bisnis di industri energi terbarukan,” tegas Adi. (S-1)