Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) meyakini bahwa fraud klaim BPJS Kesehatan terjadi di seluruh Indonesia dan kerugian bisa mencapai triliunan. Koordinator Advokasi BPJS Watch, Timboel Siregar mengatakan bahwa fraud memang terus terjadi, dan ini disebabkan banyak hal.
“Salah satunya dokter mengatasnamakan indikasi medis memiliki subyektivitas sehingga berpotensi terjadinya fraud. Seperti demam rendah disebut demam tinggi (jenis fraud upcoding). Demikian juga fraud readmisi, disuruh pulang dalam kondisi belum layak pulang, lalu disuruh dirawat lagi,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Kamis (25/7).
Lebih lanjut, hal ini dapat disimpulkan bahwa dokter telah memanfaatkan ketidaktahuan pasien sehingga fraud dilakukan, seperti menyuruh membeli obat sendiri padahal obat ditanggung JKN.
Baca juga : Terus Terulang, BPJS Kesehatan Diminta Bawa Kasus Fraud ke Jalur Hukum
Timboel menambahkan bahwa rumah sakit dan dokter menilai biaya paket INA CBGs di Permenkes Nomor 3 Tahun 2023 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan yang masih relatif rendah sehingga untuk menutupinya dilakulan fraud.
“Memanfaatkan verifikator yang tidak berkualitas dalam memverifikasi klaim sehingga klaim dibayarkan BPJS Kesehatan,” ujar Timboel.
Menurutnya, fraud akan menaikkan biaya layanan kesehatan dan bila tidak bisa dinihilkan maka bisa membuat JKN defisit.
Timboel menekankan bahwa hal yang harus dilakukan BPJS harus membangun sistem pencegahan fraud dengan meningkatkan kualitas verifikator. Lalu BPJS di rumah sakit berkomunikasi dengan pasien sehingga informasi bisa disampaikan oleh pasien nyik meminimalisir fraud.
“BPJS harus bekerja dengan baik dan mau berkomunikasi dengan pasien JKN untuk menerima masukan dan aduan. Lalu sanksi diberikan kepada pelaku dengan pidana, bukan dengan memutus kerja sama rumah sakit,” pungkasnya. (Des/Z-7)
Rata-rata pengusaha travel disebutkan setuju dengan digitalisasi. Sebab, transaksi digital bisa lebih praktis digunakan, hingga mencegah terjadinya penipuan.
MENANGGAPI pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meyakini bahwa fraud klaim BPJS Kesehatan terjadi di seluruh Indonesia dan kerugian bisa mencapai triliunan,
KPK menemukan adanya fraud atau kecurangan dalam pengeklaiman BPJS. Rumah sakit yang melakukan permainan kotor itu dilakukan di tingkat kabupaten di Jawa Tengah.
BPJS Kesehatan berkomitmen mengedepankan kehati-hatian dan akuntabilitas khususnya dalam pengelolaan klaim layanan kesehatan Program JKN sesuai dengan amanah perundangan.
Penyidik KPK saat ini sedang mengusut peran 11 debitur dari kasus dugaan korupsi di LPEI yang merugikan negara sekitar Rp3,451 triliun.
Permenkes Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pedoman Penanggulangan Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) menjadi acuan baru klaim rumah sakit dalam pelayanan covid-19.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved