Indonesia dan Papua Nugini Perkuat Kerja Sama Pendidikan

PEMERINTAH Republik Indonesia melalui Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) dan Pemerintah Papua Nugini melalui Departemen Pendidikan Nasional bersepakat memperkuat kerja sama bidang pendidikan dalam pertemuan bilateral di Istana Presiden, Bogor, Senin (15/7).

Bentuk kerja sama tersebut diwujudkan melalui penandatanganan Memorandum Saling Pengertian (Memorandum of Understanding/MoU) bidang pendidikan oleh Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbud-Ristek) RI dan Menteri Luar Negeri Papua Nugini. Sebelumnya pada 2023 ditandatangani MoU bidang pendidikan tinggi antara Kementerian Luar Negeri Indonesia dengan Departemen Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Papua Nugini.

Mendikbud-Ristek Nadiem Anwar Makarim menyampaikan bahwa Pemerintah Indonesia menyambut baik upaya kedua negara dalam menjaga kerja sama pendidikan melalui naskah kerja sama yang akan berlaku hingga 2033. Adapun ruang lingkup yang tercakup dalam kerja sama tersebut meliputi program pertukaran pelajar, penelitian bersama, beasiswa, pengembangan kurikulum, pembelajaran bahasa, dan program pelatihan.

Baca juga : FSGI Soroti Tingginya Kasus Kekerasan di Satuan Pendidikan

"Selama lima tahun terakhir, melalui gerakan transformasi Merdeka Belajar, pemerintah Indonesia terus mendorong perwujudan sistem pendidikan yang lebih inklusif dan relevan. Pembelajaran di sekolah kini semakin berpusat kepada murid sehingga memungkinkan pengembangan bakat dan minat secara optimal. Semua ini merupakan upaya untuk melahirkan sumber daya manusia unggul dengan karakter pembelajar sepanjang hayat,” ungkapnya dilansir dari keterangan resmi, Selasa (16/7).

Revitalisasi pendidikan vokasi turut menjadi fokus utama dari Merdeka Belajar yang dilakukan untuk menghasilkan lulusan yang lebih siap untuk bekerja, melanjutkan pendidikan, atau menjadi wirausaha. Saat ini, terdapat lebih dari 2.000 SMK Pusat Keunggulan yang mengedepankan skema taut suai (link and match) untuk mempererat kolaborasi yang lebih erat antara satuan pendidikan vokasi dengan dunia kerja dan dunia industri. Kerja sama yang lebih erat antara satuan pendidikan dengan industri turut didukung oleh Kemendikbudristek melalui skema pemadanan pendanaan atau matching fund.

Di sisi lain, untuk jenjang pendidikan tinggi, Kemendikbudristek telah memberikan kemerdekaan yang lebih luas bagi mahasiswa untuk belajar di luar kampus melalui sejumlah program Kampus Merdeka. Salah satunya ialah Magang dan Studi Independen Bersertifikat (MSIB), yang memberikan kesempatan bagi mahasiswa akademik dan vokasi untuk melakukan magang di perusahaan kelas dunia.

Untuk program kerja sama, menurut Nadiem, kedua negara dapat mengeksplorasi kolaborasi lebih lanjut melalui pelatihan untuk guru vokasi di Papua Nugini menggunakan skema pelatihan upskilling dan reskilling, pelatihan daring atau luring, pelatihan campuran (institusi dan industri), pelatihan magang penuh di industri, atau pelatihan kerja. Sementara itu, pelatihan bagi mahasiswa lulusan pascasarjana Papua Nugini dapat dilakukan dengan skema pelatihan 3 bulan dan 6 bulan untuk program Pendidikan Keterampilan Kerja (PKK) dan Pendidikan Keterampilan Wirausaha (PKW). (Z-2)