Ketimpangan Distribusi Dokter di Daerah dan Perkotaan jadi Masalah Serius

Ketimpangan dokter spesialis di daerah dan perkotaan masih menjadi masalah serius yang dialami Indonesia. Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) mengungkapkan Indonesia merupakan salah satu negara dengan rasio dokter per pasien yang masih rendah di dunia yakni 0,4 dokter per 1.000 penduduk.

“PB IDI menyoroti bahwa salah satu permasalahan utama dalam sistem layanan kesehatan di Indonesia adalah ketimpangan distribusi dokter. Banyak dokter yang terkonsentrasi di daerah perkotaan, sehingga masyarakat pedesaan dan wilayah terpencil tidak memiliki akses layanan kesehatan yang memadai,” kata Ketua Umum PB IDI Mohammad Adib Khumaidi, Minggu (14/7).

Adib mengatakan masalah di Tanah Air bukan hanya ketimpangan dokter spesialis. Masalah lainnnya ialah kurangnya ketersediaan peralatan medis, obat-obatan, dan infrastruktur yang tidak memadai. Distribusi dokter dan sumber daya yang tidak merata ini menghambat kemampuan negara untuk menyediakan layanan kesehatan yang berkualitas bagi warganya, khususnya di daerah pedesaan dan daerah yang kurang terlayani.

Baca juga : PB IDI Bersama WMA Review Kode Etik Kedokteran

“Ini bukan hanya soal angka, ini masalah nyawa, hidup dan mati. Kurangnya dokter di daerah-daerah tertentu menyebabkan banyak masyarakat Indonesia tidak mendapatkan akses terhadap layanan kesehatan yang berkualitas, dan ini adalah masalah yang tidak bisa kita abaikan,” tegas Adib.

Selain itu, fasilitas kesehatan di daerah pedesaan seringkali kekurangan peralatan dasar, sehingga dokter tidak dapat memberikan perawatan yang memadai. Obat-obatan, juga persediaannya terbatas sehingga pasien tidak memiliki akses terhadap pengobatan yang mereka perlukan. Hal lainnya ialah masalah kemampuan pembiayaan melalui JKN-BPJS juga masih belum memadai.

Adib juga menambahkan bahwa ketimpangan kemampuan pelayanan kesehatan juga disertai tidak meratanya infrastruktur. Banyak fasilitas kesehatan di daerah terutama pedesaan yang kekurangan fasilitas dasar, seperti air bersih, listrik, dan sanitasi. Hal ini juga akan berdampak pada pekerjaan pelayanan kesehatan yang tidak bisa optimal.

Baca juga : PB IDI Beri Penghargaan untuk Helmiyadi, Dokter yang Meninggal saat Tugas

“Konsekuensi dari semua ini menyebabkan pasien terpaksa melakukan perjalanan jauh untuk mendapatkan pelayanan dan perawatan medis dan seringkali dengan biaya yang besar. Dan dalam beberapa kasus, pasien sudah dalam kondisi yang kronis dan terminal tanpa akses terhadap perawatan medis yang baik,” imbuh dia.

Adib menyampaikan bahwa problem kesehatan ini bukan hanya masalah dan tanggung jawab pemerintah saja, tetapi memerlukan peran penting semua komponen bangsa termasuk organisasi profesi, LSM, kelompok akademisi, swasta, media massa dan sosial, dan tentunya masyarakat sendiri sebagai garda terdepan agen perubahan transformasi kesehatan.

Peningkatan jumlah dokter di daerah dapat dilakukan melalui beasiswa dan program insentif. Selain itu pemerintah pusat dan daerah perlu berinvestasi pada peralatan medis, obat-obatan, dan infrastruktur, untuk memastikan bahwa rumah sakit dan fasilitas kesehatan di daerah tersebut memiliki sumber daya yang mereka perlukan untuk memberikan layanan berkualitas. Didukung juga kemampuan pembiayaan baik dari pemerintah pusat, daerah maupun melalui JKN -BPJS

PB IDI mengingatkan bahwa akses terhadap layanan kesehatan berkualitas adalah hak asasi manusia yang mendasar dan setiap orang mempunyai akses terhadap perawatan medis yang mereka perlukan, di mana pun mereka tinggal.

“Jadi mari kita semua saling bekerjasama untuk mengatasi masalah kritis ini. Mari kita bersama memperbaiki sistem layanan kesehatan kita, dan memastikan bahwa setiap orang Indonesia memiliki akses terhadap layanan medis yang berkualitas. Kita bisa melakukan ini, dan kita harus melakukan ini. Kita harus total football dalam upaya totalitas transformasi kesehatan. Masa depan negara kita bergantung pada masalah kesehatan dasar ini,” tutup Adib. (Z-11)