Kota Berpredikat Layak Anak Tak Selalu Ramah Anak

DEPUTI bidang Pemenuhan Hak Anak Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA), Pribudiarta Nur Sitepu mengungkapkan daerah yang telah memenangkan Kota Layak Anak (KLA) belum tentu mencapai perlindungan anak yang ditetapkan indikator.

“Teorinya itu adalah kalau kita bagus membangun Kota Layak Anak, itu artinya hak anak terpenuhi, bermain, berpartisipasi. Hak terhadap pendidikan, kesehatan dan pengasuhan tercapai, maka skor KLAnya pasti bagus,” katanya di Surabaya pada Selasa (25/6).

Namun nyatanya, berbagai daerah yang telah berprestasi KLA masih banyak ditemukan kasus-kasus kekerasan terhadap anak, mulai dari bullying di lingkungan pendidikan hingga kekerasan pada anak di dalam keluarga.

Baca juga : 320 Daerah Dianugerahi Penghargaan Kabupaten dan Kota Layak Anak Tahun 2022

“Kalau kita bagus membangun kota layak anak tercapai maka skor perlindugannya pasti bagus, tapi nyatanya ini tidak berjalan beriringan, ini lah yang masih menjadi proses. Sementara indeks perlindungan anak adalah outcome dilihat dari variabelnya bagaimana hak-hak anak terpenuhi. Jadi harusnya saling terkait,” ungkapnya.

Pri sapaan akrabnya, mengungkapkan pihaknya kini tengah menganalisis dan mengevaluasi program KLA tersebut. Dijelaskan bahwa pihaknya juga tengah melihat pengaruh implementasi KLA dan minimnya anggaran.

“Dalam KLA ini kami mempunyai dua indikator, pertama melihat KLA dari sisi proses dan KLA dari sisi outcomes. Kedepan kita akan membuat instrumen terkait apakah ada pengaruh budget terhadap keberhasilan program KLA ini,” kata dia.

Baca juga : Kolaborasi Kajian bersama BRIN, BSKDN Siap Jaring Isu Strategi Soal Pemda

Selain itu, Pri menyebutkan ada tiga indikator KemenPPPA dalam RPJMN 2019-2024 yang tidak memenuhi target khususnya pada tahun 2022. Adapun ketiga indikator tersebut terdiri dari indeks perlindungan khusus anak, indeks pemenuhan hak anak dan persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif.

“Indeks perlindungan khusus anak target kita di 2022 itu 77,7 persen namun hanya tercapai 75 21 persen. Indeks pemenuhan hak anak itu 67,6 persen, realisasi hanya 60,33 persen,” kata Pri dalam acara Rakornas PPPA.

Lebih lanjut, Pri mengatakan bahwa hasil evaluasi yang dilakukan oleh BRIN saat melakukan analisis bersama Kementerian PPPA. Hasilnya menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang mencantumkan indikator perlindungan anak dalam indikator pimpinan daerah, dinilai relatif bagus.

“Salah satunya adalah Jogjakarta, ada tiga daerah tapi saya agak lupa. Jogja itu bagus, karena Jogja memasukkan indikator perlindungan anak ke dalam indikator kinerja Gubernur,” ucap Pri.

Diketahui, Kementerian PPPA menyelenggarakan Rakornas PPA pada 24-25 Juni 2024 di Kota Surabaya. Kegiatan tahunan itu dihadiri oleh ratusan peserta Dinas PPPA dan UPDT PPPA Kab/Kota di seluruh provinsi Indonesia. (H-2)