Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
PEMERINTAH Arab Saudi akan menerapkan aturan super ketat terkait penggunaan visa pada musim haji tahun ini untuk memperlancar prosesi pelaksanaan ibadah haji. Untuk itu, Arab Saudi menerapkan tagline Negara Tanpa Ada Pelanggaran.
"Tahun ini luar biasa. (Pemerintah Arab) Saudi ini sangat ketat. Mereka ada satu tagline mereka itu, negara tanpa ada pelanggaran. Nah ini sedang mereka terapkan," ujar Direktur Bina Haji Direktorat Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kemenag Arsad Hidayat di Jakarta, Jumat (26/4).
Konsekuensi dari pemberlakuan ketat soal visa itu, kata Arsyad, adalah pelaksanaan ibadah haji hanya boleh dilakukan oleh pemilik visa resmi yaitu visa haji.
Baca juga : Kemenag: Keberangkatan Haji Harus Gunakan Visa Haji, Jangan Tertipu Tawaran Visa Lainnya
"Jadi ini juga saya kira mudah-mudahan upaya serius yang dilakukan pihak Arab Saudi juga menjadi solusi yang permasalahan yang terjadi di Muzdalifah tahun lalu ya," ujar Arsyad.
Pada kejadian di Muzdalifah tahun lalu, ribuan jemaah haji terlambat diangkut dari Musdalifah ke Mina, sedangkan mereka juga tidak mendapatkan makanan dan minuman di Musdalifah. Akibatnya, banyak jemaah haji mengalami kelelahan yang luar biasa.
Arsyada mengatakan salah satu penyebab keterlambatan transportasi itu adalah adanya kemacetan luar biasa transportasi Muzdalifah ke Mina akibat banyaknya jamaah-jamaah ilegal.
Baca juga : Kemenag Pastikan Jemaah Haji Tertunda Bukan Berarti Batal Berangkat
"Ilegal, mereka kan tidak punya tempat sehingga memenuhi jalan-jalan yang ada di sekitar jalanan antara Muzdalifah ke Mina. Itu yang membuat pergerakan lalu lintas bis itu menjadi terlambat," ujarnya.
Arsyad menambahkan salah satu upaya mencegah adanya jamaah ilegal ini adalah pemerintah Arab Saudi akan menerapkan smart card.
Menurut Arsyad, smartcard ini salah satu cara jitu dari pemerintah Arab Saudi untuk memastikan bahwa jamaah yang berangkat itu memang sudah memenuhi persyaratan-persyaratan yang dimintakan.
Baca juga : Arab Saudi Luncurkan Visa Elektronik untuk Indonesia Berbasis QR Code
"Jadi ini juga cara jenius ya Kementerian Haji atau Pemerintah Arab Saudi untuk memilah-milah mana yang sebenarnya jamaah yang resmi dan mana yang sebenarnya jamaah yang nonresmi atau gadungan," ujarnya.
Selain itu, kata dia, Kementerian Agama juga telah meminta pihak syarikah untuk melakukan evaluasi beberapa hal termasuk juga kaitan dengan masalah transportasi.
"Mudah-mudahan tahun ini tidak akan terjadi kembali lagi," ujarnya.
Terkait persiapan pelaksanaan haji tahun ini, Arsyad mengatakan saat ini persiapannya telah mencapai 90%.
"Ada 90% lah ya, karena kaitan dengan layanan di Arab Saudi sudah dikontrak. Kemudian proses bimbingan manasik juga sedang gencar di seluruh tanah air. Distribusi buku manasik saya lihat juga sudah hampir diterima oleh seluruh jamah haji di seluruh provinsi," pungkasnya. (Z-1)
Australia memberlakukan larangan sementara terhadap kunjungan warga Iran, menyusul meningkatnya ketegangan akibat konflik yang melibatkan Amerika Serikat dan Israel.
Pemerintah Australia resmi melarang pemegang paspor Iran masuk untuk tujuan wisata dan kerja. Kebijakan ini dipicu risiko lonjakan permohonan suaka akibat konflik.
Terkait biaya, visa turis 30 hari dikenakan biaya sebesar AED200 (sekitar Rp840.000), sedangkan untuk masa tinggal 60 hari dikenakan AED300 (sekitar Rp1.260.000).
FIFA PASS resmi hadir untuk mempermudah visa Amerika Serikat bagi pemegang tiket Piala Dunia 2026. Simak fitur, cara kerja, dan syaratnya di sini.
Pengetatan visa Donald Trump mengancam trafik suporter di Miami sebagai host Piala Dunia 2026. Simak dampak ekonomi dan skema FIFA PASS di sini.
Kebijakan visa ketat Donald Trump mulai mengancam kelancaran Grup C Piala Dunia 2026. Maroko dan Brasil hadapi ketidakpastian akses ke Amerika Serikat.
Hingga 29 April 2026, sebanyak 122 kelompok terbang (kloter) atau 47.834 jemaah telah diberangkatkan menuju Tanah Suci.
Ia memastikan bahwa kondisi para korban terus dipantau secara intensif oleh petugas, dengan seluruh kebutuhan medis maupun logistik telah terpenuhi.
Emirat Arab resmi umumkan keluar dari OPEC dan OPEC+ mulai 1 Mei. Langkah strategis ini diambil di tengah krisis energi akibat konflik di Selat Hormuz.
Arab Saudi mendesak Dewan Keamanan PBB secara eksplisit mengecam serangan Iran sejak awal krisis, sembari menyoroti pentingnya keamanan Selat Hormuz bagi ekonomi global.
Di sisi lain, layanan kesehatan di Daerah Kerja Madinah juga terus dioptimalkan. Tercatat 1.373 jemaah menjalani rawat jalan.
Arab Saudi intensifkan diplomasi di Libanon melalui Perjanjian Taif untuk melucuti senjata Hizbullah di tengah goyahnya gencatan senjata Israel-Hizbullah.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved