Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Organisasi nirlaba dapat dimaknai sebagai suatu entitas atau organisasi yang menyelenggarakan kegiatan-kegiatan sosial, baik dalam ranah pendidikan, kesehatan, keagamaan, ataupun kegiatan nirlaba lainnya, untuk kepentingan dan manfaat masyarakat luas.
Di Indonesia, organisasi semacam ini telah membuktikan peran dan kontribusinya yang sangat berarti terhadap pembangunan sosial, ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan kemajuan bangsa.
Tujuan didirikannya organisasi nirlaba selalu membawa misi untuk berkontribusi bagi pemangku kepentingan, bukan dalam rangka memupuk keuntungan secara moneter atau finansial serta bentuk lainnya.
Baca juga : Chatib Basri: Ini Tiga Sektor yang Harus Diperhatikan Pemerintah Saat Krisis
Dengan demikian, terdapat keunikan khusus pengelolaan dan governansi organisasi nirlaba dibandingkan dengan organisasi berbentuk korporasi. Penerapan prinsip-prinsip governansi yang baik berperan sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.
Dalam upaya mendorong penerapan governansi yang baik bagi organisasi nirlaba di Indonesia, Komite Nasional Kebijakan Governansi (KNKG) menerbitkan Pedoman Umum Governansi – Organisasi Nirlaba Indonesia (PUG-ONI). Pedoman ini dimaksudkan untuk memberikan rekomendasi dan panduan praktik governansi bagi organisasi nirlaba, terutama organisasi nirlaba berbadan hukum Yayasan dan Perkumpulan.
Dengan menerapkan rekomendasi PUG-ONI, penciptaan nilai dan penyaluran manfaat kepada para pemangku kepentingan sesuai misi organisasi nirlaba dapat terwujud secara berkelanjutan dalam jangka panjang.
Baca juga : Pemerintah Terus Sempurnakan DTKS untuk Bantu Masyarakat Miskin
Sebagai bagian dari rangkaian dari penyusunan dan sosialisasi PUG-ONI, KNKG mengggelar talkshow di Jakarta, Selasa (26/3) yang bertujuan antara lain memberikan ambaran umum situasi organisasi nirlaba Indonesia dan faktor penentu sukses dalam menjaga dan memastikan keberlanjutan organisasi nirlaba.
Selain itu untuk mengetahui prinsip-prinsip governansi dalam PUG-ONI yang perlu diterapkan organisasi nirlaba Indonesia dengan tujuan akhir menciptakan nilai organisasi dan manfaat bagi anggota dan/atau penerima manfaat dengan memerhatikan kepentingan para pemangku kepentingan.
Acara ini antara lain dihadiri Andi Ilham Siad Anggota KNKG dan Anggota Pembina IICD, Ardan Adiperdana, Ketua Dewan Pengurus Nasional Ikatan Akuntan Indonesia, Tjahjono Soerjodibroto Ketua Umum Pengurus Yayasan Pendidikan dan Pembinaan Manajemen, Agustina Supriyani Kardono Ketua Pengawas YKAN, Ahmad Juawaini Ketua Pengurus Yayasan Dompet Dhuafa, dan Natalia Soebagjo Dewan Pakar KNKG
Andi Ilham Siad Anggota KNKG dan Anggota Pembina IICD mengatakan, penerapan prinsip-prinsip governansi yang baik berperan sangat penting dalam meningkatkan kepercayaan para pemangku kepentingan, yang pada akhirnya dapat mendorong pertumbuhan ekonomi yang sejalan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan. Tidak dapat dipungkiri organisasi nirlaba di Indonesia telah berkontribusi signifikan bagi kemajuan bangsa dan kesejahteraan masyarakat secara umum.
"Masyarakat sejahtera adalah tujuan akhir pertumbuhan ekonomi. Secara berkelanjutan pertumbuhan ekonomi pun akan mendorong meningkatnya kesejahteraan masyarakat," ujar Andi. (M-3)
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan dan BPJS Ketenagakerjaan Kantor Wilayah Sulawesi Maluku menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) terkait Jaminan Sosial Ketenagakerjaan.
BPJS Ketenagakerjaan Cabang Bogor menjalin kerja sama dengan Kejaksaan Negeri (Kejari) Kota Bogor.
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), pada Maret 2024 kemiskinan nasional sebesar 9,03% atau menjadi 25,22 juta orang.
WAKIL Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily tidak sepakat dengan narasi pemahaman anggaran bantuan sosial (bansos) mencapai Rp496 triliun. Sebab, dana itu dialokasikan
Keberadaan GSN untuk mengedukasi masyarakat bahwa tanpa rasa solidaritas atas kesenjangan yang dihadapi oleh banyak kelompok masyarakat, termasuk jutaan pengemudi daring.
Integrasi atau penggabungan dia kawasan memiliki dampak bagi keduanya. Apalagi integrasi dua negara, simak dampaknya berikut.
Pakaian adat juga dapat menunjukkan status sosial, perkawinan, atau agama.
Sistem Layanan Rujukan Terpadu merupakan sarana pelayanan yang disiapkan pemerintah bagi Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial.
Konferensi ini diharapkan dapat berpengaruh bagi kemajuan ilmu pengetahuan bidang sosial politik, perdamaian dan keadilan, humaniora, dan mencapai kesejahteraan masyarakat di dunia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved