Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
FAKULTAS Hukum (FH) Universitas Pancasila (UP) meluncurkan penerbitan jurnal Program Doktor Ilmu Hukum (PDIH) Pancasila Law Review. Peluncuran yang digelar di Kampus FH UP, Jakarta, Jumat (22/3), itu juga bersamaan dengan kuliah umum bertema Optimalisasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi oleh Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Prof Dr Reda Manthovani SH LLM dan Hakim Agung RI Dr Yanto SH MH.
Turut hadir yakni, Pimpinan FH UP antara lain Dekan FH UP Prof Dr Eddy Pratomo SH MA, dan Ketua PDIH yang juga Ketua Pelaksana Kegiatan Prof Dr Muhammad Hatta Ali SH MH.
Selanjutnya, Wakil Ketua Pelaksana Kegiatan Prof Dr Agus Surono SH MH serta Wakil Dekan II FH UP Prof Dr Adnan Hamid SH MM MH selaku moderator, serta dua narasumber Prof Dr Reda Manthovani SH LLM dan Dr Yanto SH MH.
Baca juga : UP Ingin Hasilkan Doktor Ilmu Hukum Bernilai Luhur Pancasila
Ketua Pelaksana Kegiatan Prof Dr Muhammad Hatta Ali SH MH menjelaskan dengan adanya Jurnal Pancasila Law Review (PancLRev) diharapkan dapat menjadi wadah bagi mahasiswa PDIH FH UP, penelitian, dosen FH UP, dan penulis di luar FH UP sehingga berdampak pada akreditasi FH UP.
Dekan FH UP Prof Dr Eddy Pratomo SH MA mengungkapkan rasa terima kasih kepada panitia yang sudah membantu kesuksesan acara tersebut. "Kami berharap peluncuran jurnal ini dapat menjadi wadah menghasilkan karya yang bermanfaaat," tutur Eddy.
Ia juga berharap peluncuran jurnal PDIH Pancasila Law Review melahirkan temuan-temuan baru sebagai hasil kajian ilmiah sehingga mendukung kemajuan keilmuan dan meningkatkan kebaharuan wawasan bagi mahasiswa FH UP.
Baca juga : Tingkatkan Profesional, Dosen Dituntut Mampu Menulis Jurnal Ilmiah
"Sebab, saat ini kita sadari bahwa kebutuhan publikasi makin meningkat, sehingga pengelolaan jurnal menjadi komponen kehidupan lain bagi para akademisi yang perlu dilakukan secara profesional," ungkap Eddy.
Pada kesempatan itu, Wakil Ketua Pelaksana Kegiatan Prof Dr Agus Surono SH MH turut memperkenalkan web resmi Jurnal PDIH FH UP dan menjelaskan tata cara regristrasi melalui web resmi dalam sesi Ceremonial Launching Jurnal PDIH Pancasila Law Review.
Adapun pada sesi kuliah umum, Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Prof Dr Reda Manthovani SH LLM menyampaikan pembahasan soal Optimalisasi Pemulihan Aset Hasil Tindak Pidana Korupsi Menurut Perpres No 15 Tahun 2024.
Adapun narasumber lainnya Hakim Agung RI Dr Yanto SH MH menyampaikan pembahasan tentang Tata Cara Pertanggungjawaban Pidana Korporasi Menurut Perma No 13 Tahun 2016 atau Tata Cara Keberatan Pihak Ketiga Yang Asetnya Dirampas Oleh Negara Dalam Perkara Korupsi Menurut Perma No 2 Tahun 2022. (H-2)
Pada sektor farmasi, saat ini bahan baku obat-obatan sebanyak 90% masih diimpor.
Krisis ideologi Pancasila di kalangan generasi muda dinilai cukup mengkhawatirkan
Polda Metro Jaya masih menunggu hasil visum terkait kasus dugaan pelecehan yang dilakukan oleh Rektor nonaktif Universitas Pancasila (UP) ETH terhadap RZ dan DF.
Kegiatan buka puasa bersama ditutup dengan pembagian paket sembako yang terdiri dari bahan-bahan pokok dan kebutuhan sehari-hari dan THR
Penyidik juga akan berkomunikasi dengan sejumlah pihak untuk mendalami kasus dugaan pelecehan seksual tersebut.
Dua sejoli berstatus mahasiswa fakultas hukum di Kota Makassar, Sulawesi Selatan, ditangkap polisi setelah terlibat kasus perampokan disertai pembunuhan terhadap nenek salah satu pelaku.
Para praktisi kepatuhan hukum dituntut untuk terus beradaptasi dan berinovasi dalam memastikan kepatuhan terhadap regulasi berjalan dengan baik.
National Moot Court Competition Piala Bergilir Rudyono Darsono 2024 (NMCCRD 2024) merupakan salah satu rangkaian acara Dies Natalies Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Jakarta.
Pekan Kuliah Umum kali ini mengundang narasumber yang merupakan akademisi dan praktisi dari mitra kerjasama Fakultas Hukum Universitas Pancasila.
FHUP telah menyelenggarakan Public Lecture Series dengan narasumber dari dalam dan luar negeri terkait topik Hukum nasional dan internasional untuk mendapatkan akreditasi FIBAA Jerman.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved