Unand Beri Gelar Kehormatan Untuk Jusuf Kalla

WAKIL Presiden Jusuf Kalla (JK) mendapat gelar doktor kehormatan (honoris causa) bidang Hukum Pemerintahan Daerah dari Universitas Andalas (Unand) Padang, Sumatra Barat, Senin (5/9). Gelar tersebut disematkan oleh Rektor Unand Tafdil Husni.

Kepantasan JK mendapatkan gelar tersebut sesuai yang dipersyaratan
Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti) serta melewati kajian mendalam dari tiga promotor yang berkecimpung di dunia hukum yakni Saldi Isra, Todung Mulya Lubis, dan Elwi Daniel. "Ya tentu senang dan bersyukur," ujar Kalla.

Salah seorang promotor pemberian gelar tersebut, Saldi Isra menjelaskan JK dinilai berjasa besar dalam pembentukan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

JK juga dianggap berjasa dalam memulihkan pemerintahan Aceh pascagagalnya cessation of hostalities famework agreement (COHA) dan joint council di Tokyo pada 2003. Pertimbangan ketiga adalah perundingan Helsinki dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.JK dinilai juga berjasa membumikan desentralisasi asimetris demi meneguhkan NKRI.

"Kita memberikan gelar ini sudah melalui kajian yang mendalam," sambung Todung Mulya Lubis.

Dalam pengukuhannya, JK menyampaikan orasi ilmiah 'Desentralisasi Untuk Tata Pemerintahan Yang Baik, Penguatan Integrasi Bangsa, dan Pembangunan Nasional'. Kalla menyadarkan kembali pentingnya desentralisasi dalam berbangsa dan bernegara.

Menurutnya, keadilan adalah kondisi hidup dimana tiap orang merasa nyaman, tenteram, amam, memiliki peluang yang sama, tidak gelisah, tidak merasa hak dan miliknya direnggut, dan tidak menoleh ke kiri kanan, menengok keatas dan kebawah, membandingkan mengapa hidupnya lebih buruk dibanding yang lain. "Inilah hakekat keadilan," ujar Kalla. (OL-2)