Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
DIREKTUR Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Kemendikbud Ristek Iwan Syahrir mengungkapkan skor kesehatan organisasi atau Organization Health Index (OHI) dari Direktorat Jenderal PAUD berada pada angka 83 dan masuk dalam kategori top quartile.
“Menariknya, untuk penilaian indikator-indikator yang mendukung organisasi yang sehat, di kalangan supervisor/direktur, dan eselon di bawahnya kepemimpinan, lingkungan kerja, motivasi, kapabilitas, dan lain-lain rata-rata masuk kategori top decile, atau kategori tertinggi, dan untuk semua level, motivasi pegawai mendapat skor 84, yakni di kategori top decile,” ujarnya di Jakarta, kemarin.
Iwan menjelaskan bahwa penilaian yang dilakukan oleh McKinsey itu menjadi tanda bahwa Score Ditjen PAUD Dikdasmen semakin meningkat. Bahkan, angka tersebut satu tahap lebih tinggi dari OHI Kemendikbud Ristek yang memperoleh skor 80 di kategori second quartile.
Baca juga : Dampak Penyaluran BOSP 2024 Lebih Awal Buat Satuan Pendidikan Tidak Lagi Terbebani
“Direktorat PAUD (diharapkan) akan menjadi pusat percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas. Untuk itu, integritas dan komitmen bersama terus menjadi nilai inti,” ujarnya.
Pencapaian ini bagi Iwan, menjadi refleksi bersama bahwa untuk dapat melakukan transformasi organisasi yang lebih baik lagi ke depan. Ia juga mengingatkan bahwa tujuan akhir dari pelayanan tersebut adalah menghadirkan sistem pendidikan yang efektif bagi anak Indonesia.
Kemendikbud Ristek juga terus meningkatkan pendidikan yang efektif melalui peluncuran kebijakan Merdeka Belajar yang hingga kini sudah mencapai 26 episode. Di mana hampir setengah kebijakan tersebut berkaitan dengan stakeholder PAUD Dikdasmen.
Baca juga : Keberadaan Doktor PAUD Potensi Besar Majukan Pendidikan Indonesia
“Kita perlu berempati kepada stakeholder kita, apakah kebijakan-kebijakan telah luncurkan dapat diterima dengan baik oleh mereka, apakah mereka sudah dapat melaksanakannya demi transformasi satuan pendidikan. Kebijakan merdeka belajar dari satu episode ke episode lainnya semuanya saling berkesinambungan,” jelas Iwan.
Sekretaris Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbud Ristek, Praptono menambahkan bahwa Direktorat PAUD memiliki peran sentral dalam pembentukan pondasi perkembangan anak sejak dini, khususnya dalam dinamika pendidikan. Untuk itu, komitmen bersama menjadi kunci utama untuk meraih kesuksesan anak.
“Keberhasilan ini bukan hanya mencerminkan kinerja individu di dalam direktorat, tetapi juga berkontribusi pada pembentukan generasi masa depan yang berkualitas," ujarnya bertepatan dengan pencanangan Pembangunan Zona Integritas -Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (ZI-WBBM)," ujarnya kemarin.
Baca juga : Wujudkan Layanan Pendidikan Tinggi yang Profesional dan Berintegritas
Menurut Praptono, Direktorat PAUD juga berperan penting sebagai garda terdepan dalam pembangunan pendidikan anak usia dini serta bertanggung jawab besar untuk mencapai hasil Sumber Daya Manusia (SDM) yang optimal pada 2024.
Melalui predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (ZI-WBK) yang diberikan Kementerian PAN RB pada Desember 2023 lalu, Praptono mengungkapkan akan terus meningkatkan kinerja dan pelayanan untuk seluruh stakeholder pada tahun ini, salah satunya dengan mempercepat pembangunan zona integritas.
Pada kesempatan yang sama, Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Komalasari menegaskan melalui kegiatan Komitmen Bersama Capaian Target Kinerja Direktorat PAUD Tahun 2024, diharapkan dapat membangun kesepakatan untuk menetapkan target kinerja dan berkomitmen penuh dalam mencapainya.
“Kegiatan ini tidak hanya meningkatkan capaian target kinerja Direktorat PAUD, tetapi juga menjadi tonggak bersejarah dalam pendidikan anak usia dini di Indonesia, menciptakan sistem pendidikan inklusif, berdaya saing, dan memberikan dampak positif jangka panjang bagi masyarakat dan bangsa,” ujarnya.
Baca juga : Sesuai Deklarasi ASEAN, Pengembangan Anak Usia Dini Harus Holistik Integratif
Komalasari berharap Kegiatan Komitmen Bersama Capaian Target Kinerja Direktorat PAUD Tahun 2024 yang diikuti dengan pencanangan ZI WBBM dapat memberikan manfaat dan dampak baik bagi Direktorat PAUD dan pihak terkait yaitu untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima.
“Harapan kita semua nantinya Direktorat PAUD akan menjadi pusat percontohan bagi unit kerja/satuan kerja lain tentang menerapkan tata kelola yang baik serta memberikan pelayanan publik yang prima dan berintegritas,” tandasnya.(H-1)
Pada Agustus 2024 menjadi momen penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, khususnya bagi mereka yang tergolong dalam golongan I dan II.
KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berencana membentuk unit khusus mengelola pusat data nasional (PDN).
Azwar tidak membeberkan alasan kementerianya tidak menggunakan PDNS. Ia hanya menyebut telah memiliki sistem pencandangan atau back up data.
TANGGAL30 Juni 2024 akan menjadi batas akhir dari proses pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang diharuskan oleh pemerintah.
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, mengumumkan adanya tunjangan khusus bagi ASN yang pindah lebih dulu ke IKN Nusantara.
Menpan-Rebiro Abdullah Azwar Anas, mengumumkan pemindahan ASN ke IKN Nusantara akan dimulai secara bertahap mulai September 2024.
,Implementasi ZI di FIK UPNVJ telah dimulai sejak 2021.
Dalam mewujudkan Zona Integritas tentunya diperlukan enam syarat perubahan sebagai objektif utama.
Zona Integritas (ZI) merupakan bagian integral dari upaya percepatan reformasi birokrasi, sejalan dengan grand design reformasi birokrasi nasional 2010-2025,
Rektor UPI menugaskan pembangunan ZI kepada para Dekan Fakultas, Direktur Sekolah Pascasarjana, dan para Direktur Kampus UPI di daerah.
GUBENUR Jateng Ganjar Pranowo melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Mamuju, Sulbar, membagi pengalaman sukses Jateng menurunkan angka stunting hingga membangun integritas.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved