Headline
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Presiden perintahkan investigasi atas tragedi Bekasi Timur.
Kumpulan Berita DPR RI
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi mengatakan, sampai saat ini, sudah ada 774 ribu guru PPPK yang mendapatkan penempatan dan masih terdapat 419 ribu kuota formasi PPPK di 2024 ini.
Menanggapi hal tersebut, Ketua Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PB PGRI) Dudung Abdul Qadir menyatakan, data tersebut benar adanya. Namun demikian, masih banyak tugas pemerintah yang perlu dilakukan dan disempurnakan untuk menyejahterakan guru.
“Itu betul sekitar 700an sudah diangkat menjadi PPPK. Tapi masih banyak yang perlu disempurnakan sehingga guru bisa segera diangkat PPPK terutama yang masa tunggunya lama atau sudah mengajar sekian tahun tapi belum diangkat,” ungkapnya kepada Media Indonesia, Sabtu (17/2).
Baca juga : PGRI Sambut Baik Keputusan Kemendikbudristek terkait Prioritas ASN PPPK
Lebih lanjut, Dudung menyatakan, pihaknya mengapresiasi langkah pemerintah untuk mengangkat guru honorer menjadi PPPK. Namun pemerintah masih punya utang karena janjinya 1 juta PPPK sementara masih banyak guru yang akan pensiun di 2024.
“Sementara di sekolah ini enggak boleh mengangkat guru honor. Ini solusinya harus dicari. PGRI menghitung guru itu pensiun tiap tahun 120 ribu di seluruh Indonesia. Kalau enggak disiapkan solusi yang baik akan ada jeda waktu dan kekosongan. Harusnya segera dicabut moratorium terkait ini,” tegas Dudung.
Dia meyakini, guru menjadi ujung tombak pendidikan nasional. Kalau permasalahan terhadap guru tidak diselesaikan, maka permasalah ini hanya akan terus berulang.
Baca juga : 3043 Calon Guru PPPK Mendadak Batal Mendapatkan Penempatan P1, PGRI: Ini Menyakitkan!
“Maka dari itu, PGRI meminta transformasi tata kelola guru dari hulu sampai hilir. Mulai dari perencanaan perguruan tinggi guru untuk menyiapkan guru. Bagaimana menyiapkan guru berkualitas kalau dari perguruan tingginya ga hebat. Kalau masih ada guru lulusan kelas perguruan tinggi abal-abal jangan harap guru berkualitas. Hormati guru. Kita harus gagas transformasi ini untuk pendidikan yang lebih baik ke depannya,” pungkasnya. (Z-5)
Kemendikdasmen kini tengah berusaha meningkatkan kualifikasi guru melalui program D4 atau S1 dengan sistem Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL), bagi 150 ribu guru.
SEKRETARIS Jenderal Pengurus Besar Persatuan Guru Republik Indonesia (PGRI) Dudung Abdul Qodir mengapresiasi keputusan pemerintah untuk tetap menerapkan pembelajaran tatap muka.
PGRI mendesak pemerintah dan DPR untuk memasukkan Perlindungan Guru secara eksplisit dalam rancangan peraturan perundang-undangan.
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah, Fajar Riza Ul Haq, menegaskan bahwa pemerintah di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto sedang menjalankan revolusi.
Sejumlah guru membeli makanan tradisional jenang saat aksi borong dagangan di Pasar Bawang, Kota Kediri, Jawa Timur.
PGRI mengapresiasi sikap Presiden Prabowo Subianto yang memberikan rehabilitasi kepada dua tenaga pendidikan Abdul Muis dan Rasnal asal Luwu Utara, Sulawesi Selatan
WALI Kota Bandung Muhammad Farhan meminta maaf terkait keterlambatan pencairan honorarium bagi tenaga honorer dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (P3K) paruh waktu.
Bupati Bangka Feri Insani, meminta ribuan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) agar tetap tenang dan mempercayakan kepada pemerintah daerah.
Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri, Agus Fatoni, menegaskan bahwa seluruh kebutuhan belanja pegawai, termasuk untuk PPPK, telah dialokasikan dengan memadai.
Dalam kurun waktu tersebut, imbuhnya, pemda terlihat masih gencar melakukan penambahan pegawai, baik PNS maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Beban belanja pegawai pada APBD yang bertambah besar itu, lanjutnya, semakin menekan keuangan daerah pada 2025 dan 2026.
UU ASN terkait pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) digugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) karena dinilai menimbulkan ketidakpastian status kerja.
Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved