Universitas Andalas Beri Gelar Kehormatan untuk Jusuf Kalla

UNIVERSITAS Andalas (Unand) Padang, Sumatra Barat, bakal memberikan anugerah gelar Doktor Kehormatan (Honoris Causa) kepada Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) dalam bidang Hukum dan Pemerintahan Daerah, Senin (5/9) besok.

"Atas nama Unand, besok kita beri gelar HC dalam bidang hukum pemerintahan daerah kepada Pak JK," ujar Rektor Unand Tafdil Husni, Minggu (4/9).

Dia mengatakan, pengusulan pemberian gelar kehormatan bagi JK dilayangkan pada 14 Juli 2016 lalu dengan pertimbangan bahwa JK sudah berjasa dalam bidang sosial, budaya, kemanusiaan, dan kemasyarakatan.

Pengajuan JK untuk mendapat gelar kehormatan, lanjutnya, sudah sesuai dengan mekanisme aturan di Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi. Pihak Kemenristek Dikti pun sudah menyetujui pemberian tersebut.

Adapun alasan yang diajukan Unand, jelas Tafdil, karena JK berjasa besar dalam pembentukan Ketetapan MPR Nomor XV/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Otonomi Daerah Pengaturan, Pembagian, dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang Berkeadilan; serta Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan.

"Di sini Tim Promotor menjelaskan bagaimana JK mulai menonjol dalam persidangan MPR," katanya.

Sebagai utusan daerah, ternyata JK dapat terpilih sebagai Ketua Komisi D dalam Sidang Istimewa MPR RI 1998. Sedangkan komisi lain dipimpin oleh anggota MPR yang berasal dari DPR.

Ketika berlangsung sidang di PAH II Badan Pekerja MPR, JK mulai mewacanakan otonomi daerah. Akhirnya, Komisi D sidang istimewa MPR 1998 secara khusus membahas rancangan ketetapan MPR tentang penyelenggaraan otonomi daerah, pengaturan pembagian, dan pemanfaatan sumber daya nasional yang berkeadilan, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah.

Lalu pertimbangan kedua, JK juga dianggap berjasa dalam memulihkan pemerintahan Aceh pascagagalnya cessation of hostilities famework agreement (COHA) dan joint council di Tokyo pada 2003. JK juga menjabat sebagai Menteri Koordinator Kesejahteraan Rakyat di masa Presiden Megawati Soekarnoputri.

Pertimbangan ketiga ialah perundingan Helsinki dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pemerintah Aceh.

Kemudian yang keempat adalah membumikan desentralisasi asimetris demi meneguhkan NKRI.

"Kita memberikan gelar ini sudah melalui kajian yang mendalam. Tim Promotor yang terdiri dari Profesor Dr Saldi Isra (ketua), Profesor Dr Todung Mulya Lubis, dan Profesor Dr Elwi Danil," sebutnya.

Wapres JK sampai saat ini telah menerima tujuh gelar doktor kehormatan dari berbagai perguruan tinggi, baik di Indonesia maupun luar negeri. Semua gelar itu diberikan atas jasa dan perannya dalam bidang ekonomi.

Selain mendapat anugerah gelar kehormatan, agenda lain JK ke Padang ialah membuka Konferensi Nasional Hukum Tata Negara ke-3 yang juga berlangsung di Unand.

JK akan berada di ranah Minang selama dua hari. Selain di Unand, JK akan bertolak ke Bukittinggi, dan akan bertemu dengan tokoh Minang di Gedung Tri Arga, Kota Bukittinggi. (OL-5)