Greenpeace: Belum Ada Capres dan Cawapres yang Kedepankan Isu Lingkungan

DEBAT cawapres kedua akan digelar pada Minggu, 21 Januari 2024 besok, dengan mengambil tema pembangunan berkelanjutan, sumber daya alam, lingkungan hidup, energi, pangan, agraria, masyarakat adat dan desa. Debat ini amat ditunggu.

Sebab, jika menelisik visi dan misi pasangan di bidang lingkungan, maka belum ada pasangan yang menempatkan isu lingkungan sebagai sesuatu yang paling penting.

“Kita simak lagi debat terakhir, semua capres masih berpegang teguh pada hilirisasi. Para kandidat yang sedang berkontestasi saat ini, mereka tidak pernah menempatkan lingkungan sebagai suatu yang penting untuk dimajukan,” kata juru kampanye iklim dan energi Greenpeace Indonesia Didit Wicaksono.

Baca juga : Tiga Cawapres Didesak Paparkan Gagasan Konkret soal Transisi Energi

Baca juga : Ekonom: Solusi Transisi Energi dari Gibran Cuma Gimik

Oleh karena itu, Didit mengatakan, dalam debat cawapres besok, pasangan capres cawapres perlu memaparkan secara gamblang soal pengelolaan lingkungan hidup secara berkelanjutan ke depan.

Ia mengingatkan, akan menjadi bencana jika pemimpin tidak akan memiliki solusi sejati terhadap pengelolaan lingkungan hidup dan kehutanan di tengah krisis iklim. Selama ini, pemimpin yang ada hanya akan mencari cara yang paling instan dan solusi palsu yang justru akan memperburuk kondisi lingkungan.

Baca juga : Sosok Tubagus Furqon Sofhani, Ahli Perdesaan ITB Panelis Debat Cawapres 

Baca juga : Profil Sulistyowati Irianto, Antropolog UI Panelis Debat Cawapres Kedua

Solusi palsu berupa carbon capture storage

Beberapa hal yang menurutnya solusi palsu ialah carbon capture storage. Salah satu negara yang melakukan carbon capture storage ialah Eropa. Upaya itu justru malah meningkatkan ongkos produksi listrik, dari yang tadinya 40 euro untuk 1 megawatt listrik menjadi 80 euro.

“Ini menunjukkan teknologi yang belum betul-betul beprotensi menimbullkan bencana, belum lagi bencana lingkungan. Dari sisi ekonomi saja menimbulkan bencana, apalagi kalau diimplementasikan di Indonesia, di mana ruang-ruang korupsinya masih sangat tinggi,” beber dia.

Dalam memilih, Didit mengimbau masyarakat untuk memahami ekonomi politik yang terjadi antara paslon yang sedang berkontestasi. Di samping itu, perlu juga melihat latar belakang masing-masing paslon dan orang-orang yang ada di belakangnya.

“Yang paling penting bagaimana kita sebagai warga negara bisa salling mendorong inisiatif yang bisa kita lakukan dari lingkaran terkecil kita, dari situlah kita bisa saling support, warga bantu warga untuk transisi energi di Indonesia,” pungkas Didit.

Komitmen nol deforestasi transisi energi

Terpisah, Manager Kampanye Advokasi Media Forest Watch Indonesia Anggi Putra Prayoga mengungkapkan, dari ketiga paslon, masing-masing belum mampu menunjukkan komitmen nol deforestasi transisi energi.

“Janji dan tanggapan mereka terlihat masih teoritis dan normatif belum dilandaskan pada fakta-fakta lapangan bagaimana sejauh ini kebun energi dan hutan tanaman energi yang dibangun dengan merusak hutan alam,” ucap Anggi.

Ia megaskan, tantangan yang dihadapi selama proses transisi energi membutuhkan komitmen yang lebih kuat dalam evaluasi dan audit kerja.

Selain itu pentingnya kembali kepada prinsip tata kelola yang baik, seperti transparansi, partisipasi, akuntabilitas dan penegakan hukum. Menjadi pijakan utama untuk memastikan keberhasilan transisi energi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

“Seharusnya ini menjadi sorotan mereka, bagaimana proses transisi dipantau dan tidak merugikan lingkungan juga masyarakat adat,” tutup Anggi. (Z-4)