Penanganan Stunting harus Gotong Royong dan Berkelanjutan

PT Indofood Sukses Makmur berkomitmen mendukung penuh upaya pemerintah dalam menangani persoalan tengkes alias stunting. Namun, langkah tersebut harus dipastikan dijalankan secara gotong royong dan berkesinambungan.

"Penanganan stunting di Indonesia tidak bisa dilakukan sendirian. Itu harus bergotong royong sehingga hasilnya maksimal. Selain pemerintah, sektor swasta juga ikut terlibat dalam menekan kasus stunting," ujar Head Corporate Communication Division PT Indofood Sukses Makmur Tbk, Stefanus Indrayana dalam bincang edukasi yang diselenggarakan Klub Edukasi Cempaka bersama Universitas Yarsi dan Indofood, Rabu (17/1).

Dia menjelaskan bahwa Indonesia adalah salah satu negara yang ikut serta mengatasi malnutrisi di dunia. Keterlibatan Indonesia di kancah internasional sudah dilakukan sejak 2012.

Baca juga: Anies: Penanganan Stuting tidak Cukup dengan Makan Siang Gratis

https://mediaindonesia.com/politik-dan-hukum/645070/anies-penanganan-stunting-tak-cukup-cuma-dikasih-makan-siang

Dari sisi sektor swasta, Indofood turut melakukan berbagai upaya, salah satunya memberi edukasi terkait pemenuhan gizi terutama untuk anak. Stefanus mencontohkan bahwa produk-produk pangan seperti terigu, minyak goreng dan mie telah dilakukan fortifikasi nutrien. Artinya, ada kandungan mineral dan vitamin di dalam produk tersebut sehingga baik bagi manusia.

"Ada tambahan zat besi pada terigu. Kemudian, ada juga penambahan vitamin A pada minyak goreng dan sebagainya," terangnya.

Baca juga: Sumedang Jadi Percontohan Penanganan Stunting

Hal lain yang perusahaan adalah melatih masyarakat mengolah makanan sehat dan memiliki kandungan gizi seimbang. Mereka juga membuka layanan gizi masyarakat melalui posyandu.

"Kami sudah punya 228 posyandu binaan dan lima klinik kesehatan yang sifatnya mobile di lima area di wilayah pabrik Indofood," tutur Stefanus.

Penyuluh Ahli Utama BKKBN Siti Fathonah menjelaskan bahwa upaya peningkatan gizi pada anak-anak stunting menjadi arahan Presiden melalui Perpres 72 tahun 2021 untuk seluruh pemerintah daerah. Menurutnya tahun ini adalah tahun untuk melihat apakah pemerintah daerah sukses atau gagal dalam mencapai target penurunan kasus stunting sebesar 14% seperti diamanatkan oleh Kepala Negara.

"Penanganan kasus stunting ini belum maksimal.Penurunan kasus masih kurang signifikan. Semua itu terjadi karena sulitnya mengubah perilaku masyarakat yang selama ini memicu terjadinya stunting," ucapnya. (Z-11)