Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Sosial Tri Rismaharini mengungkapkan terdapat tantangan penyaluran bantuan sosial (bansos) Program Keluarga Harapan (PKH) di berbagai daerah.
Pada November 2023, penyaluran PKH sekitar 98,20 persen. Sementara pada Desember penyaluran PKH yang disalurkan 9,2 juta namun yang transaksi baru 7,5 juta. Namun rekap penyaluran semester I rata-rata sekitar 98,85 persen.
"Ada selisih itu terjadi karena kadang rumahnya jauh, penerima PKH sakit, ganti pengurus, meninggal, dan masih dalam proses," kata Risma di Kantor Kementerian Sosial, Jakarta Pusat, Senin (4/12).
Baca juga : UMP Naik Tipis, Perlindungan Sosial Harus Diperkuat
Bahkan ia menyebut masalah di lapangan sangat banyak. Ia menceritakan di Nusa Penida, Bali, penyaluran PKH sangat terkendala karena di daerah tersebut tidak ada bank BTN sehingga perlu pengganti bank, kemudian ada juga daerah yang tidak ada bank sama sekali sehingga perlu di bantu oleh PT Pos Indonesia.
Baca juga : Klinik Pena Berhasil Perkuat Bisnis Masyarakat Penerima Bansos
"Jadi sebetulnya kita sudah evaluasi dari daerah 3T koneksi bank yang tidak ada, jadinya pakai pos dan kami sepakat kalau tidak ada bank dilakukan PT Pos Indonesia, begitu uang keluar memang langsung disalurkan oleh mereka. Ada kemungkinan juga daerahnya jauh sehingga sulit bahkan ATM tidak ada bahkan PT POS harus sewa pesawat," ungkapnya.
Selain itu, mantan wali kota Surabaya oitu juga mengatakan bahwa penerima PKH saat ini sangat ketat. Bahkan penerima selalu diupdate perkembangan ekonomi, rumah, dan sebagainya.
Diketahui anggaran Kementerian Sosial tahun 2024 sekitar Rp79,2 triliun yang dibagi menjadi 2 yakni sekitar Rp78,0 triliun atau 98,54% untuk perlindungan sosial dan sisanya sekitar Rp1,1 triliun atau 1,46% untuk dukungan manajemen. (Z-8)
Menteri Sosial Tri Rismaharini menyediakan dua lumbung sosial khusus untuk melayani pengidap kusta di Pulau Kei Besar, Maluku Tenggara yang merupakan pulau terluar.
Risma membawa bantuan pemberdayaan sosial, rehabilitasi sosial, dan perlindungan sosial sekaligus datang langsung ke Pulau Kei Besar.
SEKRETARIS Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menjelaskan bahwa Menteri Sosial Tri Rismaharini berada pada urutan kedua di survei Litbang Kompas terkait Pilkada Jawa Timur
Sejak 2023, kedua pemimpin perempuan ini telah bertemu dua kali di Indonesia, serta terus menjalin dialog dan mengembangkan upaya bersama.
Menteri Sosial Tri Rismaharini terus mendorong kaum disablitas untuk bisa produktif meski dalam kondisi yang terbatas. Ia meyakinkan bahwa para penyandang disabilitas bisa sukses dan maju.
Kekacauan penyaluran bansos perburuk citra Mensos Risma
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menyebut kerugian negara sebesar Rp250 miliar dalam dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) presiden belum final.
KPK memanggil Kasubbag Verifikasi dan Akuntansi Sekretariat Direktorat Jenderal Perlindungan dan Jaminan Sosial Kemensos, Firmansyah terkait dugaan korupsi pengadaan bansos presiden.
KPK mengembangkan kasus rasuah dalam program bantuan sosial (bansos) untuk keluarga penerima manfaat (KPM) pada program keluarga harapan (PKH) di Kementerian Sosial (Kemensos).
Pemerintah telah memutuskan untuk memperpanjang program bantuan sosial (bansos) berupa beras hingga bulan Desember mendatang.
Ditemukan paket sembako untuk keluarga penerima manfaat (KPM) yang tidak sesuai.
Alokasi bantuan di Kecamatan Tanjungpandan untuk bansos sembako dan PKH triwulan II tahun 2024 mencapai 5.724 Keluarga Penerima Manfaat
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved