Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KAMPANYE Pemilihan Umum (Pemilu) dan Pemilihan Presiden (Pilpres 2024) dimulai besok (28/11), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) meminta penyelenggaraan pemilu dan pilpres dapat berjalan dengan ramah anak dan tidak mengabaikan hak anak.
"Dialog kebijakkan partai bertujuan untuk memastikan terjadinya pengarusutamaan sang anak di dalam proses maupun hasil pemilu 2024 nanti. KPAI selain berkoordinasi dengan peserta pemilu, hari ini berkoordinasi dengan tim pemenangan dari tiap paslon," kata Komisioner KPAI Sylvana Maria di Kantor KPAI, Senin (2/110).
KPAI berharap agar dari tim setiap paslon memastikan terjadinya pengarusutamaan hak anak, baik selama proses pemilu dan sesudah hasil pengumuman pemilu. Tetapi juga hasil pemilu yang terwujud dalam visi misi para calon presiden maupun calon wakil presiden.
Baca juga: 2 Ormas Desak RPP Kesehatan Disahkan untuk Lindungi Anak dari Rokok
Jika ada pelanggaran maka bisa dilaporkan kepada Bawaslu atau pun Panwaslu di daerah-daerah jika itu benar mengabaikan hak anak.
"KPAI sendiri sudah menyatakan bahwa terjadi pelanggaran silahkan dilaporkan kepada Bawaslu dan Panwaslu daerah. Dengan harapan akan ditindaklanjuti sesuai dengan regulasi kebijakan yang ada," ucapnya.
Baca juga: Bawaslu: Masa Tenang adalah Masa Paling Tidak Tenang
Di kesempatan yang sama, Juru bicara Timnas AMIN, Michael Sinaga menjelaskan pihaknya sudah melakukan banyak diskusi-diskusi konstruktif dan saran dari pihak KPAI agar tidak mengabaikan hak anak selama penyelenggaraan masa kampanye nanti.
"Kami berkomitmen dalam kampanye kami tidak akan mengeksploitasi anak-anak. Kalau memang ada kecolongan atau pelanggaran bahwa ada anak anak disitu, ya kami akan perbaiki lagi di tim Amin. Supaya ke depannya tidak terjadi hal yang sama, bahwa ada anak-anak yang ikut kampanye dan memberikan fasilitas-fasilitas untuk hal tersebut," ujarnya.
Sementara itu Wakil Sekretaris Tamu Hukum dan Advokasi Prabowo-Gibran, Francine Widjoyo terkait ujaran kebencian yang sering dialami, salah satu yang ditekankan di dalam pihaknya adalah jalankan politik dengan riang gembira, santun dan 'santuy'.
"Tidak ada fitnah tidak ada hoaks dan kalau misalnya kami misalnya diserang dengan fitnah atau hoaks tidak perlu dibalas, tidak perlu mencaci maki, apalagi kalau sampai ikut menyebarkan, itu tidak boleh ada fitnah apapun disitu," ungkapnya.
Ia berharap akan menjadi sebuah budaya politik baru dimana berpolitik harus akur tidak bermusuhan karena tujuan semua sama yakni membangun Indonesia yang lebih maju siapapun pemimpinnya nanti. (Iam/Z-7)
KETUA Umum Partai NasDem Surya Paloh menilai NasDem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki banyak kesamaan. Salah satunya dalam perolehan kursi DPR RI yang sama pada Pemilu 2024.
Anggota DPD RI dukung kembali Mantan Ketua DPD Irman Gusman
KPU menyampaikan Sirekap yang akan digunakan di Pilkada nanti telah melewati berbagai perbaikan sistem.
KPU kini fokus laksanakan Pemungutan Suara Ulang tindak lanjut amar putusan MK atas PHPU (perselisihan hasil pemilu) Legislatif 2024.
Plt KPU RI Mochammad Afifuddin menjawab cicitan calon wakil presiden pada Pilpres 2024, Mahfud MD terkait mobil dinas, pesawat jet, dan fasilitas asusila KPU
Sirekap tetap diperlukan pada Pilkada 2024 supaya masyarakat dapat memperoleh hasil pemilihan secara cepat. Kendati demikian, sengkarut persoalan yang meliputi penggunaan Sirekap
Selain itu, anak-anak juga perlu dilatih untuk berani bersuara terhadap berbagai hal negatif yang dialaminya, misalnya dari tindak kekerasan.
Tanggal 23 Juli diperingati sebagai Hari Anak Nasional (HAN), sebuah perayaan yang menegaskan komitmen melindungi dan membina anak-anak sebagai aset berharga negara.
NEGARA harus mampu menjamin terpenuhinya hak-hak anak agar dapat hidup, tumbuh, dan berkembang. Harapannya, mereka kelak dapat berpartisipasi dalam proses pembangunan nasional.
Sebanyak 2 persen di antara kurang lebih 4 juta orang penjudi masih berusia dibawah 10 tahun.
PENURUNAN angka pengasuhan tidak layak dan perkawinan anak di Indonesia belum merata, kolaborasi lintas kementerian dan lembaga di tingkat pusat dan daerah harus diperkuat
ANGGOTA Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Sylvana Maria menyayangkan masih maraknya pelibatan anak-anak yang belum memiliki hak pilih dalam aktivitas politik
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved