Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MENTERI Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengungkapkan bahwa banyak wilayah-wilayah terpencil Indonesia yang belum memiliki fasilitas kesehatan memadai.
“Saya kemarin ke daerah Kabupaten Yahukimo, Papua pegunungan, kita memang kondisinya masih memprihatinkan. Di sana itu rumah sakitnya tipe D, dan satu-satunya RS di kabupaten itu,” kata Muhadjir dalam acara Germas Award di Jakarta Pusat, Selasa (14/11).
Ia pun menjabarkan, RS di Kabupaten Yahukimo hanya memiliki empat dokter, yakni dua dokter umum dan dua dokter spesialis anastesi.
Muhadjir mengaku, dengan angka cakupan kesehatan semesta sebesar 98% belum sebanding dengan pelayanan bagi masyarakat, khususnya di wilayah terpencil.
“Ada alokasi penerima bantuan iuran (PBI) dari pemerintah, kalau tidak terserap dan diklaim BPJS, itu bukan karena yang diberi PBI itu sehat, tapi karena di tempat itu gak ada fasilitas kesehata yang memadai,” beber dia.
Karena itu, Muhadjir mendukung penuh upaya transformasi kesehatan yang diinisiasi Kementerian Kesehatan. Hal itu diharapkannya sefera menciptakan pelayanan kesehatan yang adil dan berkualitas bagi masyarakat.
Baca juga:
> Tantangan Pemerataan dan Kualitas SDM Kesehatan Harus Dijawab dengan Langkah Nyata
> Polusi Udara Picu Asma, Puskesmas Jadi Garda Terdepan Pelayanan Terpadu
“Selain itu, kita harus upayakan agar masyarakat jangan sakit. Harus ada pola hidup sehat dan prima. Ini harus diterapkan,” ucapnya.
Pada kesempatan itu, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Abdullah Abdullah Azwar Anas mengungkapkan, pihaknya terus berupaya untuk memenuhi kebutuhan tenaga kesehatan dan guru di wilayah-wilayah terpencil.
Jka dulu ASN banyak yang mengajukan pindah tugas dari wilayah-wilayah seperti Papua dan Maluku ke kota karena kurangnya insentif, saat ini pemerintah berupaya untuk memenuhi tunjangan ASN yang bertugas di wilayah terpencil.
“Kalau dulu di daerah 3T lebih dari 100 ribu formasi ASN kosong karena gak ada insentif, ke depa mereka yang di 3T naik pangkatnya lebih cepat 2 tahun dari yang di kota-kota besar,” ucap Abdullah.
“Ada insentif khusus di daerah terpencil agar ada tenaga kesehatan dan guru hebat yang dapat membangun bangsa,” pungkas dia. (Z-6)
ANAK merupakan pihak paling terpapar pada pelayanan yang tidak perlu atau overtreatment di pelayanan kesehatan. Hal itu diungkapkan oleh pendiri Yayasan Orang Tua Peduli Purnamawati Sujud.
Obat generik memiliki kualitas produk yang setara obat paten. Produksinya mengikuti standar internasional, Good Manufacturing Practises (Cara Pembuatan Obat yang Baik).
MENANGGAPI pernyataan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang meyakini bahwa fraud klaim BPJS Kesehatan terjadi di seluruh Indonesia dan kerugian bisa mencapai triliunan,
Oraganisasi Kesehatan Dunia (WHO) menyampaikan kekhawatirannya atas ancaman wabah polio dan penyakit lainnya di Gaza yang dilanda perang dan krisis sistem kesehatan.
CIMB Niaga Syariah menggandeng fasilitas kesehatan untuk memberi kemudahan dalam pembiayaan jasa Kesehatan.
Semua fasilitas kesehatan di Jalur Gaza selatan sudah mencapai ambang kehancuran akibat serangan pendudukan Israel yang hingga kini masih berlangsung.
PP Muhammadiyah menunjuk Muhadjir Effendy sebagai ketua tim pengelola tambang setelah organisasi Islam tersebut memutuskan menerima izin usaha pertambangan (IUP) dari pemerintah.
Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengatakan, setiap anak Indonesia harus mendapatkan perlindungan yang optimal
ADA tiga akronim yang sering dipahami secara rancu, yaitu perlinsos (perlindungan sosial), bansos (bantuan sosial), dan jamsos (jaminan sosial).
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy menyebut anggaran Rp7.500 per porsi untuk makanan bergizi gratis sudah dinilai cukup.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (PMK) Muhadjir Effendy meminta pengusaha melihat sisi positif dari Undang-undang Kesejahteraan Ibu dan Anak (KIA).
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved