Berantas Sindikat Penempatan Pekerja Migran Indonesia

SELURUH jajaran Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI) diingatkan untuk mengubah paradigma kerja yang berorientasi kepada rutinitas dan penyerapan anggaran menjadi kinerja. Ini bisa memberikan dampak kepada kesejahteraan pekerja migran Indonesia (PMI) dan keluarganya.

Demikian Kepala BP2MI Benny Rhamdani di sela-sela diskusi internal yang digelar Satuan Tugas (Satgas) Sikat Sindikat BP2MI bertajuk Penguatan Komitmen dan Soliditas Satgas dalam Pemberantasan Sindikat Penempatan Pekerja Migran Indonesia, di Jakarta, Jumat (3/11). Kegiatan ini digelar dalam rangka penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan PMI.

“Amanah jabatan yang kita emban bukan sekedar untuk gagah-gagahan semata. Kita hendaknya berpikir kontemplatif bahwa kita harus melakukan kerja-kerja yang mengandung terobosan dan inovasi. Kita harusnya menciptakan perubahan dan meninggalkan legacy yang tercatat dalam sejarah,” kata Benny.

Baca juga: Perubahan Iklim Perparah Intensitas Cuaca Ekstrem

Benny menambahkan dirinya menabuh genderang perang terhadap sindikat penempatan pekerja migran Indonesia sejak ditugaskan memimpin BP2MI. Menurutnya, ada tiga kejahatan yang terjadi kepada para PMI. Pertama, mindset publik hingga pejabat yang menganggap rendah PMI. Kedua, praktik ijon rente yang mengandung relasi kuasa untuk menindas para PMI, dan ketiga, kejahatan penempatan ilegal yang dilindungi oknum beratribusi kekuasaan.

“Ada tantangan serius yang tengah kita hadapi, di satu sisi kita sedang mendorong semaksimal mungkin penguatan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia. Namun, di sisi lain daya dukung anggaran yang diberikan negara sangat minim untuk menjangkau capaian optimal yang kita inginkan. Saya harap di tengah keterbatasan kita, kehadiran satgas ini akan mengakselerasi perbaikan tata kelola penempatan dan pelindungan pekerja migran Indonesia."

Untuk memperkuat itu semua, sambung Benny, kolaborasi akan terus dilakukan dengan Gugus Tugas Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) yang dipimpin langsung oleh Kapolri. Ini diperkuat juga dengan kehadiran kawan PMI di daerah, yang saat ini berjumlah 920 orang di 9 provinsi.

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang didapuk sebagai Ketua Dewan Pakar Satgas Sikat Sindikat, Hasto Atmojo Suroyo mengatakan, selama ini LPSK banyak sekali melakukan kerja kolaboratif dengan BP2M dan mengapresiasi keberadaan command center yang menurutnya sangat strategis sebagai database pelindungan pekerja migran Indonesia.

Hasto menuturkan penanganan permasalahan PMI tidak hanya terkait dimensi hukum semata dan perlu diurai melalui kolaborasi lintas lembaga. “Untuk mendorong perbaikan tata kelola pelindungan pekerja migran Indonesia kita harus mengubah cara pandang kita," ujarnya.

Pertama, terang Hasto, perspektif menempatkan PMI sebagai subjek bukan objek. Kedua, membuka wawasan tidak hanya berpikir pada aspek legal saja. "Seringkali kita kita harus masuk ke dimensi ekstralegal, artinya ada hal-hal yang tidak diatur hukum tetapi tidak melanggar hukum. Harus dilakukan kerja-kerja yang out of the box, tidak hanya mengacu pada hukum saja," katanya.

Hasto menuturkan kehadiran Satgas Sikat Sindikat diharapkan dapat memberikan solusi alternatif penanganan permasalah penempatan ilegal pekerja migran Indonesia.

“Satgas ini perlu memberikan masukan tentang peta daerah, yakni corak, modus serta permasalahan sindikasi tiap daerah yang berbeda-beda, dan tentu saja memerlukan strategi serta treatment berbeda-beda. Selanjutnya, pemetaan kementerian/lembaga serta instrumen kewenangannya yang berkaitan dengan tugas satgas ini. Tentu dilakukan untuk menghindari tidak tumpang tindih kewenangan dan ego sektoral antarlembaga. Satu hal lagi, pengembangan jejaring yang ternyata sudah dilakukan secara berkelanjutan oleh BP2MI," tambahnya.

Wakil Ketua III Dewan Pengarah Satgas Sikat Sindikat, Romo Beni Soesetyo mengatakan keberadaan satgas hanya akan efektif dengan penguatan kewenangan sebagai bukti negara serius menangani permasalahan penempatan ilegal pekerja migran Indonesia.

“Kita berhadapan dengan sindikat terstruktur, yang moral kemanusiaan bukanlah menjadi habituasi mereka. Cara pandang mereka adalah mencari keuntungan sebesar-besarnya meskipun harus mengorbankan orang lain. Upaya kita hanya akan berhasil jika ada political will dari negara, melalui aksi dan tindakan. Jika tidak ada tindakan, maka hanya berakhir sebagai slogan, dan keberadaan satgas ini hanya sebatas aksesori. Kewenangan tersebut harus kita tagih kepada negara karena negara sudah berutang banyak kepada para pekerja migran Indonesia," tandasnya. (RO/J-2)