Kasus Mpox Bertambah Menjadi 21 Kasus

KEPALA Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kementerian Kesehatan Siti Nadia Tarmizi menyebut saat ini kasus cacar monyet yang kini disebut mpox sudah mencapai 21 kasus.

"Ada tambahan kasus sekarang sudah 21 kasus ada di DKI Jakarta, Tangerang Selatan dan Bandung," kata Nadia saat dikonfirmasi, Minggu (29/10).

Meningkatkan kasus mpox di Indonesia, PB IDI merekomendasikan penanganan kasus mpox. Pertama, banyak masyarakat yang belum terinformasi dengan baik mengenai apa itu mpox, diperlukan penyebaran edukasi secara luas kepada masyarakat umum tentang infeksi ini, terutama cara penularan, pencegahan dan deteksi dini.

Baca juga: Pembesaran Kelejar Getah Bening Bisa Jadi Gejala Cacar Monyet

"Ke dua, lebih dari 90 persen penularan melalui kontak erat dan terutama kontak seksual," ujar Ketua Satgas mpox PB IDI, Dr Hanny Nilasari.

Hindari kontak fisik dengan pasien terduga mpox, tidak menggunakan barang bersama misalnya handuk yang belum dicuci, pakaian yang belum dicuci, atau berbagi tempat tidur, alat mandi dan perlengkapan tidur seperti sprei, bantal, dan lainnya.

Baca juga: Pemprov DKI Diminta Terjun Sosialisasi Pencegahan Cacar Monyet

Ke tiga, untuk populasi risiko tinggi misalnya memiliki multipartner, dan kondisi imunokompromais atau autoimun, penyakit kronis lainnya.

"Sedapat mungkin hindari perilaku yang berisiko. Hubungan seksual harus dilakukan dengan aman menggunakan kondom serta lakukan vaksinasi," ungkapnya.

Ke empat, kepada masyarakat umum, terlebih bagi populasi di atas, dianjurkan untuk segera mengunjungi dokter apabila muncul gejala lesi kulit yang tidak khas dan didahului demam.

Ke lima, pada kasus terduga mpox, perlu dilakukan skrining/ pemeriksaan awal berupa wawancara tentang perkembangan penyakit (anamnesis), pemeriksaan lesi kulit dan organ-organ secara detail dan lengkap (PF), serta pemeriksaan swab yakni pemeriksaan lab khusus dengan mengambil cairan dari lenting/ keropeng/ kelainan kulit.

Terakhir, penyediaan obat antivirus dan vaksin didesentralisasi di Dinas Kesehatan Kabupaten atau Kota yang ditunjuk dengan alur permintaan sesuai dengan yang ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan dan diberikan atas indikasi serta skala prioritas.

(Z-9)