Menteri LHK Resmikan Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon

BEBERAPA waktu yang lalu, Presiden Joko Widodo telah membuka bursa karbon nasional di Bursa Efek Indonesia.

Dalam rangka mengantisipasi minat masyarakat yang tinggi terhadap perdagangan karbon, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Siti Nurbaya, meresmikan Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon (RK2IK) di Gedung Manggala Wanabhakti, Jakarta, Selasa (24/10).

RJ2IK bertujuan mendukung pencapaian target Nationally Determined Contribution (NDC) Indonesia. RK2IK dibentuk bukan saja untuk memberikan layanan konsultasi terhadap Nilai Ekonomi Karbon (NEK) melainkan juga seluruh kegiatan penyelenggaraan NDC. 

Baca juga: Mengenal IDXCarbon, Bursa Karbon Resmi di Indonesia

Dalam sambutannya, Siti Nurbaya menyampaikan bahwa RK2IK untuk penyelenggaraan NDC dan NEK ini diharapkan dapat meningkatkan integritas pasar karbon sehingga dapat memberikan dampak positif dalam pengendalian perubahan iklim Indonesia.

“Penerapan nilai ekonomi karbon diharapkan dapat menjadi mekanisme untuk menjadikan aksi-aksi mitigasi dan adaptasi perubahan iklim lebih efektif, efisien, inklusif, transparan, akuntabel, serta berkeadilan,” terang Siti.

“Selain potensinya besar, penerapan NEK di Indonesia masih menemui sejumlah tantangan dalam implementasi penyelenggaraannya. Tantangan tersebut antara lain, masih diperlukan kolaborasi dari seluruh pihak, perlunya penyiapan aturan turunan, dan pembuatan peta jalan implementasi yang lebih rinci,” lanjut Siti.

Perlu Kelembagaan Layanan Kegiatan NDC dan NEC

“Untuk menjawab tantangan tersebut maka perlu dibentuk suatu kelembagaan yang sifatnya memberikan layanan terhadap seluruh kegiatan penyelenggaraan NDC dan NEK, sebagai sarana  Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon untuk penyelenggaraan NDC dan NEK”, jelas Siti. 

Baca juga: Lakukan Aksi Nyata, Pelita Air Dukung Net Zero Emission 2060

Pada peresmian tersebut, KLHK melakukan juga beberapa kegiatan lainnya seperti Peluncuran Skema Krediting (Crediting scheme) Sertifikasi Penurunan Emisi (SPE) GRK Indonesia. SPE adalah surat bentuk bukti pengurangan emisi oleh usaha dan/atau kegiatan yang telah melalui Pengukuran, Pelaporan, dan Verifikasi atau Measurement, Reporting, and Verification, serta tercatat dalam Sistem Registri Nasional (SRN) Pengendalian Perubahan Iklim dalam bentuk nomor dan/atau kode registri. Informasi dalam SRN dapat diakses oleh publik melalui https://srn.menlhk.go.id.

Sebagai tanda bahwa mekanisme kompetensi dalam verifikasi dan validasi penurunan emisi GRK yang akuntabel telah berjalan di Indonesia, dilakukan penyerahan sertifikat Lembaga Verifikasi/Validasi GRK (LVV) terpilih dari BSN / KAN kepada Lembaga independen. 

RK2IK mempunyai empat bidang layanan, yaitu Bidang NDC Mitigasi Perubahan Iklim, Bidang NEK (Nilai Ekonomi Karbon), Bidang SRN PPI (Sistem Registrasi Nasional Pengendalian Perubahan Iklim), dan Bidang NDC Adaptasi.

Untuk melakukan konsultasi ke RK2IK, masyarakat dapat mempelajari terlebih dahulu informasi yang tersedia di situs https://karbon.ditjenppi.org, di dalam situs tersebut masyarakat dapat mengakses ragam informasi mengenai NDC, NEK, dan daftar pertanyaan yang sering ditanyakan (Frequently Asked Questions/ FAQ).

Namun jika pertanyaan masyarakat terkait NDC dan NEK belum terjawab, maka dapat dilakukan konsultasi secara online melalui platform yang tersedia di website. 

Konsultasi Langsung

Selain itu, jika diperlukan, masyarakat juga dapat melakukan reservasi untuk melakukan konsultasi langsung. Konsultasi langsung dapat dilakukan di Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Karbon Indonesia yang beralamat di Gedung Manggala Wanabhakti Blok IV Lantai 2, Jalan Gatot Subroto Senayan, Jakarta.

“Marilah kita jadikan Rumah Kolaborasi dan Konsultasi Iklim dan Karbon ini sebagai titik awal untuk memperkuat aksi-aksi pengendalian perubahan iklim di Indonesia,” pungkas Siti.

Sebagai bagian dari komitmen Indonesia dalam rangka pengendalian perubahan iklim, Kementerian LHK melalui ProKlim mendorong upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak.

Melalui ProKlim diharapkan upaya peningkatan ketahahan terhadap dampak negatif perubahan iklim sekaligus pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK dapat dilakukan mulai dari tingkat tapak.

Baca juga: Bursa Karbon Sepi, BEI: Tingkat Likuidnya Berbeda dengan Saham

Pada kesempatan ini juga, Menteri Siti menyampaikan bahwa Program Kampung Iklim (ProKlim) bertransformasi menjadi program yang berbasis komunitas.

Selama ini masyarakat mengenal ProKlim sebagai program yang memberikan pengakuan terhadap partisipasi aktif masyarakat yang telah melaksanakan upaya mitigasi dan adaptasi perubahan iklim yang terintegrasi untuk mendukung target penurunan emisi GRK nasional dan meningkatkan ketahanan masyarakat terhadap dampak perubahan iklim berbasis tapak/administratif. 

Namun, Penghargaan ProKlim 2023  yang dilaksanakan pada Selasa (24/10) yang juga merupakan puncak Festival Iklim tahun 2023 dan peresmian RK2IK,

ProKlim bertransformasi menjadi Program Komunitas untuk Iklim. Hal tersebut dimaksudkan untuk lebih mendorong berbagai pemangku kepentingan dalam melakukan aksi adaptasi dan mitigasi ditingkat tapak.

Dengan demikian ProKlim tidak hanya mencakup aksi pengendalian perubahan iklim berbasis wilayah administrasi tetapi juga akan mencakup berbagai aksi yang dilakukan berbagai komunitas.

KLHK melalui ProKlim mendorong upaya aksi adaptasi dan mitigasi perubahan iklim di tingkat tapak.

Melalui ProKlim diharapkan upaya peningkatan ketahahan terhadap dampak negatif perubahan iklim sekaligus pengurangan emisi gas rumah kaca atau GRK dapat dilakukan mulai dari tingkat tapak.

“Kesadaran terhadap pentingnya upaya adaptasi dan mitigasi di tingkat tapak melalui ProKlim terlihat dari meningkatnya jumlah lokasi ProKlim pada Tahun 2023 yang diregistrasi dalam Sistem Registri Nasional (SRN) Pengendalian Perubahan Iklim yakni sebanyak 2.490 lokasi, yang tersebar di 36 provinsi pada 347 kabupaten/kota,” ungkap Menteri Siti.