Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Bekerja pada suatu instansi pemerintah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN/PNS) dengan tunjangan kinerja (Tukin) yang tinggi adalah impian banyak orang. Namun, untuk mencapai hal tersebut tidak mudah, sebab terdapat kualifikasi yang harus dipenuhi melalui proses seleksi yang ketat. Apalagi pemerintah tengah mewacanakan kenaikan tukin ASN di sejumlah kementerian dan lembaga.
Tukin adalah tunjangan yang diberikan kepada ASN yang besarannya didasarkan pada hasil evaluasi jabatan dan capaian prestasi kerja ASN. Jumlah tukin bisa berbeda pada setiap instansi pemerintahan dan golongan atau jabatan setiap ASN.
Lantas, apa saja lembaga pemerintah dengan tukin tertinggi saat ini? Simak penjelasan berikut.
Baca juga: Mengenal Sistem Single Salary PNS yang akan Diterapkan pada 2024
1. Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta
ASN Pemprov DKI Jakarta menerima TPP yang diatur dalam Peraturan Gubernur DKI Jakarta 64/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur 19/2020 tentang Tambahan Penghasilan Pegawai.
Posisi yang mendapatkan TTP tertinggi adalah Sekretaris Daerah, yaitu Rp127,7 juta. Sedangkan, PNS DKI yang mendapatkan TTP terendah adalah calon PNS pada Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebesar Rp3,5 juta.
2. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan (Kemenkeu)
Dirjen pajak Kemenkeu menjadi salah satu kementerian yang memberikan gaji tertinggi se Indonesia. Tukin pada lembaga ini pun termasuk tinggi bagi setiap pegawainya.
Menurut data, Tukin pegawai-pegawai ini sudah lebih dari Rp5 juta per bulannya. Untuk PNS dengan pangkat terendah saja, mereka akan diberi tunjangan penghasilan sebesar Rp5,36 juta rupiah per bulan. Setelah itu, bagi pegawai yang memiliki pangkat tinggi memiliki tukin sebesar Rp117 juta per bulan.
Baca juga: Pendaftaran CPNS dan PPPK 2023 Dibuka, Cek Infonya Di Sini
3. Kementerian Keuangan
Tunjangan PNS kementerian yang dipimpin Yasonna H Laoly itu diatur dalam Peraturan Menteri Hukum dan HAM 5/2015. Jabatan paling rendah mendapatkan tunjangan sebesar Rp2,21 juta, sementara kelas tertinggi tunjangannya bisa mencapai Rp27,5 juta.
4. Badan Pemeriksa Keuangan
BPK menjadi salah satu lembaga negara yang memiliki besaran tunjangan yang lumayan dibandingkan yang lainnya, diatur dalam Peraturan Presiden (Perpres) 188/2014.
Tunjangan paling rendah yang diterima PNS BPK yakni sebesar Rp1,54 juta, sementara yang paling besar adalah Rp41,5 juta untuk kelas jabatan 17.
5. Mahkamah Agung
Mahkamah Agung tiap tahunnya selalu membuka lowongan ASN baru dan dapat dipastikan akan banyak yang akan melamar.
Seleksi CPNS di tahun ini pun nggak akan jauh berbeda. Karena masyarakat sudah tahu, MA akan memberikan gaji dan tunjangan yang tinggi. Tentunya nilai tinggi itu bisa menjadi sarana untuk hidup sejahtera.
Untuk pegawai dengan golongan terendah, Tunjangan kinerjanya sebesar Rp1,71 juta hingga Rp1,8 juta per bulan. Kemudian yang tertinggi sebesar Rp31,6 juta hingga Rp32,6 juta per bulan.
(Z-9)
Pada Agustus 2024 menjadi momen penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, khususnya bagi mereka yang tergolong dalam golongan I dan II.
WACANA penaikan gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) di tahun depan dinilai menambah kompleksitas pengelolaan APBN. Karena itu kenaikannya diharap tidak lebih dari 8%.
MenPAN RB menyebut status kepegawaian di Indonesia hanya dua yaitu PNS dan PPPK. Jika bukan PNS atau PPPK alias honorer otomatis diberhentikan.
CPNS tetap menjadi salah satu profesi yang paling diminati oleh masyarakat Indonesia.
PENGHASILAN dosen menjadi salah satu poin dalam Rancangan Peraturan Menteri (RPM) Dosen yang tengah digodok Kemendikbud-Ristek. Penghasilan dosen dinilai belum menyejahterakan.
Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat (BP Tapera) memberikan penjelasan terkait kecilnya jumlah pengembalian simpanan peserta Tapera
KETUA Majelis Hakim Asmudi memutuskan kepada 10 orang terdakwa kasus mark up tunjangan kinerja (tukin) hukuman 2 sampai 6 tahun penjara.
DIREKTUR Eksekutif Lingkar Madani (LIMA) Ray Rangkuti mendesak Presiden Joko Widodo untuk menjelaskan terkait alasan penaikan tunjangan kinerja (tukin) untuk pegawai Bawaslu.
ANGGOTA Bawaslu Lolly Suhenty bersyukur dengan kabar tunjangan kinerja pegawai Bawaslu yang dinaikkan oleh Presiden Joko Widodo melalui Peraturan Presiden Nomor 18/2024
Besaran kenaikan tunjangan telah mendapatkan persetujuan dari Kementerian Keuangan.
Presiden Joko Widodo mengeluarkan putusan presiden yang menaikan tunjangan kinerja pegawai Bawaslu.
Kepastian tukin, disampaikan Presiden saat mendapat pertanyaan dari Ketua KPU Hasyim Asy'ari. Hasyim bertanya mengenai pencairan tukin anggota KPU.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved