Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Kesehatan (Kemenkes) mewaspadai masuknya virus Nipah ke Indonesia. Meskipun, belum ada kasus yang ditemukan di dalam negeri.
Kewaspadaan itu dibuktikan melalui Surat Edaran Dirjen Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kementerian Kesehatan No. HK.02.02/C/4022/2023 tentang Kewaspadaan Terhadap Penyakit Virus Nipah. Beleid yang diteken Direktur Jenderal Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kemenkes Maxi Rein Rondonuwu pada Senin, 25 September 2023 itu ditujukan kepada pemerintah Daerah, fasilitas pelayanan kesehatan, laboratorium kesehatan masyarakat, kantor kesehatan pelabuhan (KKP), dan pemangku kepentingan terkait.
"Mengingat letak geografis Indonesia berdekatan dengan negara yang melaporkan wabah, sehingga kemungkinan risiko penyebaran dapat terjadi," kata Maxi dalam keterangan tertulis, Selasa (26/9).
Baca juga: Kemenkes Imbau Pemangku Kepentingan Waspadai Virus Nipah
Maxi mengatakan KKP, dinas kesehatan provinsi, kabupaten, dan kota, serta fasilitas pelayanan kesehatan (fasyankes) harus memantau perkembangan kasus Nipah. Kemudian meningkatkan pengawasan terhadap orang, alat angkut, barang bawaan, hingga binatang pembawa penyakit di pelabuhan.
"Tingkatkan kewaspadaan dini dengan melakukan pemantauan kasus sindrom demam akut yang disertai gejala pernapasan akut atau kejang atau penurunan kesadaran," ujar dia.
Baca juga: Kemenkes Minta Petani dan Peternak Waspadai Virus Nipah lewat Kelelawar dan Babi
Selain itu, fasyankes diminta melaporkan kasus yang ditemukan sesuai dengan pedoman. Laporan disampaikan dengan surveilans berbasis kejadian atau event based surveillance (EBS) kepada Maxi.
"Untuk laporan penemuan kasus suspek/probable/konfirmasi dari fasyankes, harus dilakukan investigasi dalam 1×24 jam termasuk pelacakan kontak erat," jelas Maxi. (Z-3)
Virus Nipah diyakini mampu berdampak serius terhadap kesehatan masyarakat, karena penularan virus ini mampu menyebabkan terjadinya inflamasi otak (ensefasilitis) kepada korban tertular.
Kemenkes harus meningkatkan deteksi dan surveilans agar data yang didapatkan akurat dan mampu menangkal virus Nipah yang menyebabkan radang otak.
SURVEILANS atau pengamatan secara terus menerus dan sistematis terhadap suatu penyakit dalam hal ini penyebaran virus nipah dinilai menjadi salah satu langkah yang efektif untuk mencegah
KETUA Umum Ikatan Ahli Kesehatan Masyarakat Indonesia (IAKMI), Hermawan Saputra menyebut bahwa virus nipah saat ini menjadi sebuah perhatian global
Kementerian Kesehatan terus mengimbau masyarakat di Indonesia untuk terus menjaga pola hidup bersih dan sehat guna mencegah penyebaran virus nipah.
Manusia dapat terinfeksi jika mereka memiliki kontak dekat dengan hewan yang terinfeksi atau cairan tubuhnya (seperti air liur atau urine).
DBD termasuk penyakit yang mengancam jiwa. Seseorang bisa mengalami DBD lebih dari sekali akibat infeksi virus dengue dan infeksi berikutnya berisiko lebih parah.
Adapun pengendalian infeksi di komunitas, dengan berbagai tingkatan strata, tidak kalah penting sebagai prioritas pemberdayaan kesehatan di masyarakat.
PEMERINTAH lewat Kementerian PPPA dan Kemenkum dan HAM hampir menyusun Rancangan Peraturan Presiden tentang (Raperpres) Peta Jalan Perlindungan Anak dalam Ranah Daring.
Kasat Res Narkoba Polres Simalungun, AKP Irfan Rinaldi Pane, menekankan memperkuat koordinasi antar pihak terkait guna mengatasi penyalahgunaan Narkoba.
KPK minta Kemenkumham mencegah lima orang yang diyakini berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) menggeledah sejumlah lokasi untuk mendalami kasus dugaan rasuah pengadaan bantuan sosial (bansos) Presiden.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved