Menko PMK: Kebijakan untuk Wilayah Pesisir Harus Tepat

MENKO Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menekankan para pembuat kebijakan harus dapat membuat regulasi yang tepat dan sesuai dengan kondisi wilayah serta masyarakatnya masing-masing. Hal itu disampaikan Muhadjir saat memberikan sambutan dalam agenda Gelar Karya Revolusi Mental “Pesisir Tangguh Indonesia Maju” yang diselenggarakan oleh Deputi Bidang Koordinasi Revolusi Mental, Pemajuan Kebudayaan, dan Prestasi Olahraga Kemenko PMK di Aula Heritage Kemenko PMK, Rabu (13/9).

Muhadjir mengingatkan, para pembuat kebijakan untuk tidak melihat Jakarta dan Pulau Jawa sebagai acuan dalam mengambil keputusan. Kebijakan yang diterapkan kepada masyarakat harus berbasis pada potensi dan kondisi sosial budaya masyarakat di masing-masing daerah.

Ungkapan itu ditengarai oleh banyaknya kebijakan yang bersifat “Jakarta-sentris” atau “Jawa-sentris” dan dipaksa untuk diterapkan ke seluruh daerah Indonesia. Upaya itu dinilai tidak efektif untuk mengembangkan dan memberdayakan potensi daerah yang berbeda-beda. “Banyak ‘kebijakan helikopter’, hanya lihat dari jauh dan kebijakan itu sangat Jakarta-sentris dan Jawa-sentris,” ujar Muhadjir.

Upaya untuk menerapkan kebijakan yang tepat di masing-masing daerah penting untuk dilakukan. Mengingat, wilayah pesisir memainkan peran yang strategis dalam perekonomian, keanekaragaman hayati, pariwisata, perikanan, dan sektor lainnya. Melalui kebijakan yang tepat sasaran, perlindungan dan pengelolaan pesisir yang berkelanjutan akan berdampak langsung kepada kesejahteraan masyarakat pesisir, keanekaragaman hayati, serta perkembangan sosial dan ekonomi.

Seperti diketahui, wilayah pesisir Indonesia memiliki nilai strategis dan menyimpan beragam potensi. Data menyebut, 327 atau 63,2 persen kabupaten/kota di Indonesia berada di wilayah pesisir. Pembangunan ekonomi maritim di wilayah pesisir memiliki potensi yang besar dan beragam serta diharapkan berkontribusi positif untuk target pertumbuhan ekonomi sebesar 6-7 persen di tahun 2042 dan 15 persen PDB pada 2045.

Berdasarkan potensi itu, berbagai persoalan yang hingga kini masih menyelimuti wilayah pesisir, seperti kemiskinan ekstrem, ketertinggalan, permasalahan pendidikan dan kesehatan sejatinya dapat diselesaikan. Karenanya, Muhadjir menegaskan, membangun pesisir yang tangguh untuk mewujudkan SDM Unggul dan Indonesia Maju adalah suatu keniscayaan.

“Persoalan ini harus diperhatikan. Sehingga negara kepulauan Indonesia yang dilukiskan oleh Bung Karno sebagai Zamrud Katulistiwa bisa benar-benar tampak indah, baik dari luar maupun dari dalam,” tuturnya.

Seminar tersebut turut diisi oleh Menteri Kelautan dan Perikanan kabinet kerja 2014-2019 Susi Pudjiastuti yang menyampaikan isu tentang pemberdayaan nelayan Indonesia. Dalam sesi diskusi, menghadirkan juga Kepala Organisasi Riset Ilmu Pengetahuan Sosial dan Humaniora Badan Riset dan Inovasi Nasional Ahmad Najib Burhani, Bupati Bangka Tengah Algafry Rahman, Ketua Umum DPP Kesatuan Nelayan Tradisional Indonesia Dani Setiawan, dan Ketua Forum Pimpinan Perguruan Tinggi Perikanan dan Kelautan Indonesia Maftuch. (RO/R-2)