MUI Akan Jelaskan Pendirian Lembaga Keuangan ke Wapres

MAJELIS Ulama Indonesia (MUI) berencana segera melakukan komunikasi dengan Wakil Presiden Jusuf Kalla terkait larangan mendirikan lembaga keuangan semacam Islamic Development Fund (IDF) seperti yang dicanangkan di Jakarta, Kamis (4/8).

Direktur LPPOM MUI Lukmanul Hakim mengatakan mungkin informasi yang diterima Wapres tidak lengkap, sehingga muncul penilaian bahwa MUI akan membuat lembaga keuangan sendiri selevel bank.

"Padahal bukan itu (membangun bank sendiri), kami (MUI) hanya akan mendirikan lembaga keuangan seperti (badan) amil zakat. Untuk itu, kami harus membangun komunikasi, dan melakukan kunjungan kepada Pak Jusuf Kalla. Karena bisa saja informasi yang selama ini diterima (Jusuf Kalla) tidak lengkap," jelas Hakim di Bandung, Jumat (12/8).

Seperti diketahui, Wapres Jusuf Kalla, meminta instansi lain seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK) tidak mengizinkan berdirinya lembaga tersebut. Bahkan, JK juga meminta Presiden Joko Widodo untuk tidak mengeluarkan izin pendirian IDF.

JK memerintahkan MUI kembali kepada fungsi utamanya, di antaranya meneruskan warisan Nabi Muhammad SAW, mengeluarkan fatwa, dan mengayomi umat. Meski nantinya IDF itu berfungsi sebagai lembaga penghimpun zakat dan sedekah, Wapres mengingatkan MUI tidak ikut-ikutan lembaga lain. (X-11)