Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KETUA Majelis Kehormatan Perhimpunan Dokter Paru Indonesia (PDPI) Prof Tjandra Yoga Aditama menyebutkan perlu ada upaya yang lebih keras agar kualitas udara menjadi lebih baik.
"Yang penting hasilnya. Artinya, kebijakan apapun silakan diambil, tapi yang utama itu bagaimana supaya hasilnya (indeks kualitas udara) turun. Sekarang kita lihat hasilnya belum turun (masih tinggi di angka 170 per Selasa pagi), itu poin pertama," ujar Tjandra, Selasa (5/9).
Ia menegaskan, pemerintah perlu bekerja keras menganalisa penyebab utama polusi udara di Jabodetabek, sehingga bisa dilakukan penanggulangan yang tepat.
Baca juga: Pemprov DKI Diminta Konsisten Tangani Polusi Udara
"Ada polusi akibat ulah manusia atau faktor alam seperti El-Nino, cuaca, arus angin, dan lain sebagainya. Jadi memang harus dianalisis, faktor alam apa perannya, dan penyebabnya apa. Walaupun sudah diungkapkan beberapa kali, menurut saya, harus dikaji secara jelas penyebab utamanya yang mana, dan Jakarta ini kan besar, Jakarta Utara dan Selatan bukan tidak mungkin berbeda (penyebabnya)," kata dia.
Ia menuturkan, meski upaya memperbaiki kualitas udara ini sudah dilakukan sekian lama, tetapi angkanya masih belum turun secara bermakna.
"Saya tahu sudah ada beberapa hal yang dilakukan, tetapi kalau dilakukan lebih masif lagi lebih baik, misalnya saya ambil contoh konkret, di beberapa tempat misalnya saat saya di luar negeri, pada saat polusi udara sedang tinggi, pembangunan rumah dihentikan, truk juga tidak boleh masuk kota agar angkanya turun dulu. Penggunaan generator juga tidak boleh yang menggunakan bensin, harus yang menggunakan gas," ucapnya.
Baca juga: Korban Polusi Udara Merebak, Dinkes DKI Siagakan RSUD dan Puskesmas 24 Jam
Contoh yang diungkapkan Tjandra membuktikan analisis penyebab yang tepat bisa menghasilkan intervensi tepat pula sehingga hasilnya lebih terukur.
"Kalau memang penyebabnya industri, harus segera dilakukan langkah konkret. Saya kira pemerintah juga sudah mengeluarkan beberapa pernyataan, yang jelas apapun yang dilakukan, angkanya tolong segera diturunkan," tegasnya.
Ia juga mengatakan masyarakat tidak memiliki pilihan lain selain menghirup udara yang sudah tercemar.
"Kalau makanan dan minuman tercemar, kita bisa memilih untuk membeli yang bersih sehingga tidak mengganggu kesehatan, tetapi kalau udara tidak bisa, kalau sudah tercemar seperti ini, mau tidak mau harus kita hirup," pungkasnya. (Ant/Z-1)
Indeks Kualitas Udara (AQI) di Jakarta berada di urutan ke-2 terburuk di dunia dengan angka 177 atau masuk dalam kategori tidak sehat.
DORONG peningkatan penerapan ekonomi sirkular dalam keseharian demi menjaga kelestarian lingkungan yang sangat dibutuhkan untuk mengakselerasi proses pembangunan dan tumbuh kembang.
Mantan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Sudirman Said mengajak masyarakat mendorong pemerintah untuk melahirkan upaya penanganan polusi secara serius.
Bila polusi udara tidak terselesaikan, masalahnya akan menyangkut pada kesehatan, pemborosan, hal-hal yang sifatnya negatif bagi kualitas hidup kita.
Kualitas udara Jakarta tercatat tidak sehat bagi kelompok sensitif pada Senin (22/7) pagi ini seperti dinyatakan dalam laman IQAir, Msyarakat disarankan mengenakan masker saat keluar rumah.
Biru Voices 2024 mengedepankan peran aktif orangtua dalam menyampaikan dampak polusi udara terhadap kesehatan anak dan keluarga
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved