Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
GUNA memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik, pemerintah selalu berupaya memfasilitasi penyebaran informasi dan mempermudah akses publik. Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kemkominfo) kini meluncurkan Aplikasi Layanan Informasi Publik info.go.id, yang tidak hanya menawarkan kemudahan tetapi juga informasi yang terintegrasi antar Kementerian, Lembaga, Pemerintah Pusat, hingga Pemerintah Daerah. Peluncuran ini diresmikan oleh Menteri Komunikasi dan Informatika, Budi Arie Setiadi, di West Java Ballroom, The Westin Jakarta (23/8).
“Data menunjukkan bahwa saat ini terdapat 27.400 aplikasi milik Kementerian/Lembaga/Daerah (K/L/D) yang berpotensi saling tumpang tindih dan berdiri sendiri-sendiri termasuk Aplikasi Layanan Informasi Publik. Melalui keberadaan satu aplikasi terintegrasi, efisiensi belanja aplikasi dan pemantauan efektivitas layanan informasi publik secara nasional dapat lebih mudah tercapai,” jelas Budi melalui keynote speech jelang peresmian.
Budi menerangkan bahwa aplikasi info.go.id kini telah resmi sebagai Aplikasi Umum Layanan Informasi Publik Nasional. Ke depannya, diharapkan mampu menjadi one stop service for public information sehingga masyarakat tidak perlu repot mencari lokasi informasi publik di setiap badan publik negara. Meski begitu, aplikasi ini masih perlu terus dievaluasi dan dikembangkan secara bertahap guna semakin mengoptimalkan manfaatnya.
Baca juga: Menkominfo Imbau Influencer untuk Tidak Promosikan Judi Online
Setiap warga negara Indonesia, memiliki hak untuk mendapatkan informasi publik, baik rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik sesuai Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008. Lewat UU tersebut, diharapkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik mampu menghasilkan layanan informasi yang berkualitas guna memenuhi kebutuhan masyarakat terhadap informasi publik. Lewat kehadiran aplikasi info.go.id, diharapkan publik dapat mengakses info dengan mudah secara daring, yang lebih relevan dengan perkembangan teknologi kiwari.
Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik, Kementerian komunikasi dan informatika Republik Indonesia, Usman Kansong, dalam sambutannya menyampaikan bahwa aplikasi info.go.id yang diluncurkan mempunyai tujuan utama untuk memberikan akses mudah dan cepat kepada masyarakat akan informasi yang mereka butuhkan di manapun dan kapanpun. Informasi publik yang akurat, jelas, dan tepat waktu disampaikan Usman, adalah kunci dalam mewujudkan tatanan masyarakat yang lebih partisipatif dan cerdas.
Baca juga: Menkominfo: Situs Judi Online Bisa Raup Hingga Rp27 Triliun Setahun
“Aplikasi ini menyediakan berbagai fitur yang akan membantu masyarakat dalam mengakses informasi yang akurat karena bersumber langsung dari Badan Publik. Mulai dari berita terkini, peraturan-peraturan terbaru, acara-acara penting, hingga informasi tentang layanan publik yang ada di sekitar kita. Semua informasi ini dapat diakses dengan mudah melalui genggaman tangan, kapanpun dibutuhkan,” ujar Usman.
Beberapa waktu sebelum Grand Launching aplikasi info.go.id, pada tanggal 22 Juni 2023 dilakukan Pilot Project yang melibatkan 6 K/L/D (Kemenkominfo, Kemenpora, LKPP, BKKBN, Dinas Kominfo Kota Depok, Dinas Kominfo Kota Tangerang). Implementasi tersebut, sebagai langkah untuk menetapkan aplikasi info.go.id sebagai Aplikasi Umum Layanan Informasi Publik Nasional.
Guna mengenalkan lebih dalam tentang aplikasi info.go.id kepada para perangkat pemerintah, sebelumnya di hari yang sama juga dilaksanakan Bimbingan Teknis Layanan Informasi Publik Nasional. Direktur Tata Kelola dan Kemitraan Komunikasi Publik, Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Hasyim Gautama, hadir selaku narasumber.
Hasyim menjelaskan bahwa kehadiran aplikasi info.go.id selain ingin mengintegrasikan informasi lewat satu pintu, juga bertujuan untuk mempopularitaskan layanan PPID sebagai Layanan Informasi Publik. Juga, mendorong digitalisasi dalam memberikan informasi kepada masyarakat.
“Ini sangat penting karena di beberapa pemerintah daerah masih ada yang menggunakan proses manual dalam melayani informasi publik, dan itu yang menjadi sasaran utama ketika aplikasi ini diluncurkan,” jelas Hasyim.
Pada sesi bimbingan teknis ini dijelaskan perihal berbagai fitur aplikasi info.go.id meliputi Pencarian Informasi Publik; yang memfasilitasi masyarakat untuk mencari informasi secara mandiri beserta opsi permintaan informasi, kemudian Daftar Informasi Publik, Komunikasi Internal, Jawab dan Keberatan, Rating Umpan Balik, dan Penyesuaian Hari Libur.
Selain itu, para peserta bimbingan teknis yang berasal dari berbagai PPID K/L/D juga diajarkan tentang tahapan pembuatan user aplikasi info.go.id dan proses unggah maupun verifikasi informasi publik.
Dengan kehadiran Aplikasi Layanan Informasi Publik info.go.id, ke depannya diharapkan mampu mempermudah masyarakat dalam mendapatkan dan mengajukan permohonan informasi. Juga, mengintegrasikan informasi dari berbagai Kementerian, Lembaga, Pemerintah Pusat, juga Pemerintah Daerah, lewat satu pintu. (RO/Z-7)
Penyelenggaraan Upacara Bendera HUT ke-79 Kemerdekaan RI mendatang di Nusantara akan menjadi momentum penting.
Budi menekakan pihaknya terus mencari cara agar judi online tidak tumbuh lagi di tengah masyarakat.
Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) akan membuat regulasi untuk memberantas judi online yakni pembatasan transfer pulsa maksimal Rp 1 juta per hari.
Menkominfo Budi Arie Setiadi enggan mengungkap inisial T yang diduga pengendali bisnis judi online di Indonesia. Ia justru berkelakar sosok tersebut merupakan ajudan Mayor Teddy.
MENTERI Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi menyebut sebanyak 19 ribu lebih situs milik pemerintah pusat hingga daerah disusupi iklan judi online (judol).
Menkominfo Budi Arie Setiadi memastikan seluruh pegawai Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo) telah terbebas bebas dari jeratan judi online.
Indeks Keterbukaan Informasi Publik (IKIP) 2023 saat ini sebesar 75,40 poin. Angka tersebut naik dari tahun 2022 yang nilainya 74,43 poin.
Sosialisasi yang diberikan secara garis besar membahas tentang peningkatan pemahaman dan kapabilitas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi dalam memperkuat kepercayaan publik
BUMN Corporate Communications And Sustainability Summit (BCOMSS) 2024 adalah sebuah ajang kompetisi di bidang komunikasi korporat dan program keberlanjutan.
PT Permodalan Nasional Madani (PNM) menerima Award Top Contributor BUMN For Communications di ajang BCOMSS 2024 yang digelar Kementerian Badan Usaha Milik Negara (BUMN).
PERKEMBANGAN dunia bisnis saat ini ditandai dengan adanya keterbukaan dan transparansi perusahaan.
PERWAKILAN Koalisi Masyarakat Sipil Aryanto Nugroho menuturkan sejak tahun 2015 sampai hari ini informasi dan data terkait pembangunan dan pengelolaan keuangan negara makin sulit
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved