Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PENGAMAT Pertanian dari Asosiasi Ekonomi Politik Indonesia (AEPI) Khudori mengatakan, bencana kelaparan yang terjadi di dua distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah merupakan kejadian yang sangat sering terjadi dan hingga kini belum terselesaikan oleh pemerintah.
Menurutnya, pemerintah daerah seharusnya sudah mengetahui terkait bencana ini, bahwa cuaca dingin yang diikuti munculnya frost dan embun tersebut selalu terjadi dan diikuti dengan kegagalan panen.
"Seharusnya ini sudah disiapkan jauh-jauh hari untuk antisipasinya agar tidak jatuh korban. Korban yang jatuh berulang-ulang menunjukkan pemerintah, terutama Pemda, tidak belajar dari kejadian yang lalu," kata Khudori kepada Media Indonesia, Senin (31/7).
Baca juga : Kemenko PMK Mulai Salurkan Bantuan Hadapi Kekeringan dan Kelaparan di Papua Tengah
Khudori menjelaskan, dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan, terdapat kewajiban pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota, dan desa) untuk menyiapkan cadangan pangan. Idealnya cadangan pangan tersebut dapat di isi dengan pangan lokal.
Namun, Khudori menyebut, terdapat masalah dalam pemenuhan pangan lokal itu. Kebanyakan masyarakat sudah meninggalkan pangan lokal yang biasa di konsumsi dengan pangan berbasis beras dan terigu.
Baca juga : Kekeringan di Papua Tengah Sebabkan Gagal Panen dan Enam Warga Meninggal
"Kejadian yang berulang ini juga jadi pembelajaran bahwa penting bagi pemerintah, terutama Pemda, untuk membangun ketahanan pangan berbasis pangan lokal. Ketika terjadi gangguang distribusi dan transportasi yang dapat membuat pasokan dari luar tersendat, kalau yang dikembangkan pangan lokal, kesulitan mobilisasi ini bisa sedikit teratasi," ujar Khudori.
Khudori juga mengingatkan pemerintah pusat untuk tidak memaksakan membuat program pangan lebih monolitik ke beras. Ia menyarankan agar ada ruang yang memadai untuk pangan lokal kembali eksis dan unjuk gigi.
"Di level pusat harus ada political will untuk tidak memaksakan program, termasuk bantuan sosial berbasis beras. Dimungkinkan harus berbasis pangan lokal juga. Tentunya, langkah ini harus diikuti oleh Pemda sebagai upaya untuk mendorong cadangan pangan dengan pangan lokal," ujarnya.
"Jika sinergi ini terjadi, harusnya ada keyakinan pelan tapi pasti pangan lokal akan kembali eksis. Tentunya ini perlu kerja intens di lapangan, pemberdayaan tiada lelah, dan langkah-langkah berkesinambungan, bukan hanya program yang sifatnya proyek," imbuhnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan bencana kelaparan di dua distrik di Kabupaten Puncak, Papua Tengah, terjadi karena cuaca dingin dan faktor keamanan. Dia pun telah meminta Tentara Nasional Indonesia (TNI) untuk mengawal pengiriman bantuan ke wilayah tersebut.
Presiden menyatakan daerah tersebut saat ini sedang dilanda cuaca dingin. Hal itu, menurut dia, tak lepas dari posisi wilayah itu yang berada di ketinggian.
"Problemnya supaya tahu, itu ada daerah spesifik yang kalau di musim salju itu yang namanya tanaman tidak ada yang tumbuh," kata Jokowi di Jakarta, Senin (31/7). (Z-5)
Persoalan pangan adalah isu global yang harus ditangani serius.
Dalam gelaran ini juga dipamerkan hewan sumber daya genetik asli Jawa Barat yaitu Domba Garut, Sapi Pasundan, dan Ayam Sentul.
WAKIL Menteri Investasi Yuliot Tanjung mengungkapkan rencana pemerintah untuk memberikan fasilitas impor bagi perusahaan pertanian.
Kebutuhan beras masyarakat Kabupaten Cianjur selalu terpenuhi setiap tahun
PEMERINTAH saat ini terus bekerja secara intensif untuk membahas bagaimana meningkatkan efektivitas dan efisiensi dari pupuk bersubsidi.
Badan Pangan Nasional (Bapanas) berkomitmen terus membantu pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di sektor pangan lokal.
Pakar HAM PBB menuduh Israel sengaja melakukan kampanye kelaparan dan ditargetkan agar anak-anak di Gaza menderita hingga mati.
Untuk mencegah kelaparan di Gaza yang dibutuhkan lebih dari sekadar makanan, melainkan juga air bersih, sanitasi, layanan kesehatan dan obat-obatan.
Laporan terbaru Integrated Food Security Phase Classification (IPC) mengungkapkan risiko kelaparan tinggi masih mengancam Gaza di tengah perang antara Israel dan Hamas.
Seekor kera muncul di permukiman warga Majene, Sulawesi Barat dan meresahkan warga sekitar. Sejumlah warga pun khawatir dan berharap pihak terkait menangkap kera tersebut
PBB mengeluarkan peringatan potensi krisis kelaparan di Gaza, dengan lebih dari satu juta warga Palestina terancam mengalami kelaparan yang parah jika pertikaian terus berlanjut.
Usulan lain Indonesia adalah bantuan kerawanan pangan, bantuan cadangan pangan pemerintah, program keluarga harapan, dan penghapusan kemiskinan ekstrem.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved