Kemenag Perketat Pengawasan Badal Haji

KEMENTERIAN Agama mengakui badal atau perwalian haji berpotensi disalahgunakan masyarakat sehingga tahun ini pemerintah akan memperketat pengawasannya agar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan syariat Islam.

"Pemerintah diminta melakukan 'monitoring' (pengawasan) dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak dibenarkan dalam badal haji," kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Abdul Djamil di Tangerang, kemarin.

Pengawasan yang akan dilakukan ialah dengan cara mengintervensi, misalnya, perihal verifikasi calon anggota jemaah pelaksana badal haji. Lewat verifikasi, kata dia, Kemenag dapat menentukan calon pembadal haji bisa mendapatkan kuota haji atau tidak.

Djamil mengatakan pihaknya tidak boleh lepas tangan karena jika itu terjadi berarti kementerian melakukan upaya cuci tangan urusan badal haji yang menjadi kewajiban mereka.

Badal haji merupakan ibadah haji yang dilaksanakan seseorang atas nama orang lain yang telah memiliki kewajiban untuk menunaikannya.

Akan tetapi, orang tersebut berhalangan sehingga tidak dapat melaksanakan kewajibannya. Kategori badal, misalnya, meninggal dunia, gangguan jiwa, atau sakit keras.

"Badal yang kami tangani ini untuk jemaah haji yang berhalangan sehingga belum wukuf di Arafah, kemudian yang bersangkutan wafat, kami wajib untuk mengelola badal hajinya."

Sejumlah ulama dan ahli perhajian merekomendasikan pelaksana badal haji tidak boleh membadalkan haji lebih dari satu orang. Pembadal harus satu orang untuk satu yang dibadalkan karena ada biayanya. Tidak boleh karena mengejar honor banyak pembadal menyanggupi sejumlah badal.(*/Ant/H-1)