Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SETIAP bangsa harus mempunyai jalan pembangunan sendiri yang dipilih sesuai dengan karakter kesejarahan, kondisi geografis, keadaan sosial, ekonomi, dan politik negara itu. Hal tersebut merupakan pandangan Bung Karno yang disampaikan Pendiri Lingkaran Survei indonesia (LSI), Denny JA.
Denny JA menuturkan, Indonesia diprediksi menjadi negara ekonomi keempat terbesar di dunia pada 2045. Ia menyoroti pembangunan yang tak hanya soal ekonomi, namun juga pusat pembangunan manusia.
Dikatakan, Indonesia harus diarahkan mencari model pembangunan yang membahagiakan warga negara. Apalagi, PBB sudah pula mengembangkan indeks kebahagiaan untuk mengukur kemajuan pembangunan sebuah negara.
Menurut Denny JA, walau tetap harus bertumpu dengan sejarah negara sendiri, namun referensi dunia luar dapat dijadikan perbandingan sebagai titik tolak. Sebuah model yang sungguh berhasil di negara lain dalam membangun ekonomi dan membahagiakan warga negara, dapat menjadi role model yang dimodifikasi dengan situasi khas Indonesia.
Denny JA mendorong sebuah inisiatif untuk menemukan dan merumuskan model pembangunan ekonomi, politik, dan budaya ala Indonesia. Sebuah negara yang dibangun dengan sistem yang sesuai dengan kultur dan sejarah negara itu sendiri. "Namun kita tetap membutuhkan pembanding. Kita memerlukan data dan fakta yang terukur dengan tolok ukur negara lain untuk mengetahui seberapa maju atau mundur upaya itu," ujarnya.
Menurut Denny JA, dari begitu banyak eksperimen dan laboratorium sosial yang mengembangkan aneka pola pembangunan, Indonesia membutuhkan indeks yang terukur untuk menilai yang paling berhasil. Melalui indeks data itu, dapat dibedakan mana pola pembangunan yang hanya bagus di atas kertas tapi hanya kuat sebagai wacana belaka, dan model yang berujung pada kebahagiaan dan kesejahteraan warga negaranya.
Dia mengatakan, untuk membandingkannya maka dapat menggunakan World Happines Index yang dikembangkan PBB untuk mengukur kemajuan negara. Sejak 2016, laporan World Happiness Index dikeluarkan setiap tahun pada 20 Maret, bertepatan dengan Hari Kebahagiaan Internasional PBB.
Yang tertinggi dari sisi World Happiness Index adalah negara-negara Skandinavia, yakni Finlandia, Denmark, Norwegia, dan Swedia. "Ini adalah pembangunan yang disebut Nordic Model. Negara itu menganut sistem Negara Kesejahteraan," ujarnya.
Dia mengungkapkan, Nordic Model memiliki enam ciri khusus yaitu dalam hal kesejahteraan, pajak, perekonomian, demokrasi, korupsi, serta agama. Kombinasi enam kriteria ini yang membuat negara-negara Akandinavia selalu masuk top 10 pembangunan yang berhasil, baik diukur melalui World Happiness Index ataupun Human Development Index.
Menurut Denny JA, agar hal itu tak hanya menjadi wacana, model Negara Kesejahteraan Nordic perlu direnungkan. Lima dari enam ciri Negara Kesejahteraan Skandinavia dapat diterapkan di Indonesia. Poin pertama hingga kelima dapat dijadikan ciri yang perlu dicapai dalam model Negara Kesejahteraan Indonesia.
"Hanya satu saja yang perlu dimodifikasi agar sesuai dengan kesejarahan Indonesia. Itu adalah poin keenam yang berhubungan dengan peran agama di masyarakat,” ungkapnya.
Dia menuturkan, jika di negara Skandinavia, masyarakat yang menganggap agama penting hanya di bawah 30 persen, berdasarkan survei LSI Denny JA (2022), lebih dari 90 persen menganggap agama sangat penting dalam hidupnya di Indonesia. Kondisi budaya ini tak bisa diabaikan agar model pembangunan yang dibuat bisa mengakar dalam budaya Indonesia sendiri.
Di sisi lain, juga menjadi cara agar peran agama di ruang publik hanya dibatasi di Kementerian Agama. Sedangkan, dalam kehidupan ekonomi, politik dan hukum nasional, semua tunduk kepada prinsip public policy yang berdasarkan ilmu pengetahuan.
Dikatakan, ketika persentase pentingnya agama di kalangan publik luas merosot di bawah 50 persen, Kementerian Agama dapat ditransformasikan menjadi Kementerian Spiritualitas dan Kebahagiaan,” ujarnya.
"Kita menerjemahkan seruan Bung Karno itu dengan mengembangkan konsep Negara Kesejahteraan Indonesia yang merupakan modifikasi dari Negara Kesejahteraan Skandinavia yang dinafasi oleh kultur dan spiritualitas yang sedang dominan di Indonesia,” pungkasnya. (RO/R-2)
PRESIDEN PKS mengungkap keinginannya untuk diajak ke dalam kabinet pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka (Prabowo-Gibran).
Pemerintah Argentina memecat Wakil Menteri Olahraga Nasional Julio Garro setelah menuntut Lionel Messi meminta maaf atas skandal rasis yang melibatkan Enzo Fernandez.
Dengan pengunduran diri Gantz, tekanan politik terhadap perdana menteri kemungkinan akan meningkat,
Tapera telah memicu perdebatan luas di ruang publik. Penolakan datang dari pekerja dan pengusaha yang menganggap kewajiban tersebut sebagai beban
WAKIL Menteri Pertahanan (Wamenhan) M Herindra keceplosan menyebut periode berikutnya sebagai pemerintahan Jokowi-Gibran saat rapat bersama Komisi I DPR.
PAKAR Kebijakan Publik, Rissalwan Habdy Lubis menilai pemerintah terlalu buru-buru untuk memindahkan kantor pemerintahan ke IKN, termasuk menyelenggarakan upacara 17 Agustus
Indeks SPBE tahun 2023 Pemprov Sulsel mengalami peningkatan. Meraih predikat baik dengan nilai 3,09 poin.
Kemenko Perekonomian telah melakukan penilaian mandiri pada Juli 2023, dilanjutkan pelaksanaan penilaian interviu SPBE pada 19 September 2023 secara daring bersama evaluator eksternal.
Dalam percepatan implementasi SPBE, pemerintah turut membangun Pusat Data Nasional (PDN) yang merupakan infrastruktur, pondasi dari SPBE
Pemkab Sumedang merupakan daerah yang ke-24 yang melakukan kunjungan ke Kota Baja terkait pelaksanaan program KKPD.
Meski tak sepopuler kerajaan Inggris, berikut ini negara-negara yang masih setia pada sistem monarki di era modern.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved