Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan selaku Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia, Mahfud MD mengukuhkan 5 (lima) Anggota Dewan Pengawas Lembaga Penyiaran Publik Televisi Republik Indonesia (LPP TVRI).
Dalam pengukuhan tersebut, Mahfud MD mengharapkan keberadaan Dewan Pengawas dapat menjadi pendorong semangat untuk terus memperluas penyampaian informasi publik yang bermanfaat dan positif ke seluruh pelosok tanah air Indonesia.
”Pengukuhan ini menandai babak baru dalam komitmen kita untuk menjunjung tinggi standar integritas, akuntabilitas, dan keunggulan dalam penyelenggaraan penyiaran di negara kita yang besar.” ujarnya dalam acara Pengukuhan dan Pengambilan Sumpah Jabatan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia dan Dewan Pengawas LPP TVRI di Gedung Kementerian Komunikasi dan Informatika RI, Jum’at (23/06).
Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika RI mengingatkan kembali peranan penting TVRI sebagai televisi publik dalam era digital yang harus memperhatikan secara sungguh-sungguh dalam memproduksi dan menyebarluaskan konten melalui semua platform media yang digunakan agar dapat menjamin terjaganya kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
“Saya mendorong sinergi Dewan Pengawas dan Dewan Direksi untuk memperkuat LPP TVRI sebagai “clearing house”. Memperkaya tayangan TVRI dengan konten-konten yang tidak memecah belah, tidak berisi hoax, serta dapat mencerdaskan kehidupan bangsa” tegas Mahfud MD.
Plt. Menteri Komunikasi dan Informatika RI juga menegaskan hal yang terkait dengan pemilu dan transformasi digital. Mahfud MD meminta TVRI segera menyiapkan roadmap implementasi Digital Broadcating System (DBS).
“Secara khusus saya berharap TVRI dapat turut menjaga netralitas pemilu dan menyiapkan roadmap implementasi Digital Broadcasting System atau DBS dengan baik dan cermat mengingat DBS membutuhkan anggaran yang besar. TVRI juga harus siap bersiaran global, menjadi jendela dan etalase bagi dunia untuk melihat Indonesia sekaligus sebagai alat diplomasi dan pembela kedaulatan bangsa di mata dunia.” imbuhnya.
Di akhir sambutan Mahfud juga menitipkan pesan kepada Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI untuk terus kompak dan selalu konsisten menjalankan prinsip televisi publik yang independen, netral serta tidak komersial.
Pengukuhan Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 47/P/2023 yang ditetapkan di Jakarta tanggal 5 Juni 2023. Anggota Dewan Pengawas LPP TVRI yang dikukuhkan adalah, Agnes Irwanti, Agus Sudibyo, Danang Sangga Buwana, Hardly Stefano Fenelon Pariela, serta Sifak. Pada kesempatan yang sama juga dilaksanakan pengukuhan Komisioner Komisi Penyiaran Indonesia. (RO/E-1)
Mentan Andi Amran Sulaiman terus berupaya meningkatkan produksi pangan strategis dengan didukung generasi milenial dalam upaya regenerasi petani.
Komisioner KPU RI August Melasz menjelaskan pihaknya hanya memberi arahan kepada para panelis agar pertanyaannya tidak out of context dari bahasan.
GENERASI Z (gen Z) tidak boleh apatis terhadap pemilihan umum yang akan dihelat tahun depan.
Dalam hal mengampanyekan Pemilu Damai 2024, Kementerian Kominfo juga telah menyiapkan tiga tema narasi untuk disiarkan di lembaga penyiaran publik yaitu TVRI dan RRI kepada para penontonnya.
Tanggung jawab media massa tidak hanya terletak pada informasi, tetapi juga pada bagaimana informasi tersebut disajikan dan disampaikan.
Film ini merupakan film dokumenter pertama dari media utama di Indonesia dan Tiongkok yang bersama-sama mempromosikan Prakarsa Belt and Road Initiative
Masa kerja satgas akan berakhir pada 31 Desember 2024.
Satgas didorong dapat segera menangkap bandar judi online. Agar masyarakat tidak menganggap adanya tindakan tebang pilih.
Kemenko Polhukam akan menggelar rapat satgas sebagai tindak lanjut dari Keputusan Presiden untuk membentuk satgas yang bertujuan memberantas praktik perjudian online.
Menkopolhukam Hadi Tjahjanto ogah menanggapi ihwal pengakuan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang telah menemukan keberadaan buronan Harun Masiku.
Marsekal TNI Hadi Tjahjanto menegaskan keterbukaan informasi adalah kunci penting dalam membangun pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi masyarakat.
Pemerintah telah menunjuk perwakilan dari Kemenkumham, Kemendikbudristek, dan Kemenkeu di dalam Dewan Pembina dan Badan Pengurus Yayasan Trisakti.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved