Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KOMISIONER Komnas HAM Anis Hidayah menjelaskan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO) harus menjadi gerakan bersama dan komitmen negara.
Menurutnya ada 3 hal yang perlu dilakukan. Pertama, melalui pendekatan dan integrasi dengan lembaga pendidikan untuk memberikan materi tentang materi TPPO, misalnya menjadi kurikulum.
"Misalnya menjadi kurikulum di sekolah maupun perguruan tinggi sehingga itu terlembaga informasinya tentang TPPO mulai dari SMP SMA dan perguruan tinggi," ujarnya saat dihubungi Media Indonesia, Jumat (9/6).
Baca juga: Jual Tanah Sendiri Berujung Bui, Haji Imron Laporkan Polda Kalteng ke Mabes Polri
Ia mengatakan, anak-anak harus dikenalkan terkait TPPO mulai dari pelaku, modus hingga lingkungan sekitar. Terlebih, pelaku acap kali merupakan orang terdekat.
"Karena seringkali pelakunya kan dari lingkungan terdekat yang tak terlalu jauh," ujarnya.
Baca juga: Komnas HAM Sebut Gugus Tugas TPPO di Daerah Tak Bergigi. Kenapa?
Lebih lanjut, pendiri Lembaga Swadaya Masyarakat Migrant Care ini mengatakan sosialisasi tentang TPPO perlu terlembaga.
"Kenapa mesti terlembaga karena ada juga kasus TPPO mereka lewat lembaga-lembaga pendidikan dan institusi," jelasnya.
Ia mencontohkan, modus yang seringkali ditemukan diantaranya dari beasiswa, bursa kerja khusus dan lainnya. Sehingga modus itu membuat orang tua tidak merasa curiga.
Kedua pencegahan TPPO itu harus dilakukan secara kolaboratif baik itu pemerintah atau organisasi masyarakat sipil.
"Bagaimana biar lebih kuat dilakukan secara kolaboratif dan menyentuh akar rumput sampai ke tingkat desa informasi tentang itu, karena selama ini para sindikat menjemput langsung ke basis ke desa yang itu seringkali tidak diketahui oleh kepala desanya,"jelasnya.
Ketiga, penggunaan teknologi di era digital untuk melakukan pencegahan TPPO, seperti informasi digital sosial media. Ia mengatakan, sindikat saat ini makin canggih.
"Mengajak influencer sosialisasi, lebih mudah memahami dan pengaruh yang lebih luas gitu di platform mereka," pungkasnya. (Far/Z-7)
RUU PPRT didesak untuk disahkan sebagai wujud komitmen pemerintah dan DPR dalam melindungi pekerja rumah tangga dari Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO).
Sebanyak 698 orang yang menjadi korban tindak pidana perdagangan orang (TPPO) pada rentang Januari-Juli 2024.
Korban TPPO paling banyak ditemukan melalui Pekerja Migran Indonesia (PMI) yang bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga (ART), program pemagangan, dan kasus baru yang melibatkan judi online
MENGINGAT banyak modus baru tindak pidana perdagangan orang (TPPO), khususnya di ranah daring, perlu penguatan regulasi agar penegakan hukum pada kejahatan TPPO dapat berjalan maksimal.
Berdasarkan data dari Kementerian Luar Negeri, dari 2020 hingga Maret 2024 ada sebanyak 3.703 korban scam yang berasal dari Indonesia. Adapun, pelaku paling banyak berasal dari Kamboja
Pemerintah melakukan berbagai upaya konkret untuk menekan angka perdagangan orang di Indonesia. Sejumlah regulasi dan program yang efektif diterbitkan untuk menangani masalah tersebut.
Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan generasi muda yang peduli pada lingkungan dan memiliki pengetahuan serta keahlian membangun masa depan berkelanjutan.
Di era sera keterbukaan arus informasi saat ini, literasi digital itu perlu tingkatkan, buka saja di Jabar, tapi di seluruh Indonesia bahkan dunia.
Kerja sama ini juga mencakup penggunaan Matific Math, sebuah platform belajar matematika yang inovatif menggunakan teknologi berbasis game.
BAGAIMANA Syahrazad menyembuhkan pria edan yang berkuasa? Hikayat Seribu Satu Malam memberitahu kita: melalui cerita.
Perubahan kurikulum harus diikuti perubahan metodologi penyampaiannya tidak sepihak satu arah saja.
Penerapan Competency Based Assessment dapat diintegrasikan pada pembelajaran di SMK, karena dalam proses pembelajarannya berorientasi pada dunia kerja.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved