Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
MELALUI Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Kementerian Agama, Indonesia mengajak para negara sahabat di kawasan ASEAN untuk serius menjadikan produk halal sebagai sektor penopang dalam upaya pemulihan sekaligus pertumbuhan ekonomi ASEAN.
Ajakan itu disampaikan Kepala BPJPH Muhammad Aqil Irham saat menjadi narasumber pada The 6th International Seminar on Halalam Thayyiban Products and Services, dalam rangkaian Brunei Mid-Year Conference and Exhibition (MYCE) 2023 yang digelar pada 5-7 Juni 2023 di Balai Khazanah Islam Sultan Haji Hassanal Bolkiah, Brunei Darussalam.
“Sebagai keketuaan ASEAN 2023, Indonesia mengajak negara-negara ASEAN untuk bekerja dan saling mendukung untuk bersama-sama pulih, tumbuh lebih kuat dan merangkul pembangunan berkelanjutan,” kata Aqil di Bandar Seri Begawan, Senin (5/6).
Baca juga: BPJPH Masifkan Kampanye Mandatori Halal
“Untuk itu, kita perlu memaksimalkan potensi yang belum tergarap secara memadai, seperti ekosistem dan industri halal, karena sektor ceruk ini memiliki banyak hal untuk ditawarkan mengingat pasarnya yang besar dan nilainya yang menjanjikan,” lanjutnya.
Untuk dapat mengambil keuntungan dari potensi besar sektor produk halal tersebut, kata Aqil, diperlukan kerja sama yang solid dalam bidang produk halal di kawasan ASEAN. Sehingga, terbentuk ekosistem halal yang produktif, dinamis dan saling menguntungkan.
“Ini jelas menunjukkan pentingnya kita kolaborasi untuk pengembangan masa depan, terutama di pasar dan ekosistem halal global, yang pada gilirannya dapat memberikan kontribusi untuk meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran negara-negara tercinta.” lanjut Aqil menjelaska
Aqil juga berharap, digelarnya Seminar Internasional Produk dan Jasa Halalan Thayyiban tahun 2023 tersebut juga dapat menginspirasi para pembuat kebijakan, pejabat pemerintah, pelaku bisnis, pengusaha, dan masyarakat luas untuk serius mengembangkan ekosistem produk halal secara efektif dan efisien, dan berhasil guna terutama untuk memacu pemulihan dan pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan.
Terlebih, lanjutnya, saat ini upaya untuk memacu pemulihan ekonomi akibat pandemi juga dihadapkan pada tantangan ketidakstabilan kondisi geopolitik dunia dan turbulensi ekonomi yang salah satunya disebabkan oleh perang Rusia-Ukraina yang berdampak global bagi dunia yang masih berjibaku melawan kemiskinan, kelaparan, dan kerusuhan sosial.
Mengutip kata Sekjen PBB Antonio Guterres, Aqil mengatakan bahwa saat ini kita menghadapi badai yang sempurna yang mengancam untuk menghancurkan perekonomian banyak negara. Namun, sebesar apapun tantangan tersebut, Aqil menegaskan tidak ada alasan untuk pesimistik. Justru, negara-negara ASEAN memiliki potensi besar yang harus dimanfaatkan bersama untuk pulih dan berkembang. Salah satunya adalah sektor produk halal.
Baca juga: Kepuasan Layanan Konsultasi Sertifikasi Halal Via Omni Channel Capai 84.15 %
“Presiden Jokowi menyorot adanya tiga potensi besar ASEAN. Yakni ekonomi yang tumbuh di atas rata-rata dunia, bonus demografi dengan jumlah kelas menengah yang akan terus berlanjut meningkat menjadi 65% pada 2030, dan stabilitas geopolitik kawasan,” kata Aqil.
“Indonesia melalui Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Ma’ruf Amin telah menyatakan komitmen untuk menjadikan Indonesia sebagai global halal hub pada tahun 2024. Kebijakan ini diharapkan menjadi motor penggerak pertumbuhan ekonomi untuk mewujudkan visi Indonesia Maju.” pungkasnya. (RO/S-3)
Program e-learning dirancang untuk memberikan pengetahuan tambahan di luar kompetensi dasar sebagai seorang penyelia halal, auditor halal, dan juru sembelih halal.
Gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 di Surabaya berdampak terhambatnya proses sertifikasi halal pelaku usaha mikro kecil
Baru-baru ini beredar kembali pesan berantai di WAG yang menyebutkan beberapa produk MSG dan mie instan mengandung bahan tidak halal.
Uruguay menjajaki kerjasama Jaminan Produk Halal (JPH) dengan Pemerintah Indonesia
Di Kalsel terdata 255.000 pelaku usaha kecil dan menengah di berbagai bidang dan baru sekitar 8.000 yang sudah mengantongi sertifikat halal.
LPPOM dorong pemerintah perhatikan sekor UMK pasca penundaan label wajib halal
Pada sesi talkshow ini, dibahas mengenai pentingnya meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya DBD di Indonesia bahwa kasus DBD masih menjadi masalah kesehatan yang serius.
Pameran GIIAS 2024 bisa menjadi kesempatan untuk menampilkan aneka solusi pengisian daya mobil listrik mutakhir dan berinteraksi dengan para pelaku industri dan konsumen
KEPALA Kebijakan Luar Negeri Uni Eropa Josep Borrell dalam pertemuan dengan diplomat ASEAN di Laos pada Jumat (26/7) membela kebijakan Brussels terkait krisis Gaza.
Keberadaan mangrove krusial secara nilainya baik ekologi, sosial maupun ekonomi. Namun demikian tantangannya juga cukup besar.
Indonesia punya strategic action plan dari tahun 2025 sampai dengan 2030. Dalam hal ini ini Indonesia bisa menjadi lead untuk mangrove.
KLHK merumuskan berbagai standar sebagai guidance dalam pengelolaan hutan dan hasil hutan, misalnya dalam pemanenan, pengelolaan produk hingga pengelolaan lingkungan.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved