Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (KemenPAN-RB) didukung oleh USAID ERAT (Tata Kelola Pemerintahan yang Efektif, Efisien, dan Kuat) menggelar Kompetisi ‘Wirausaha Sosial untuk Negeri’ atau ‘WiNNER’.
WiNNER merupakan kompetisi bisnis untuk para wirausaha sosial yang bertujuan mengatasi tantangan tata kelola pemerintahan dan peningkatan pelayanan publik di enam provinsi di Indonesia.
Pendaftaran WiNNER untuk Provinsi Banten dan Provinsi Nusa Tenggara Timur telah dilaksanakan pada WiNNER gelombang I beberapa bulan lalu.
Baca juga: Tidak Jujur Melaporkan LHKPN, Kemenpan-RB : Sanksi Bisa Diterapkan
Saat ini, WiNNER Gelombang II akan fokus pada empat provinsi lainnya, yakni Sumatra Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Sulawesi Selatan.
"Kompetisi WiNNER berupaya untuk menjalin simbiosis mutualiasme, dimana pemerintah daerah sebagai pihak yang memiliki sumber daya namun butuh percepatan penyelesaian masalah terhadap isu prioritas dan wirausaha sosial yang menawarkan solusi dengan inisiatif baru atau inovasi yang dapat membantu memecahkan persoalan," jelas Deputi Bidang Pelayanan Publik KemenPAN-RB, Diah Natalisa.
Pernyataan tersebut disampaikan saat membuka FGD Validasi Isu Strategis Pembangunan dan Layanan Kompetisi WiNNER Provinsi Sumatra Utara, beberapa waktu lalu.
Baca juga: DPR: Rencana Pembatalan Penghapusan Tenaga Honorer Jangan Hanya Angin Surga
Diah juga menyampaikan, kolaborasi dan keterlibatan wirausaha sosial dalam pembangunan dan berbagai sektor pelayanan publik, dapat membantu pemerintah untuk mewujudkan peningkatan kualitas pelayanan publik yang prima.
"Keterlibatan wirausaha sosial juga membuka peluang potensi pemanfaatan teknologi dan penciptaan inovasi, untuk menghasilkan penyediaan pelayanan publik yang lebih terjangkau dan berkualitas," jelasnya dalam keterangan pers, Selasa (6/6).
Tiga finalis terbaik dari setiap provinsi akan mendapatkan pendampingan selama kurang lebih satu bulan oleh para ahli dan pemerintah daerah di Provinsi yang disepakati.
Baca juga: 3043 Calon Guru PPPK Mendadak Batal Mendapatkan Penempatan P1, PGRI: Ini Menyakitkan!
Puncaknya, para finalis akan diundang ke acara eksklusif ‘Malam Puncak’ di Jakarta, untuk bertemu dengan para pemangku kepentingan strategis di ekosistem wirausaha sosial, seperti investor, pemerintah daerah, pemerintah pusat, serta mitra potensial lainnya, yang dapat meningkatkan kapasitas Wirausaha Sosial tersebut.
Terdapat tujuh isu yang menjadi prioritas dalam kegiatan ini yang patut menjadi perhatian wirausaha sosial dalam menyelesaikan masalah pelayanan publik di tingkat daerah.
Isu tersebut adalah: (1) pengurangan kemiskinan, (2) kesehatan, (3) air bersih dan sanitasi, (4) akses dan kualitas pendidikan, (5) stunting dan kesehatan ibu dan anak, (6) perkawinan anak, serta (7) pengelolaan sampah.
Baca juga: Sanggah Menpan RB, Airlangga Bantah Anggaran Penanganan Kemiskinan tidak Efektif
Diharapkan, kompetisi tersebut dapat menjadi inisiasi percontohan yang berhasil menghubungkan para pelaku wirausaha sosial dengan pemangku kepentingan strategis agar terciptanya peningkatan kapasitas bisnis, sekaligus pemerintah, dalam memecahkan masalah pelayanan publik.
Selain itu, Diah juga berharap WiNNER dapat menjadi role model bagi pelaku wirausaha sosial.
Untuk mengikuti kompetisi WiNNER, calon peserta dapat mendaftarkan diri melalui https://angin.id/winner. Pendaftaran untuk Gelombang II telah dibuka hingga 11 Juni 2023. (RO/S-4)
Pada Agustus 2024 menjadi momen penting bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Indonesia, khususnya bagi mereka yang tergolong dalam golongan I dan II.
KEMENTERIAN Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) berencana membentuk unit khusus mengelola pusat data nasional (PDN).
Azwar tidak membeberkan alasan kementerianya tidak menggunakan PDNS. Ia hanya menyebut telah memiliki sistem pencandangan atau back up data.
TANGGAL30 Juni 2024 akan menjadi batas akhir dari proses pemadanan nomor induk kependudukan (NIK) dan nomor pokok wajib pajak (NPWP) yang diharuskan oleh pemerintah.
Menpan-RB Abdullah Azwar Anas, mengumumkan adanya tunjangan khusus bagi ASN yang pindah lebih dulu ke IKN Nusantara.
Menpan-Rebiro Abdullah Azwar Anas, mengumumkan pemindahan ASN ke IKN Nusantara akan dimulai secara bertahap mulai September 2024.
Sebuah dermaga apung dirancang untuk meningkatkan aliran bantuan ke Gaza akan segera beroperasi, menurut pejabat AS.
Peresmian MIS ini menandai tonggak sejarah penting dalam kolaborasi antara institusi perguruan tinggi Indonesia dan Amerika.
PERUSAHAAN perikanan Indonesia, Aruna, menjalin kerja sama dengan USAID (Badan Pembangunan Internasional Amerika Serikat) dalam program USAID Ber-IKAN (Bersama Kelola Perikanan).
JUMLAH kasus dan penderita tuberkulosis di Jawa Barat sudah mencapai 233.334 kasus atau 22% dari total kasus nasional.
Mereka menyebut Presiden Joe Biden menyebarkan informasi yang salah mengenai perang Israel-Hamas dan membela Israel yang melakukan kejahatan perang di Gaza, Palestina.
USAID Kolaborasi merupakan program yang didesain bersama-sama USAID, Kementerian PPN/Bappenas, dan Kementerian Dalam Negeri untuk wilayah Papua selama 5 tahun yaitu sejak 2022 sampai 2027.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved