Sosialisasi BPJS Perlu Diperluas

MENTERI Sosial Khofifah Indar Parawansa mengatakan sosialisasi layanan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan perlu diperluas untuk menekan dan mengatasi pemalsuan kartu BPJS. “Terutama untuk BPJS yang mandiri perlu disosialisasikan lebih luas lagi kepada masyarakat agar tidak terjadi kesalahpaham­an dan meminimalisasi indikasi pemalsuan kartu BPJS Kesehatan seperti di dua kabupaten di Jawa Barat,” kata Mensos di Jakarta, kemarin.

Di Jawa Barat, ada informasi yang tidak benar bahwa sekali bayar BPJS Kesehatan tidak perlu lagi bayar iuran setiap bulan. Bagi pemegang BPJS mandiri, pemegang wajib untuk membayar iuran BPJS setiap bulan. “Perlu diperjelas selain pemegang kartu BPJS yang dibayarkan pemerintah, maka peserta mandiri tersebut tetap harus membayar iuran BPJS setiap bulannya,” kata Menteri Khofifah.

Untuk meningkatkan pelayanan terhadap warga pemegang kartu BPJS, menurut Khofifah, penting menambah infrastruktur untuk membantu warga bisa mendapatkan layanan dan informasi yang benar dan resmi dari BPJS sehingga tindakan yang merugikan bisa diminimalisasi.

Perkembangan pengusutan pemalsuan kartu BPJS Kesehatan, kemarin, Satreskrim Polres Cimahi menggeledah Kantor Rumah Peduli Dhuafa yang dijadikan tempat aktivitas tersangka pembuat kartu BPJS palsu di Padalarang, Kabupaten Bandung Barat.

Polisi turut membawa tersangka Ana Sumarna yang sehari sebelumnya sudah ditahan untuk mencari barang bukti baru terkait dengan pengembangan pembuatan kartu BPJS palsu yang dilakukan tersangka. (Try/AD/DG/H-1)