Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
PEKERJA Migran Indonesia telah menjadi salah satu penopang tumbuhnya perekonomian nasional dan berkontribusi secara konkret bagi pendapatan negara. Namun seringkali negara abai terhadap perlindungan para migran.
Direktur Eksekutif Migrant Care Wahyu Susilo menilai, sebenarnya pemerintah di level presiden telah berkomitmen melindungi para migran lewat UU nomor 18 tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Namun implementasi di lapangan tidak sejalan dengan aturan yang tertuang di UU.
"Di level presiden dan menlu komitmen perlindungan pekerja migran sudah sangat terlihat. Namun ketika diimplementasi di level kementerian dan lembaga sering macet," kata Wahyu saat dihubungi, Selasa (16/5).
Baca juga: Pencegahan Penempatan Pekerja Migran Indonesia Nonprosedural Diperkuat
Ada beberapa hal yang dinilai Wahyu menjadi penghambat implementasi UU itu. Pertama, di tingkat Kementerian Luar Negeri, kualitas diplomat terkadang tidak memadai. Ia menyebut diplomat seringkali tidak menganggap isu pekerja migran sebagai isu diplomasi.
Kedua, menurutnya, watak UU nomor 18 tahun 2017 ialah desentralisasi. Namun Kementerian Ketenagakerjaan masih enggan mennyalurkan (deliver) kewenangan ke daerah.
Baca juga: Kemlu: Ada 2.103 WNI Korban TPPO Online Scam
Ketiga, daerah belum mengalokasikan APBD untuk perlindungan pekerja migran, biaya pelatihan dan lain-lain. Juga ada rivalitas kewenangan antara BP2PMI dan Kemnaker," imbuh dia.
Karenanya, dibutuhkan komitmen bersama, baik dari pemerintah pusat maupun daerah untuk melindungi PMI.
"Butuh implementasi dan komitmen penuh, bukan hanya pemerintah pusat tapi juga pemerintah daerah. Itu tantangan yang harus dihadapi bersama," pungkas Wahyu. (Ata/Z-7)
Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo melakukan rotasi beaar-besaran di tubuh Korps Bhayangkara. Terdapat 157 Pati dan Pamen Polri yang dimutasi termasuk enam jabatan Kapolda.
Zurich Life memperkenalkan Zurich Family Gen Assurance, produk asuransi yang dikaitkan dengan investasi
Mengingat peningkatan signifikan dalam kasus pelanggaran keamanan siber dan kebocoran data, kesadaran terhadap perlindungan data pribadi menjadi sangat penting.
Momentum Hari Anak Nasional juga diharapkan dapat melahirkan aksi-aksi nyata yang berkelanjutan dalam melindungi anak di dunia digital.
Perlindungan kepada kelompok rentan sangat diperlukan karena merupakan pilar utama dalam membangun generasi bangsa menggapai Indonesia Emas 2045.
SAMSUNG kembali menghadirkan inovasi terbarunya dengan meluncurkan Z Galaxy Flip 6 dan Z Galaxy Fold 6. Ada proteksi gawai.
Data terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret 2023 menunjukkan bahwa angka anak tidak sekolah meningkat seiring bertambahnya usia.
JURU Bicara Kementerian Perindustrian Febri Hendri Antoni Arief mengungkapkan bahwa perekonomian Indonesia tumbuh positif dengan pertumbuhan di triwulan I 2024 mencapai 5,11 persen
Peran pemerintah daerah sangat krusial untuk mendukung pencapaian Indonesia menjadi negara maju. Optimalisasi peranan daerah dapat mempercepat Indonesia keluar dari middle income trap.
Iwan mengatakan penentuan kebijakan terkait IHT harus dirumuskan secara matang. Harus ada pertimabngan dampaknya bagi kemampuan industri dalam menyerap tenaga kerja.
YULIOT Tanjung resmi diangkat menjadi Wakil Menteri Investasi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi)
EKONOM Universitas Paramadina Wijayanto Samirin menilai presiden terpilih Prabowo Subianto akan dihadapkan pada empat hal krusial ketika mulai menjadi Kepala Negara nantinya.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved