Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
UPAYA mewujudkan satu data kependudukan harus menjadi kepedulian bersama untuk menjamin hak setiap warga negara dan sebagai acuan pembangunan di tingkat nasional maupun daerah.
"Pemanfaatan satu data kependudukan sangat penting diwujudkan agar proses pembangunan di berbagai bidang tepat sasaran," kata Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat dalam keterangan tertulisnya, Selasa (9/5).
Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial dan data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem (P3KE) yang dipakai Kementerian Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan kerap mencatat jumlah orang miskin di satu daerah dengan jumlah yang berbeda.
Baca juga : Wow! India Negara dengan Jumlah Penduduk Terbanyak Sedunia
Demikian juga dengan data para penyandang disabilitas yang dimiliki pemerintah dan data dari sejumlah yayasan serta lembaga tempat para penyandang disabilitas berhimpun, yang berbeda.
Sementara Survei Badan Pusat Statistik (BPS) mengungkap jumlah penduduk miskin per September 2022 sebesar 26,36 juta orang. Sedangkan pada tahun yang sama penyandang disabilitas di Indonesia mencapai sekitar 22,5 juta orang.
Baca juga : Pemprov DKI Hapus 194 ribu Data Kependudukan
Menurut Lestari, kondisi beragamnya data yang ada saat ini harus diakhiri dan segera diwujudkan satu data kependudukan yang akurat, melalui berbagai upaya pemutakhiran data.
Karena, ujar Rerie sapaan akrab Lestari, satu data kependudukan yang akurat merupakan bagian dari faktor pendorong proses percepatan pembangunan di sejumlah bidang.
Apalagi, tambah Rerie yang juga legislator dari Dapil II Jawa Tengah itu, dalam hal pengentasan kemiskinan dan pemberdayaan penyandang disabilitas di tanah air.
Menurut Anggota Majelis Tinggi Partai NasDem itu, sejumlah sektor membutuhkan ketepatan sasaran pembangunan dalam upaya mempercepat prosesnya, termasuk proses pembangunan sumber daya manusia (SDM) yang fokus pembangunannya adalah manusia dengan beragam kondisinya.
Seiring berjalannya waktu dan berkembangnya jumlah penduduk, menurut Rerie, upaya pemutakhiran data kependudukan harus konsisten dilakukan secara periodik agar ketepatan sasaran pembangunan dapat terus ditingkatkan.(RO/Z-4)
Setiap tahun, berbagai organisasi dan platform pariwisata menyusun daftar kota-kota paling ramah di dunia.
Pemerintah Provinsi Jawa Tengah berhasil menurunkan angka kemiskinan di wilayahnya dalam setahun terakhir.
DINAS Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta mencatat sebanyak 7.243 orang masuk Jakarta sebagai pendatang baru pascalebaran 2024.
Menurut Kepala Badan Kependudukan dan Keluarga Nasional (BKKBN) Hasto Wardoyo, di masa aging population, Indonesia akan didominasi oleh penduduk perempuan.
Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) DKI Jakarta memperkirakan jumlah pendatang baru di Jakarta tahun ini hanya 15-20 ribu jiwa.
Rasio ketergantungan penduduk usia produktif terhadap non produktif di NTT masih tinggi yakni sebesar 55,66%. Hal itu membuat NTT gagal menikmati bonus demografi.
KEBIJAKAN Satu Peta atau One Map Policy menurunkan tingkat tumpang tindih lahan hingga mencapai 57 juta hektare per Juni 2024.
Tim teknis dari Kemenkominfo sedang berupaya membuka kunci data Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) yang terenkripsi.
Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kementerian Perhubungan (Kemenhub) memastikan bahwa gangguan di Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) tidak berdampak pada layanan penerbangan.
Menkominfo Budi Arie Setiadi menyebut ada lima bandar besar yang mengendalikan judi online di Indonesia
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengingatkan agar setiap kementerian kini wajib memiliki cadangan atau backup data.
Ransomware adalah jenis malware yang mengunci atau mengenkripsi data korban, sehingga tidak dapat diakses, dan kemudian menuntut tebusan (ransom)
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved