Menko PMK: Angka Kemiskinan Masih Relatif Tinggi

WALAU International Monetary Fund (IMF) memproyeksikan pertumbuhan ekonomi global melambat dari 3,4% pada tahun 2022, menjadi 2,9% pada tahun 2023. Pertumbuhan ekonomi Indonesia, kata Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Indonesia, Muhadjir Effendy, dapat tumbuh solid sebesar 5,2%.

Ia mengatakan, pada 2023 ini, kita tetap harus menjaga momentum perbaikan ekonomi di tahun 2022. Perbaikan ekonomi tersebut tergambarkan dari tingkat kemiskinan dan pengangguran yang menurun, diiringi situasi sosial masyarakat atau pergerakan ekonomi yang membaik pascapandemi.

Baca juga: BMKG: Gempa 2,7 Magnitudo Cianjur Bersumber dari Sesar Cugenang

Baca juga: Meski Puasa, Pengaturan Pola Makan Harus Tetap Dijalankan

Di sisi lain, Muhadjir mengakui, meskipun kemiskinan menurun, angka kemiskinan masih relatif tinggi. Upaya pengentaskan kemiskinan mesti lebih keras lagi agar dapat cepat dituntaskan.

"Dari 9 orang terkaya di Indonesia, Itu sebanding dengan 100 juta orang yang paling miskin di Indonesia," ungkap dia dalam acara Pengajian Ramadhan 1444 H Pimpinan Pusat Muhammadiyah di Gedung AR Fakhruddin B lantai 5 Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), Minggu (26/3)

Jadi, ketimpangannya memang masih terlihat. Salah satu cara mengentaskan kemiskinan yang dapat dilakukan, kata dia, adalah dengan melalui pemberdayaan masyarakat terutama mendorong kewirausahaan serta sektor UMKM.

Ketua Pimpinan Pusat Muhammadiyah itu juga mengungkapkan, UMKM memiliki peran yang besar dalam perekonomian Indonesia. Sebanyak lebih dari 64,2 juta unit usaha menyumbang 61,9% pada produk Domestik Bruto (PDB) dan
menyerap 97% terhadap tenaga kerja.

Selain itu, UMKM juga berperan dalam mendorong peningkatan investasi dan ekspor Indonesia. Total investasi di sektor UMKM telah mencapai 60% dari total investasi nasional dan kontribusinya terhadap ekspor non migas nasional telah mencapai 16%.

Namun, penelitian menunjukkan, UMKM di Indonesia menghadapi berbagai tantangan yang tidak mudah seperti akses pembiayaan, kualitas SDM yang rendah dan daya saing serta produktivitas. Oleh karena itu, lanjut Muhadjir, sinergi antar stakeholders memiliki peran dalam pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan hal tersebut dapat menjadi peluang strategis bagi Muhammadiyah untuk mengambil peran lebih terhadap pertumbuhan ekonomi umat dan bangsa.

"Inilah tanggung jawab Muhammadiyah dan kita harus berubah dari dalam, ada yang dari luar tapi juga harus ada yang dari dalam, karena tidak mungkin kita dapat mengubah kebijakan tanpa ikut menjadi bagian dari dalam," tutup Muhadjir. (H-2)