Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) akan memperkuat standar pembangunan lingkungan hidup agar bisa beradaptasi dalam perubahan iklim. Dengan ini, Indonesia bisa menjadi wilayah yang tangguh terhadap perubahan iklim.
"Pembangunan wilayah yang berkelanjutan membutuhkan beberapa pertimbangan, yaitu daya dukung, daya tampung lingkungan, baku mutu lingkungan dan kriteria kerusakan lingkungan," ungkap Direktur Pencegahan Dampak Lingkungan Kebijakan, Wilayah dan Sektor KLHK Erik Teguh Primiantoro dalam Diskusi Pojok Iklim, Kamis (9/3).
Menurut Erik, pihaknya tengah mengembangkan dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup (D3TLH) untuk memantau perkembangan landcape di tanah air. Adapun, ada lima area yang menjadi fokus dalam dokumen itu yakni kawasan nonhutan yang terdiri dari udara dan lahan, kawasan hutan, kawasan air dan laut.
Baca juga: Pemerintah Antisipasi Perubahan Iklim, Hadapi La Nina dan El Nino
"IKN menjadi salah satu contoh yang sangat bagus untuk berbagai macam aspek kualitas lingkungan yang diinginkan yang bisa diterjemahkan dalam standar itu," ucap dia.
Selain dari sisi landscape, Erik juga menyatakan bahwa pihaknya akan memperkuat standar bagi perizinan di level usaha dan kegiatan.
Baca juga: Redam Dampak Perubahan Iklim, Ini Rekomendasi 3 Pakar Pertanian IPB University
"Seperti misalnya di beberapa lokasi kehiatan PLTU, PLTA, kita harus bisa mengakses bagaimana pembangkit listrik itu bisa survive jangka panjang dengan berbagai aspek risiko perubahan iklim," imbuh dia.
Pada kesempatan itu, Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan KLHK Ary Sudjianto mengungkapkan, pada Climate Change Performance Index (CCPI) tahun 2022 Indonesia menempati peringkat ke-26 atau naik satu peringkat dibanding tahun 2021. CCPI merupakan salah satu instrumen bersama yang menunjukkan data capaian kinerja perubahan iklim dari 57 negara yang telah berkomitmen dalam Paris Agreement secara transparan.
Indonesia menerima peringkat sedang secara keseluruhan. Dalam catatan CCPI, Indonesia mendapatkan nilai tinggi dalam kategori energi tebarukan, sedang dalam penggunaan energi dan kebijakan iklim dan rendah dalam emisi gas rumah kaca.
"Untuk itu perlu upaya kolektif dan partisipatif dalam mengimplementasikan kebijakan publik di tingkat tapak untuk membangun lingkungan yang berketahanan iklim," ucap dia.
"Komitmen itu akan semangin kuat apabila diimplementasikan di daerah untuk mengukur dan membangun ketahanan dengan berbagai bidang," pungkasnya. (Z-10)
Tim Gakkum KLHK telah melakikan penyegalan pada lahan yang terbakar. Penyegelan dilakukan sebagai tanda dimulainya penyelidikan atas dugaan unsur kesengajaan dalam pembukaan lahan HPK
Festival LIKE pertama di 2023 lebih menekankan pada strategi FOLU Net Sink 2030 dan perhutanan sosial, maka tahun ini Festival LIKE 2 akan menekankan pada teknologi ramah iklim.
Masalah utama pada polusi di Jakarta ialah sektor transportasi. Dalam studi yang tengah dilakukan, memperbaiki emisi dari kendaraan berat seperti truk dan mengkonversi kendaraan bensin
LOCAL Conference of Youth Indonesia 2024 mengadakan pre-event dengan tema Youth Synergy in Local Conference of Youth Indonesia di Badan Pengelola Dana Lingkungan Hidup Kementerian Keuangan.
Komitmen dalam pengurangan sampah merupakan langkah penting dalam menangani permasalahan sampah, dan sinergi dalam pelaksanaannya sangat diperlukan.
Keberadaan mangrove krusial secara nilainya baik ekologi, sosial maupun ekonomi. Namun demikian tantangannya juga cukup besar.
Menurut Kementan tidak ada cara lain menghindari krisisi pangan selain mengebut program pompanisasi dan oplah.
Sekretaris Jenderal Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) Antonio Guterres menyoroti bahaya fenomena cuaca panas ekstrem yang semakin meningkat di banyak negara.
Antonio Guterres, Sekretaris Jenderal PBB, mendesak negara-negara untuk bertindak menanggapi dampak panas ekstrem yang dipicu oleh perubahan iklim.
Suhu baru tertinggi yang tercatat sebesar 17,09 derajat Celcius, sedikit melampaui rekor sebelumnya sebesar 17,08 derajat Celcius yang terjadi pada 6 Juli 2023.
Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan generasi muda yang peduli pada lingkungan dan memiliki pengetahuan serta keahlian membangun masa depan berkelanjutan.
Langkah nyata ini juga sebagai bentuk dukungan BMKG untuk memberikan data yang lebih akurat dalam mewujudkan target Net Zero Emission tahun 2060.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved