Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEMENTERIAN Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbud-Ristek) perlu memasukkan materi tentang perubahan iklim (climate change) dan global warming sebagai mata pelajaran wajib dari tingkat sekolah dasar (SD) hingga perguruan tinggi. Upaya ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran dan pemahaman serta edukasi gen Z dan Alpha.
"Metode pembelajaran yang interaktif seperti gamifikasi, design thinking, dan project-based learning dapat diimplementasikan untuk meningkatkan minat belajar," ujar Dr Silverius Y Soeharso seusai sidang promosi doktor, di Jakarta, Senin (22/7).
Silverius berhasil mendapatkan gelar doktornya dalam bidang Ilmu Ekonomi pada Sekolah Pascasarjana Universitas Pancasila (UP) dengan predikat dengan pujian, di Auditorium Sekolah Pascasarjana UP, Jakarta.
Baca juga : APK Perguruan Tinggi Rendah, Akses Beasiswa juga Terbatas
Mantan Dekan Fakultas Psikologi UP ini mengambil judul disertasi 'Willingness to Pay for Carbon Offset' ditinjau dari persepsi publik terhadap regulasi carbon offset, membahas faktor-faktor yang mempenaruhi kesediaan membayar offset karbon, dengan fokus pada perspektif individu, organisasi, dan publik. Studi ini secara khusus menginvestigasi dampak regulasi offset karbon terhadap pengguna transportasi online di wilayah Jabodetabek.
Menurut Silverius, saat ini Indonesia menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. Untuk menghadapi tantangan ini, dibutuhkan generasi muda yang peduli pada lingkungan dan memiliki pengetahuan serta keahlian membangun masa depan berkelanjutan.
"Bangsa Indonesia butuh waktu 5 tahun untuk peduli pada lingkungan guna mengurangi emisi atau karbon berlebihan yang berdampak pada lingkungan serta perlu adanya edukasi publik, sosialisasi, dan kurikulum terkait perubahan iklim di Indonesia," ujarnya.
Baca juga : PPDB di DKI Jakarta Dimulai Hari Ini, Cek Jadwal dan Syaratnya di Sini
Hasil penelitian terbaru menunjukkan bahwa gen milenial dan gen Z di Indonesia bersedia membayar untuk offset emisi karbon dalam menggunakan transportasi online. Penelitian ini bertujuan menganalisis kesediaan membayar (WTP) untuk penyeimbangan emisi karbon (carbon offset) di kalangan gen milenial dan gen Z. Hasilnya menunjukkan responden bersedia membayar kurang dari Rp2.000 per transaksi untuk offset emisi karbon.
Penelitian ini juga menemukan perilaku pro-lingkungan (PEB) berperan sebagai variabel mediator yang signifikan dalam meningkatkan kesediaan membayar untuk offset emisi karbon. Selain itu, kepercayaan terhadap perusahaan (company trust) dan persepsi publik terhadap regulasi carbon offset juga berpengaruh signifikan terhadap kesediaan membayar.
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi pembuat kebijakan di sektor transportasi, kementerian/lembaga yang bertanggung jawab untuk mengurangi dampak perubahan iklim, institusi pendidikan, dan pemangku kepentingan lainnya untuk terlibat dalam program aksi adaptasi dan mitigasi penurunan emisi karbon di Indonesia.
Sidang promosi doktor ini dihadiri Rektor UP Prof Dr Ir Marsudi Wahyu Kisworo IPU serta selaku promotor yakni Prof Yudi Azis SE SSi SSos MT PhD dan kopromotor Dr Ir Zulkifli MM SECM CRMP.
Juga hadir, Direktur Sekolah Pascasarjana Prof Amin Soebandrio dr PhD SPMK (K) selaku ketua penguji beserta sekretaris Prof Dr Ir Arissetyanto Nugroho MM IPU, penguji ahli Dr Darmansyah SE MAk Ak CA, dan penguji luar Dr Agoestina Mappadang SE MM Ak CPA BKP WPPE.
Terkait memasukkan isu perubahan iklim ke sekolah, Ketua Dewan Pertimbangan Pengendalian Perubahan Iklim, KLHK, Sarwono Kusumaatmadja pernah mengungkapkan hal ini pada Diskusi pojok Iklim secara virtual bertema “Internalisasi Perubahan Iklim dalam Kurikulum Pendidikan” yang diselenggarakan Kementerian lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) Rabu, (17/3/2021),
Sarwono mengatakan salah satu yang terkena pukulan terberat dari Pandemi ini adalah sektor pendidikan. Dikatakan Sarwono, pendidikan harus bisa menciptakan sikap-sikap yang diperlukan untuk menghadapi peri-kehidupan yang semakin kompleks.
Pendidikan adalah suatu proses untuk memahami serta menghayat infomasi yang kita dapatkan sehingga informasi dapat digunakan untuk hal – hal yang bermanfaat.
“Saya juga melihat kita ini dididik hanya untuk menghafal, kita tidak mengetahui persis bedanya menghafal dengan memahami, padahal orang yang hafal belum tentu bisa memahami. Saya berharap ini adalah awal dari suatu seri pencerahan di bidang pendidikan yang tentunya menyangkut berbagai kelompok masyarakat dan kelompok usia, sehingga dapat menemukan jenis dan metode pendidikan yang tepat dalam menghadapi gejala perubahan iklim ini secara konseptual, strategik dan efektif," jelas Sarwono.(S-1)
Izin tambang untuk ormas menjadi perdebatan publik. Ormas keagamaan mulai disoroti terkait sikap apa yang akan mereka ambil. Yang menjadi sorotan adalah PBNU dan PP Muhammadiyah
WAKIL Ketua DPR RI Bidang Korinbang, Rachmat Gobel, Indonesia sangat membutuhkan air bersih yang ramah lingkungan. "Dunia sedang mengalami climate change. Sumber-sumber air semakin terbatas
Perlu dirancang cara mendidik masyarakat agar tahu, paham, dan sadar bahwa saat ini mereka hidup di bumi yang sedang mengalami climate change dan global warming
Tahun ini, tema Hari Bumi 2023 ialah “Invest in Our Planet.” yang berisi kita membutuhkan investasi kita sekarang.
Pupuk dari urin dan tinja manusia dapat jadi alternatif bahan kimia perusak lingkungan.
LearningRoom mengundang puluhan murid sekolah tersebut untuk menerima beasiswa media pembelajaran dan pembimbingan literasi digital
Akhirnya korban bercerita seluruh perilaku oknum guru yang mana melakukan perbuatannya dan memang awalnya anak itu kondisinya lemah dan suka melamun, kurang fit hingga orang tua membawa anak
Sebuah sekolah dasar (SD) di Kudus, Jawa Tengah, hanya mendapat satu murid di tahun ajaran baru 2024/2025.
KEJAKSAAN Negeri atau Kejari Kota Depok mengagendakan pemanggilan 53 saksi kasus korupsi jual beli nilai rapor siswa SMPN Kota Depok, Jawa Barat (Jabar), Tahun Ajaran 2024-2025.
Nah, apa saja 37 surat dalam juz amma? Berikut urutan surat-surat pendek dalam juz 30.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved