Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
SAAT ini semakin banyak masyarakat sadar untuk mendapatkan perlindungan terhadap karya cipta atau hak kekayaan intelektual (HaKI) seiring dengan semakin meningkatnya literasi masyarakat terhadap pentingnya perlindungan hukum terhadap produk kekayaan intelektual.
HaKI atau Hak Kekayaan Intelektual adalah hak eksklusif yang diberikan suatu hukum atau peraturan kepada seseorang atau sekelompok orang atas karya ciptanya. Objek yang diatur dalam HaKI adalah karya-karya yang timbul atau lahir karena kemampuan intelektual manusia.
Meningkatnya literasi masyarakat atas HaKI juga menyebabkan bermunculan firma hukum untuk membantu mengurus perlindungan HaKI tersebut ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) Kementerian Hukum dan HAM. Namun, perlu diingat tidak semua firma hukum memiliki kapabilitas dan kapasitas yang baik.
Baca juga : Kemenkumham Babel Edukasi Pencegahan Pelanggaran Kekayaan Intelektual di Kabupaten Bangka
Salah satu yang perlu diperhatikan ialah dengan melihat sertifikasi yang dimiliki firma hukum tersebut, baik secara nasional maupun internasional. Sertifikasi menjadi salah satu jaminan firma hukum tersebut telah mengikuti standar yang berlaku dalam melayani bantuan hukum mendaftarkan HaKI
Hal itu juga jadi perhatian Inter Patent Office yang telah masuk dalam peringkat pada The Legal 500 Asia Pacific, Chambers Asia Pacific, Asialaw Profiles, IP Stars pada Managing Intellectual Property dan World Trademark Review.
Baca juga : Smesco Siap Fasilitasi Pendaftaran HAKI Merek Dagang UMKM
"Tentu capaian ini berkat kerja keras tim, seperti diketahui kami memiliki klien baik dari dalam maupun luar negeri. Artinya standar kerja yang baik harus terus dipertahankan," ujar Hendra Widjaya, Founder Inter Patent Office.
Inter Patent Office selama ini membantu banyak perusahaan global dan multinasional dalam mendapatkan perlindungan Kekayaan Intelektual. Beberapa contoh dari klien multinasional termasuk diantaranya adalah Pertamina, Dexa Medica, CT Corp Group, Orang Tua Group, ByOrange Group, Akulaku Group, BBraun Medical Indonesia dan banyak lainnya.
“Kami juga membantu klien asal Indonesia untuk melakukan pendaftaran merek internasional ataupun perlindungan terhadap Kekayaan Intelektualnya di luar negeri," ungkapnya.
Sedangkan untuk klien internasional yang mempercayakan perlindungan Kekayaan Intelektualnya di Indonesia di Inter Patent Office, diantaranya, karakter Doraemon untuk yurisdiksi di Asia Pasifik, AXA, Detmold Packaging, San Remo dan lain-lain.
Selain soal Haki, Inter Patent Office sebagai sebuah firma hukum juga berurusan dengan legal dan kenotariatan. (RO/Z-5)
PAKAR hukum merek Arimansyah menilai Erspo boleh saja menginginkan perlindungan hak cipta atas desain jersey Timnas Indonesia.
Seluruh kekayaan intelektual memiliki potensi untuk dijadikan jaminan utang
POLDA Metro Jaya menerima laporan polisi dari Band Radja terkait konten di Youtube Dunia Manji milik Anji Manji. Polda Metro mulai mengusut kasus tersebut.
Dalam National Statement-nya, Yasonna menyampaikan dukungan pemerintah Indonesia terhadap pemajuan kekayaan intelektual dalam skala nasional hingga global.
Kemenkop UKM dan Smesco menyatakan siap memfasilitasi pendaftaran dan pengurusan hak kekayaan intelektual (HAKI) terhadap merek dagang UMKM.
AKTOR Baim Wong memutuskan tidak melanjutkan pendaftaran merek Citayam Fashion Week (CFW) ke Pangkalan Data Kekayaan Intelektual (PDKI) Kemenkumham.
KOMISI Pemberantasan Korupsi (KPK) membeberkan hasil pemeriksaan mantan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU) Wahyu Setiawan pada Senin, 29 Juli 2024.
Kemenkumham Dhahana Putra mengatakan bahwa Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) baru memberikan pengaturan hukum yang lebih tegas mengenai kohabitasi dan perzinaan atau kumpul kebo
KPK minta Kemenkumham mencegah lima orang yang diyakini berkaitan dengan kasus suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR yang menyeret buronan Harun Masiku.
Kegiatan ini sebagai bentuk apresiasi atas keberhasilan masyarakat adat Sunda dalam menjaga, melestarikan dan mengembangkan kekayaan intelektual budaya mereka.
Kemenkumham kembali membuka seleksi Calon Taruna/i (Catar) Politeknik Imigrasi (Poltekim) dan Politeknik Ilmu Pemasyarakatan (Poltekip) untuk Tahun Anggaran 2024.
Progresivitas pemerintah dalam menunjukkan komitmen negara untuk menerapkan pematuhan atas prinsip bisnis dan HAM mesti diselaraskan dengan implementasi yang tepat dan efektif.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved