Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KEPALA Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Laksana Tri Handoko menyatakan bahwa alat pendeteksi dini tsunami, khususnya Ina-Buoy yang sedang dalam proses riset, ternyata tidak efektif.
Alhasil, BRIN menghentikan tahapan riset alat deteksi tsunami tersebut. “Yang kita lakukan adalah riset untuk membuat sistem pendeteksi dini tsunami yang paling baik," jelas Handoko dalam konferensi pers, Jumat (10/2).
"Ternyata Ina-Buoy yang basis utamanya sensor berbasis kabel optik itu tidak begitu berhasil,” imbuhnya.
Baca juga: Wapres Ma'ruf: Alat Deteksi Tsunami Harus Segera Diperbaiki
Handoko pun membatah anggapan bahwa penghentian alat deteksi tsunami tersebut karena keterbatasan anggaran. Namun, pihaknya mengklaim aspek substansi dari efektivitas alat yang dipasang BPPT.
Dia juga mengaskan bahwa BRIN maupun BPPT tidak pernah mengoperasikan alat pendeteksi tsunami. BRIN merupakan lembaga riset, sehingga yang dikembangkan lembaga tersebut hanya sebatas riset.
Oleh karena itu, lanjut dia, Ina-Buoy baru pada tahap riset, bukan pemanfaatan yang sesungguhnya. “BRIN atau BPPT tidak akan pernah menjadi operator alat pendeteksi tsunami, karena itu seharusnya (tugas) BMKG,” pungkas Handoko.
Baca juga: DPR Harap Megawati Turun Gunung Atasi Masalah BRIN
Berdasarkan hasil riset BRIN, perawatan alat pendeteksi tsunami itu ternyata membutuhkan biaya yang besar. BMKG pun keberatan untuk terus mendukung riset dengan biaya yang mahal. “Karena kalau kabel optik setiap 10 tahun harus ganti, itu berapa triliun? Kan tidak mungkin,” sambungnya.
Di luar negeri, menurut Handoko belum ada praktik yang membuktikan efektivitas alat pendeteksi dini tsunami berbasis kabel optik. Negara maju seperti Jepang dan Amerika Serikat, diketahui sudah melakukan uji coba.
“Kita hentikan bukan karena skema anggaran berubah. Tidak ada hubungannya. Alat ini ternyata tidak andal, khususnya dari sisi telekomunikasi. Tidak bagus, minimal untuk Indonesia,” tutupnya.(OL-11)
Kerja sama difokuskan melalui pembiayaan dari pemerintah Indonesia melalui program Lembaga Pengelola Dana Pendidikan.
BRIN juga harus melihat sistem pendanaan riset sebagai hibah sehingga berbagai pengujian riset dalam bentuk teori dan produk inovasi yang memiliki resiko tertentu, bisa terkover .
WAKIL Ketua Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Sri Mulyani memastikan bahwa kebutuhan dana untuk melengkapi sarana dan prasarana BRIN akan terus terpenuhi
KETUA Dewan Pengarah Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Megawati Soekarnoputri meresmikan Failitas Riset Satwa Nasional Animalium BRIN
Kepala BRIN Laksana Tri Handoko memberikan pernyataan terhadap penanganan kasus ujaran kebencian salah satu peneliti BRIN, APH kepada warga Muhammadiyah.
Penggunaan lampu LED untuk program glow tidak akan memberikan dampak negatif pada tanaman.
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Muhadjir Effendy,menjelaskan nilai Rp7.500 belum final dan masih menyaring masukan dari berbagai pihak.
Anggaran pilkada harus cair 26 Juli 2024
Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan mengungkapkan pemerintah bakal membatasi pembelian bahan bakar minyak (BBM) subsidi mulai 17 Agustus 2024.
PTN di bawah Kemendikbud-Ristek mengerahkan tenaga mencari uang dari mahasiswa sehingga uang kuliah mahal. Sementara itu, PTN di bawah kementerian lain tinggal terima dana APBN.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved