Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
KINERJA Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) perlahan sudah menuju ke tahap perbaikan.
"Memang masih banyak kekurangan tetapi sudah ada tahapan-tahapan menuju perbaikan," ucap anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI, Dave Akbarshah Fikarno Laksono saat dihubungi pada Senin (6/2).
Baca juga: Gobel: NU akan Semakin Terdepan di Abad Kedua
Dave menjelaskan bahwa KPI selanjutnya bisa memberikan penyiaran yang lebih baik.
"Mengingat KPI yang ini sudah berakhir dan akan dibentuk KPI baru jadi ya kita harapkan ada carry over dan juga pengalaman sehingga untuk membuat industri penyiaran lebih baik kedepannya," lanjutnya.
Terkait dengan blurring dan aturan sensor, ia menjelaskan aturan tersebut harus di-review ulang dan melihat dampak kepada pendidikan dan edukasi masyarakat.
"Harus di-review ulang, seberapa efektifnya, seberapa bergunanya, dibanding hanya untuk menjaga moralitas bangsa akan tetapi itu mengganggu ke pendidikan ataupun juga edukasi kepada masyarakat," terang Dave. (OL-6)
KPI membenarkan mendorong adanya Revisi UU Penyiaran. Revisi ini sangat penting dalam rangka menghadirkan ekosistem penyiaran yang sehat dan berkualitas serta bermanfaat bagi masyarakat
Dewan Pers bersama konstituen akan melakukan pertemuan untuk membahas pasal demi pasal dari revisi RUU Penyiaran yang dianggap bermasalah.
RANCANGAN Undang-Undang (RUU) Penyiaran mengancam kebebasan berekspresi sekaligus pengawasan publik di ruang digital.
RANCANGAN Undang-Undang Penyiaran dinilai mengancam kebebasan berekspresi di ruang digital. Hal itu diungkapkan oleh Koordinator Divisi Riset Remotivi Muhammad Heychael
Konten film, serial, hingga siniar yang tayang dalam platform digital bakal diatur dengan munculnya revisi Undang-Undang Penyiaran.
Lembaga penyiaran tidak boleh bersikap partisan kepada salah satu peserta Pemilu.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved