Headline
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Undang-Undang Cipta Kerja dituding sebagai biang keladi. Kini juga diperparah Peraturan Menteri Perdagangan No 8 Tahun 2024 yang merelaksasi impor.
Maduro menyamakan pemilihan umum kali ini dengan salah satu pertikaian militer paling terkenal dalam perjuangan Venezuela untuk merdeka dari Spanyol.
BERBICARA soal penyelesaian masalah kemiskinan sama seperti mengambil kabel headset di dalam tas yang selalu kusut dan sulit terurai. Masalah itu setiap tahun selalu dibahas untuk diselesaikan, tetapi setiap tahun itu pula kemiskinan terus muncul dan terus bertambah.
Janji manis setiap pemimpin juga sering kali menghiasi kampanye untuk memberantas kemiskinan yang ada di Indonesia. Namun, tidak pernah ada yang tuntas memberantas kemiskinan dan benar-benar menyejahterakan masyarakat.
Baca juga: PJ Gubernur DKI : Penanganan Kemiskinan Terkendala Penambahan Pendatang
Kondisi kemiskinan ini sebetulnya memprihatinkan karena menyangkut nasib manusia yang berada di balik angka. Ya, di balik setiap angka yang dikeluarkan BPS ada individu miskin yang jauh dari kata sejahtera. Bahkan, ada kemungkinan setiap individu ini kesulitan memenuhi kebutuhan hidup untuk sekadar makan sehari-hari.
Harapan pemerintah pasti ingin angka kemiskinan berkurang. Namun, seperti jauh pangang dari api, angka kemiskinan justru bertambah.
Berdasarkan data yang dikeluarkan BPS, Maret 2022, jumlah orang miskin di Indonesia mencapai 26,16 juta orang. Bukannya berkurang, jumlah itu justru bertambah pada September 2022, menjadi 26,36 juta orang.
Jika dilihat dari jumlah itu, ternyata masih terdapat jutaan orang yang hidup di bawah garis kemiskinan.
Seperti diketahui, penghitungan jumlah masyarakat miskin ini berdasarkan pengeluaran minimum per kapita masyarakat yang ditetapkan BPS berada di angka Rp535.547 per kapita per bulan.
Masyarakat dengan pengeluaran di bawah jumlah tersebut dapat dikategorikan miskin dan tidak mampu memenuhi kebutuhan minimum hidupnya.
Akan tetapi, perlu diingat itu adalah pengeluaran per kapita per bulan. Jadi, dapat diasumsikan apabila dalam 1 rumah tangga terdapat 4 anggota keluarga, garis kemiskinannya tentu akan berubah menjadi Rp2.142.188/keluarga/bulan.
Dengan demikian, jika pengeluaran di bawah angka tersebut, keluarga itu dapat dikategorikan sebagai rumah tangga miskin.
Dari data tersebut, BPS juga mengelompokkan masyarakat miskin tersebar di provinsi mana saja. Terdapat lima provinsi yang mempunyai jumlah kemiskinan terbanyak.
Jawa Timur masih menempati peringkat pertama dengan jumlah orang miskin mencapai 4,23 juta orang, disusul Jawa Barat dengan 4,05 juta orang, Jawa Tengah 3,85 juta orang, Sumatra Utara 1,26 juta orang, dan Nusa Tenggara Timur 1,14 juta orang.
Kondisi itu tentu menjadi pekerjaan rumah bagi pemerintah daerah setempat. Bukan hanya mendata, melainkan juga merancang strategi untuk memberantas kemiskinan.
Jika hanya mendata, data yang sudah sangat rinci dari BPS seharusnya dapat menjadi modal utama untuk menyelesaikan masalah kemiskinan di provinsi masing-masing.
Sebenarnya pemerintah juga bisa dibilang tidak menutup mata dengan kondisi kemiskinan di Bumi Pertiwi ini. Hal itu terlihat dari anggaran perlindungan sosial yang terus ada dalam APBN dan APBD setiap tahunnya. Bahkan, nilainya bisa dibilang cukup fantastis serta sering kali mengalami peningkatan.
Misalnya alokasi anggaran perlindungan sosial 2022 yang nilainya mencapai Rp431,5 triliun.
Anggaran sebesar ini kemudian dibagikan dalam bentuk jaring pengaman sosial, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan tunai pedagang kaki lima, warung, dan nelayan (PKLWN), kartu sembako, BLT minyak gorang, dan BLT desa. Jaring pengaman sosial ini yang kemudian disalurkan ke seluruh Indonesia melalu instansi terkait.
Namun, kadang ada hal yang luput dari strategi pemberantasan kemiskinan oleh pemerintah.
Bantuan-bantuan dalam bentuk jaring pengaman sosial ini seharusnya merupakan strategi jangka pendek dan bukan menjadi fokus utama pemerintah.
Pengembangan pendidikan, skill, atau keahlian masyarakat miskin ini yang seharusnya menjadi poin penting dan pekerjaan rumah pemerintah. Tujuannya agar mereka tidak terus-terusan mengandalkan bantuan pemerintah, tetapi dapat juga bersaing dalam dunia pekerjaan untuk memperbaiki hidup agar keluar dari jeratan kemiskinan.
Mengajak masyarakat untuk belajar dan mempunyai keterampilan sambil memperbaiki sistem ketenagakerjaan sebenarnya menjadi strategi penting dalam memberantas kemiskinan di Indonesia. (OL-1)
Biden menyerahkan tiket pencalonan presiden dari Partai Demokrat kepada wakil presidennya, Kamala Harris.
Perdana Menteri Israel, Benjamin Netanyahu, menolak rencana militer untuk mengadakan jeda taktis harian dalam pertempuran di sepanjang jalan utama menuju Gaza.
PRESIDEN Joko Widodo telah menerbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat.
SEJUMLAH negara di wilayah Asia sejak seminggu terakhir mencatatkan rekor kenaikan suhu panas yang mencapai lebih dari 40 C.
HARI Raya Idul Fitri 1445 H sebentar lagi akan dirayakan seluruh umat muslim di dunia, tak terkecuali di Indonesia.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved